KPPU Ajak Warga Sidoreja Labuhanbatu Manfaatkan Peluang Kemitraan dan Tingkatkan Kompetensi

Labuhanbatu I Sumut24. CO

Baca Juga:

• Ketika Guru Dikriminalisasi di Kabupaten Mandailing Natal, GURU BUKAN MUSUH BANGSA, TAPI PENGAYOM KARAKTER BANGSA
• DPD Golkar Nias Utara Rayakan HUT ke-61 dengan Bakti Sosial Serentak
• Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Solok

KPPU RI bersama Komisi VI DPR RI menyambangi warga Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu dalam kegiatan sosialisasi bertajuk “Peran KPPU Dalam Pengawasan Kemitraan Usaha Besar dan UMKM/Koperasi”, Kamis (4/5/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor kelurahan ini dibuka dengan sambutan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung dan Wakil Ketua KPPU RI, Guntur Syahputra Saragih yang hadir melalui zoom meeting, serta menampilkan paparan dari Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas dan Ketua Garda Transfumi (Transformasi Formal Usaha Mikro) Binsar M. Simatupang.

Dalam sambutannya yang diwakili oleh Agus Haryanto, Martin Manurung menyebutkan bahwa acara sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha UMKM yang ada di Kelurahan Sidorejo untuk memanfaatkan peluang kemitraan dengan usaha besar dan meningkatkan kompetensi serta level usaha dari pelaku UMKM dan Koperasi.

Sementara Guntur Syahputra mengatakan bahwa KPPU RI bersama komisi VI DPR RI sudah menyiapkan program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil melalui penyusunan regulasi untuk pemberdayaan UMKM dan pelaksanaan kegiatan pengawasan kemitraan.

Dalam paparannya, Binsar M Simatupang menyampaikan pentingnya legalitas usaha, pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan prosedur Pembuatan NIB. Legalitas usaha bagi pelaku usaha UMKM akan memudahkan mereka untuk dapat mengakses permodalan, pasar dan bermitra dengan usaha besar. Untuk menjamin kemitraan antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar, maka hadir KPPU untuk melakukan pengawasan.

Selanjutnya guna mendorong UMKM naik kelas dengan konsep kemitraan usaha yang sehat, Ridho Pamungkas memaparkan peran KPPU dalam pengawasan kemitraan usaha. Ridho menyampaikan tugas dan wewenang KPPU sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga perilaku pelaku usaha besar yang merugikan pelaku UMKM dalam pola bermitranya dapat dicegah atau dihentikan.

Mengakhiri paparan, Ridho menerangkan bahwa melalui Kanwil I KPPU yang berada di Kota Medan, KPPU membuka seluas-luasnya kepada warga masyarakat yang merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dalam menjalin kemitraan dengan usaha besar, dapat segera menyampaikan laporan atau berkonsultasi dengan KPPU. Atau dapat melalui Dinas yang ada di daerah, untuk selanjutnya dapat disampaikan pada KPPU untuk ditindaklanjuti.(red-1)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketika Guru Dikriminalisasi di Kabupaten Mandailing Natal, GURU BUKAN MUSUH BANGSA, TAPI PENGAYOM KARAKTER BANGSA

DPD Golkar Nias Utara Rayakan HUT ke-61 dengan Bakti Sosial Serentak

Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Solok

Profesionalisme Damkar: Kerja Cepat, Tepat & Bertanggung Jawab

MUSDA IKANAS SUMUT 2025: MENCARI ARAH PERJUANGAN

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Ajak Wartawan Dukung Harkambtimas