OJK Gandeng Pemerintah Percepat Reformasi Pasar Modal Lewat 8 Rencana Aksi

sumut24.co - Jakarta

Baca Juga:

• DPR RI TETAPKAN LIMA CALON ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK
• OJK : Perbankan Nasional Tetap Tangguh di 2026, Soroti Rendahnya Inklusi Program Ekonomi Syariah
• OJK Rilis Roadmap Bulion 2026-2031, Transformasi Emas Menjadi Pilar Ekonomi Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait mempertegas komitmen untuk mempercepat reformasi menyeluruh di pasar modal Indonesia. Langkah ini bertujuan memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi strategis.

Hal tersebut disampaikan oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Friderica menjelaskan bahwa delapan rencana aksi tersebut dikelompokkan ke dalam empat klaster utama untuk menjadikan pasar modal Indonesia lebih kredibel dan investable:

1. Kebijakan Baru Free Float

2 Transparansi

3. Tata Kelola dan Penegakan Hukum (Enforcement)

4. Sinergitas

"OJK bersama SRO (BEI, KPEI, dan KSEI) berkomitmen melakukan bold and ambitious reforms sesuai dengan best practices global guna memenuhi ekspektasi Global Index Provider," ujar Friderica.

Salah satu poin krusial dalam rencana aksi pertama adalah menaikkan batas minimum saham publik (free float) emiten menjadi 15 persen, dari ketentuan sebelumnya yang hanya 7,5 persen. Emiten Baru (IPO) langsung diwajibkan memenuhi batas 15 persen. Emiten Eksisting diberikan masa transisi untuk menyesuaikan secara bertahap (stages).

Langkah ini diambil agar standar pasar modal Indonesia selaras dengan standar global. Emiten dapat memenuhi ketentuan ini melalui berbagai aksi korporasi seperti rights issue (HMETD), non-rights issue, serta program kepemilikan saham karyawan (ESOP/MSOP).

Pada klaster transparansi, fokus utama diarahkan pada pengungkapan pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO). Selain itu, OJK bersama Pemerintah akan memperkuat peran investor institusi domestik (asuransi dan dana pensiun) melalui penyesuaian limit investasi yang tetap mengedepankan manajemen risiko.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Ngantung, menambahkan bahwa peningkatan keterbukaan informasi (disclosure) diharapkan dapat menambah bobot Indonesia dalam konstituen indeks global, sehingga menarik lebih banyak aliran modal asing.

Senada dengan hal tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menekankan bahwa pertumbuhan pasar modal tidak boleh hanya diukur dari nilai kapitalisasi pasar (market cap), tetapi juga dari kualitas fundamentalnya.

"Pilar fundamental kita adalah kualitas, transparansi, dan akuntabilitas. Bagaimana bursa kita tumbuh dengan cara yang baik dan benar," pungkas Rosan. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPR RI TETAPKAN LIMA CALON ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK

OJK : Perbankan Nasional Tetap Tangguh di 2026, Soroti Rendahnya Inklusi Program Ekonomi Syariah

OJK Rilis Roadmap Bulion 2026-2031, Transformasi Emas Menjadi Pilar Ekonomi Nasional

Respons Revisi Outlook Fitch, OJK Perkuat Reformasi dan Koordinasi Jaga Stabilitas Ekonomi

OJK Tuntaskan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Panca Dana

Tindak Tegas Manipulasi Pasar, OJK Beri Sanksi Denda Miliaran Rupiah kepada Influencer dan Tiga Pihak Lainnya