
Profesionalisme Damkar: Kerja Cepat, Tepat & Bertanggung Jawab
Profesionalisme Damkar Kerja Cepat, Tepat & Bertanggung Jawab
kotaJakarta I Sumut24. CO
Baca Juga:
PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) terus bergerak mengembangkan sayap bisnisnya. Kali ini dengan meningkatkan peran anak usahanya PT Kliring Perdagangan Berjangka Komoditi (KPBI) dalam ekosistem Resi Gudang. Anak usaha KBI ini akan menjalankan bisnis meliputi pembiayaan Resi Gudang, Arranger, Pengelolaan Gudang, serta Stand by Buyer.
Andi Patriota Wibisono, Executive Vice Presiden PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) mengatakan, “Upaya yang dijalankan KBI ini adalah dalam rangka memperluas bisnis perusahaan, yang tentunya sesuai dengan salah satu pilar bisnis KBI di ekosistem resi gudang. KBI saat ini dalam ekosistem resi gudang menjalankan tugas pemerintah sebagai Pusat Registrasi. Dalam ekosistem resi gudang ini, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan diluar tugas KBI sebagai Pusat Registrasi. Seperti kita tahu, dalam ekosistem resi gudang, ada pemilik komoditas, pengelola gudang, trader, pembeli, asuransi serta lembaga pembiayaanâ€.
“Harapannya, KPBI akan bisa mengelola dan mendapatkan peluang dalam ekosistem yang besar ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan pemanfaatan resi gudang, serta menjadi bagian penting dalam konteks ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah. Ekosistem Resi Gudang serta perdagangan komoditas memiliki potensi besar untuk berkembang, dan harapan kami anak usaha KBI ini akan mampu untuk tumbuh dan berkembang kedepanâ€, ungkap Andi Patriota Wibisono.
Andi Patriota menambahkan, “Kami proyeksikan kedepan ekosistem resi gudang ini akan sangat menarik, tidak hanya bagi pemilik komoditas, tapi juga untuk para pedagang / trader komoditas di tanah air. Upaya pemerintah dalam hal ketahanan pangan, tentunya juga akan memberikan peluang besar bagi para trader-trader komoditas di Indonesia. Kita tahu, penduduk Indonesia jumlahnya terus meningkat, yang tentunya akan linier dengan peningkatan kebutuhan komoditas panganâ€.
Terkait komoditas yang masuk dalam ekosistem resi gudang, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang, komoditas yang dapat masuk ke Sistem Resi Gudang meliputi Beras, Gabah, Jagung, Kopi, Kakao, Karet, Garam, Lada, Pala, Ikan, Bawang Merah, Rotan, Kopra, Teh, Rumput Laut, Gambir, Timah, Gula Putih Kristal, Kedelai serta Ayam Karkas Beku.
“Selain bergerak dalam pengembangan ekosistem resi gudang, KPBI juga akan menjalankan bisnisnya dalam perdagangan komoditas diluar yang sesuai peraturan masuk dalam ekosistem resi gudang. Seperti kita tahu, komoditas-komoditas seperti minyak goreng, singkong, dan pinang memiliki pasar yang sangat besar, baik untuk dalam negeri maupun ekspor,†ungkap Andi Patriota.(red -1)
Profesionalisme Damkar Kerja Cepat, Tepat & Bertanggung Jawab
kotaMUSDA IKANAS SUMUT 2025 MENCARI ARAH PERJUANGAN
kotaMedan sumut24.co Sejak dilaksanakan serahterima jabatan (Sertijab) sebagai Kapolrestabes Medan pada 5 Agustus lalu, Kombes Pol Jean Calvij
kotaAnggota DPD RI M. Nuh Lahan Madrasah Harus Dilindungi, Bukan DikuasaiDeli Serdangsumut24.co Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, M. Nuh, me
NewsSambut Indonesia Emas, MKI Sumut Dorong Gerakan Energi Berkelanjutan lewat Green Energy Golf Tournament 2025.Medansumut24.co Dalam rangka m
NewsPengurus DDV Sumut Resmi Dilantik, Sultan Deli XIV Tuanku Aji Hadir Ucap SelamatMedansumut24.co Pengurus Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) Suma
Newssumut24.co MedanSebagai wujud nyata komitmen Pemko Medan dalam mendorong kemandirian ekonomi serta membuka ruang partisipasi yang lebih lu
kotaTokoh Agama Kabupaten Deli Serdang Beri Apresiasi terhadap Kinerja Kapolda Sumut
kotaKAMAK Apresiasi Gerak Cepat Kejati Sumut Dorong Penahanan Petinggi PTPN II dan Mantan Bupati Deliserdang
kotaPaspor Indonesia Strategi Diplomasi, Hukum dan Mobilitas Global untuk Kemajuan Ekonomi. Oleh Ir. H. Abdullah Rasyid, ME. Dari beberapa kas
Politik