MEDAN | SUMUT24
Tingginya angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) 2015 yakni Rp532 miliar, dinilai sangat merugikan masyarakat. Pasalnya program pembangunan yang sudah dicanangkan menjadi tak terealisasi, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat dari program pemerintah.
“Dengan banyaknya silpa ini maka realisasi pembangunan terkendala, dan ini merugikan masyarakat yang harusnya dapat menikmati langsung manfaat dari pembangunan tersebut,” ujar pengamat kebijakan anggaran publik di Sumut, Elfenda Ananda kepada SUMUT24, kemarin.
Di sisi lain, menurut Elfanda, jika serapan anggaran masih ada yang berkisar 75 persen, maka satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemprov Sumut patut dievaluasi. “Ini perlu dievaluasi, apakah tidak mampu mengelola anggaran atau memang ada kendala yang dihadapi,” ujarnya.
Dia menilai, pimpinan SKPD terkait harus dipertanyakan kinerjanya dan bila perlu dicopot dari jabatannya lantaran tidak mampu memimpin organisasinya. “Patut dipertanyakan kepala dinasnya. Kalau tidak mampu harus segera diganti dengan yang lebih mampu,” ujar Elfenda.
Pelaksana Tugas Gubsu langsung melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan para kepala SKPD dijajarannya, kemarin. Dari rakor tersebut ditemukan bahwa silpa tahun 2015 sebesar Rp500 miliar lebih. Selain itu juga masih ditemukan SKPD yang penyerapan anggarannya masih berkisar 75 persen.
“Kalau dari penyerapan anggaran memang rata-rata sudah 94 persen, tapi masih ada yang berkisar 75 persen. Dan silpa tahun 2015 itu hampir berkisar Rp500 miliar,” ujar Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi usai memimpin rakor. Begitu pun, Erry mengatakan untuk angka pasti dari silpa ini memang seharusnya nanti dilihat dalam audit BPK Sumut.
“Kalau pastinya nanti bisa dilihat dalam audit BPK, kalau sekarang memang masih ada yang belum sinkron diantara SKPD,” sebutnya.Sementara untuk penyerapan anggaran, SKPD yang terbesar adalah Sekretariat DPRD Sumut sebesar 98 persen, sementara yang kecil adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Sumut sebesar 74 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut 75 persen juga Disdik Sumut 75 persen. Erry mengakui masih adanya SKPD yang serapan anggarannya rendah tersebut disebabkan karena ada dana alokasi khusus (DAK) yang tidak sempat direalisasikan karena waktu PAPBD yang lamban, juga banyaknya kekhawatiran dari pimpinan SKPD terhadap kasus-kasus hukum yang menjerat pimpinan SKPD lainnya. (ism)
