Rakor Dengan Aparat Penegak Hukum Bidang PBK, Kadisperindagsu : Modus Operandi Terus Berkembang dan Bervariasi

 

Baca Juga:

• Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah
• Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand
• Program Bakti TNI Rehab Gedung SMP Negeri 7 Susua di Hiliwaebu Terus Dikebut, Progres Capai 79 Persen

MEDAN I SUMUT24.co Kementerian Perdagangan RI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi dengan aparat penegak hukum diselenggarakan atas Kerjasama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang dilaksanakan di Hotel Emerald Garden, Rabu (12/2).

Kadisperindagsu Zonny Waldi mengatakan, Rapat Koordinasi dengan aparat penegak hukum diselenggarakan atas Kerjasama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tujuannya adalah dalam Rangka Menyamakan Persepsi, Sarana Komunikasi dan Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum guna Mencegah dan Menangani dugaan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi di Bidang PBK.

Sebagai suatu sistem perdagangan yang baru berkembang di Indonesia, masih banyak aparat pemerintah dan anggota masyarakat yang belum memahami apa dan bagaimana sistem perdagangan berjangka ini berlangsung. Kondisi ini dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya pelanggaran di bidang perdagangan berjangka komoditi, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. . Lebihlanjut mantan Kadiskanla tersebut, Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut adalah perusahaan – perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka baik yang memiliki izin usaha maupun yang tidak memiliki izin usaha dari BAPPEBTI.

Perusahaan – perusahaan tersebut tersebar di beberapa kota besar di indonesia dengan modus yang mereka lakukan adalah menghimpun dana masyarakat dan pengelolaan investasi dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi, tidak menutup kemungkinan juga terdapat di Provinsi Sumatera Utara.

Modus Operandi pelanggaran ini terus berkembang dan bervariasi dari tahun ke tahun. Beberapa Modus Operandi yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan tersebut akan didiskusikan. Mengingat hal – hal tersebut diatas, maka diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi penanganan diantara para aparat penegak hukum.

Pemprov Sumut menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama, perhatian dan kehadirannya, serta atas diselenggarakannya rapat koordinasi ini di prov. Sumatera utara. Semoga terjalin kerjasama dalam mencegah dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam praktek ilegal di bidang PBK.(Red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

Kapuskes TNI Pimpin Delegasi Kesehatan TNI Hadiri Bilateral Thainesia ke 10 tahun 2026 di Thailand

Program Bakti TNI Rehab Gedung SMP Negeri 7 Susua di Hiliwaebu Terus Dikebut, Progres Capai 79 Persen

Karhutla di Desa Sei Sentang, Dua Titik Lahan Gambut Terpantau dari Aplikasi Hotspot

Bawa Dokumen Resmi Tapi Ditangkap, Penyidik Gakkum Kehutanan Diduga Intimidasi Sopir Truk*

Wali Kota menerima audiensi dan silaturahmi Fakultas Agama Islam UMA Pertemuan berlangsung di ruang kerja wali kota