OJK Gandeng Pemerintah Percepat Reformasi Pasar Modal Lewat 8 Rencana Aksi

sumut24.co - Jakarta

Baca Juga:

• Ketua Dewan Komisioner dan Petinggi OJK Mengundurkan Diri
• OJK Seret Bos Pinjol PT CMB ke Kejaksaan Atas Dugaan Data Fiktif Rp12 Miliar
• Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) Berhasil Kembalikan Rp161 miliar ke Masyarakat Korban Scam

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait mempertegas komitmen untuk mempercepat reformasi menyeluruh di pasar modal Indonesia. Langkah ini bertujuan memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi strategis.

Hal tersebut disampaikan oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Friderica menjelaskan bahwa delapan rencana aksi tersebut dikelompokkan ke dalam empat klaster utama untuk menjadikan pasar modal Indonesia lebih kredibel dan investable:

1. Kebijakan Baru Free Float

2 Transparansi

3. Tata Kelola dan Penegakan Hukum (Enforcement)

4. Sinergitas

"OJK bersama SRO (BEI, KPEI, dan KSEI) berkomitmen melakukan bold and ambitious reforms sesuai dengan best practices global guna memenuhi ekspektasi Global Index Provider," ujar Friderica.

Salah satu poin krusial dalam rencana aksi pertama adalah menaikkan batas minimum saham publik (free float) emiten menjadi 15 persen, dari ketentuan sebelumnya yang hanya 7,5 persen. Emiten Baru (IPO) langsung diwajibkan memenuhi batas 15 persen. Emiten Eksisting diberikan masa transisi untuk menyesuaikan secara bertahap (stages).

Langkah ini diambil agar standar pasar modal Indonesia selaras dengan standar global. Emiten dapat memenuhi ketentuan ini melalui berbagai aksi korporasi seperti rights issue (HMETD), non-rights issue, serta program kepemilikan saham karyawan (ESOP/MSOP).

Pada klaster transparansi, fokus utama diarahkan pada pengungkapan pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO). Selain itu, OJK bersama Pemerintah akan memperkuat peran investor institusi domestik (asuransi dan dana pensiun) melalui penyesuaian limit investasi yang tetap mengedepankan manajemen risiko.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Ngantung, menambahkan bahwa peningkatan keterbukaan informasi (disclosure) diharapkan dapat menambah bobot Indonesia dalam konstituen indeks global, sehingga menarik lebih banyak aliran modal asing.

Senada dengan hal tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menekankan bahwa pertumbuhan pasar modal tidak boleh hanya diukur dari nilai kapitalisasi pasar (market cap), tetapi juga dari kualitas fundamentalnya.

"Pilar fundamental kita adalah kualitas, transparansi, dan akuntabilitas. Bagaimana bursa kita tumbuh dengan cara yang baik dan benar," pungkas Rosan. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua Dewan Komisioner dan Petinggi OJK Mengundurkan Diri

OJK Seret Bos Pinjol PT CMB ke Kejaksaan Atas Dugaan Data Fiktif Rp12 Miliar

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) Berhasil Kembalikan Rp161 miliar ke Masyarakat Korban Scam

OJK dan Bareskrim Sepakat Perkuat Kolaborasi Penanganan Pengaduan pada Indonesia Anti Scam Centre

Ketahanan Sektor Keuangan Indonesia 2026, IHSG Cetak Rekor dan Perbankan Semakin Solid

OJK Perkuat Keamanan Siber BPR & BPRS melalui Regulasi Penyelenggaraan Teknologi Informasi Terbaru