Triwulan II, Medan Terima PBB Rp 2 Miliar

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Ketua JMSI dan CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH: Dirgahayu Bhayangkara ke-79! Apresiasi Tinggi untuk Kinerja Polda Sumut Medan – Ketua Jaringan Media
• Polri untuk Masyarakat”: Polda Sumut Gelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Tegaskan Komitmen Melayani dan Berbenah
• 3 Tahun Laporan Anggota DPRD Siantar Dipendam Polres

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Medan triwulan II tahun 2016 sebesar Rp 2 miliar. Nilai ini terkumpul dari 21 kecamatan di Kota Medan. Menurut Wali Kota Medan, meski hasilnya cukup menggembirakan, namun hal ini belum juga memenuhi target.

“Dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan pergerakan yang cukup baik. Total penerimaan saat pekan panutan pembayaran PBB dari 21 kecamatan sebesar 2.385.623.011 (dua milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu sebelas rupiah). Namun masih banyak lagi upaya yang harus dilakukan guna mensukseskan penerimaan dari sektor PBB agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan”.

“Untuk itu saya minta kepada pihak Dinas Pendapatan (Dispenda), pihak Kecamatan dan kelurahan untuk dapat memantaunya yang di koordinir oleh Asisten Pemerintahan. Jangan ada lagi yang tertinggal. Itu harus saya garis bawahi untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis saat membuka Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Medan triwulan II tahun 2016 di Hotel Grand Serela Jalan Gatot Subroto Medan, selasa (31/5).

Pada kesempatan tersebut, Syaiful Bahri, mengatakan sesuai arahan Wali Kota Medan, maka pihaknya mengajak para camat dan lurah yang merupakan tokoh masyarakat untuk bekerja sepenuh hati agar aktif dan mengayomi masyarakat.

“Tak bosan saya mengajak kita sebagai Aparatur Pemerintah Kota Medan, agar memberikan pelayanan publik terbaik. Jangan mempersulit masyarakat. Tetap bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Ciptakan harmoni dalam bekerja. Medan ini rumah kita. Milik kita. Kita yang mengurusi, kita yang menjaga. Insyaallah, rumah ini bisa menentramkan hati kita yang berhuni didalamnya” ungkapnya.

Muhammad Husni SE MSi, selaku Kadispenda Kota Medan dalam laporannya menyampaikan, pembangunan di Kota Medan tidak terlepas daripada modal pembangunan, salah satunya sektor pajak.

“Oleh karenanya peran konsolidasi, peran komunikasi, peran kordinasi sangat memegang peran yang penting bagaimana kita memberhasilkan target pada tahun 2016 ini” ungkapnya.

Sebagai satuan perangkat daerah yang dimaknai memiliki sebuah tugas utama melakukan pungutan pajak daerah, khusunya PBB, Dispenda meminta dukungan para camat, lurah serta kepala Unita Pelaksana Teknis (UPT) dan staf Dispenda yang telah disepakati dalam tuangan APBD agar bersama-sama mengoptimalkan kinerja. Pemerintah Kota sangat membutuhkan stimulan yang kuat sehingga pembangunan kota dapat lebih optimal sejalan dengan pencapaian visi, misi Walikota Medan yang akan diemban dalam 5 tahun kedepan.

“Makna inilah harus sama-sama kita cermati, makna inilah harus sama-sama kita lakukan evaluasi, untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan, untuk saling mengembangkan potensi yang ada. Sehingga mari sama-sama kita kejar, kita bangun jembatan nurani, kita bangun jembatan komunikasi dengan segala bidang. Kami yakin kalau sama-sama kita membangun kekuatan tidak ada yang tidak bisa. Untuk itu, peran peningkatan kinerja, peran-peran yang dilakukan oleh semua pihak kami sangat harapkan dukungan secara optimal dan maksimal” ujar Husni.

Mengenai kebiasaan masyarakat membayar PBB setelah jatuh tempo, Husni menghimbau agar camat dan lurah dapat berperan menyuruh masyarakat untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo.

“Ada kebiasaan masyarakat membayar PBB menunggu jatuh tempo, yaitu 31 agustus. Makanya kita lakukan kegiatan evaluasi lebih cenderung tahapan menghimbau dan mengevaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder PBB. Artinya tujuan ini lebih kepada mengajak camat dan lurah untuk menyuruh masyarakat membayar PBB sebelum jatuh tempo. Kebiasaaan-kebiasaan ini sebenarnya sangat terkait dengan fungsi-fungsi masyarakat, untuk itu masyarakat harus juga dihimbau dan disentuh” ungkapnya. (W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua JMSI dan CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH: Dirgahayu Bhayangkara ke-79! Apresiasi Tinggi untuk Kinerja Polda Sumut Medan – Ketua Jaringan Media

Polri untuk Masyarakat”: Polda Sumut Gelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Tegaskan Komitmen Melayani dan Berbenah

3 Tahun Laporan Anggota DPRD Siantar Dipendam Polres

450 Ha Sawah terancam Pola Tanam di 3 Nagori Siborna dan Nauli Baru Simalungun

Ijeck Dukung KPK Berantas Korupsi di Sumut, Bendahara Golkar Tapsel Terjaring OTT KPK

OMMBAK Sumut Pertanyaan APH Tindak lanjut Dugaan Korupsi Desa Suka Damai Timur