Kamis, 07 Agustus 2025

Kredit UMKM Melambat di Sumut

Administrator - Kamis, 15 September 2016 09:54 WIB
Kredit UMKM Melambat di Sumut

Medan | Sumut24 Kredit dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumatera Utara (Sumut) hingga pada triwulan II 2016 ini terkesan melambat. Dimana hingga periode ini, tercatat hanya sebesar Rp49,82 triliun atau 27,7% dari total kredit perbankan di Sumut yang mencapai angka Rp180,1 triliun.

Baca Juga:

Kredit ke sektor UMKM tersebut tumbuh 5,1% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sempat tumbuh 5,6%.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Difi Johansyah mengatakan, kelambatan kredit ini terutama pada usaha mikro dan usaha kecil. Sementara untuk kredit usaha menengah mulai membaik, meski pertumbuhannya masih terkontraksi.

Perlambatan kredit ini terdalam terjadi pada sektor industri pengolahan. Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan pada PDRB Sumut. Pada triwulan II tahun ini, sektor industri pengolahan hanya tumbuh 2,2%. “Ini melambat cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai level 6,6%,” kata Difi, Rabu (14/9).

Difi menjelaskan, perlambatan kredit kepada UMKM itu juga diikuti dengan meningkatnya risiko kredit. Dimana Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah menunjukkan tren peningkatan dari 6,51% menjadi 6,57%. NPL tertinggi terdapat pada kredit usaha kecil (7,54%) dengan kecenderungan menurun dan kredit usaha menengah (7,31%) dengan kecenderungan meningkat. Secara sektoral, NPL tertinggi terdapat pada UMKM sektor konstruksi (15,67%) dengan kecenderungan meningkat, diikuti oleh sektor jasa sosial masyarakat (8,02%) dan sektor pertambangan (7,28%).

“Peningkatan NPL ini terlihat di banyak sektor, ini menjadi penyebab melambatnya kredit di sektor UMKM,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin justru menilai rasio penyaluran kredit untuk sektor UMKM saat ini sudah cukup baik. Hanya saja kualitas kreditnya yang masih buruk, hal itu tentu karena angka NPL yang besar.

Akibat NPL yang besar itu, Gunawan pun melihat adanya kendala pada pasar. Dimana UMKM tertekan akibat perlambatan kredit itu, kemudian ditambah lagi dengan fokus pertumbuhan ekonomi yang lebih ditopang oleh belanja pemerintah.

Meski begitu, kata Gunawan, dia sangat yakin bahwa banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh dengan pembiayaan, padahal pangsa pasar sektor ini cukup menjanjikan. “Hanya saja memang tidak semua UMKM itu bankable, sehingga dibutuhkan pendekatan yang intensif dari para bankir agar pertumbuhan UMKM ini bisa lebih optimal. Data sensus ekonomi menunjukkan ada sekitar 1,2 juta wiraswasta yang bergerak diluar sektor pertanian,” kata Gunawan.

Menurut Gunawan, sekitar 1,2 juta wiraswasta diluar sektor pertanian itu tidak semuanya mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, data tersebut bisa dijadikan acuan bagi para bankir untuk mengejar calon debitur baru.

“Jadi, potensi pasarnya masih terbuka dengan sangat lebar. Memang harus kita akui bahwa ini bukan pekerjaan mudah,” katanya.

Dikatakan Gunawan, untuk membuat mereka bankable, perlu dilakukan edukasi serta memberikan arahan yang lebih tepat untuk proyeksi bisnis kedepan, ini yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM sekarang. Sehingga memang ada banyak cara yang bisa dilakukan. Selain itu banyak pihak menginginkan perbankan memiliki perhatian yang lebih besar lagi bagi pelaku UMKM. Karena hingga saat ini, banyak bank yang enggan mengurusi pelaku UMKM. Selain permintaan kreditnya kecil, biaya yang dikeluarkan untuk melayani para debitur kecil tersebut juga terbilang cukup besar.

Ditambah lagi dengan adanya potensi kredit macet yang tinggi. Terlebih angka NPL yang sudah di atas 5%, tentunya memang ada sinyal bahaya dari kredit yang terserap di UMKM tersebut. Sehingga membutuhkan pendampingan dari pihak bank agar potensi peningkatan NPL bisa diminimalisir.

“Padahal sektor UMKM ini bisa dijadikan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi regional yang memiliki dampak multiplier ganda. Artinya jika UMKM ini bisa tumbuh signifikan, maka motor penyerap angka pengangguran paling banyak bisa datang dari UMKM tersebut,” pungkasnya. (W04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
beritaTerkait
Hendra Dermawan Siregar Dinilai Tak Layak Didefinitifkan Jadi Kadis PUPR Sumut
Direksi Tirtanadi Wajib Memiliki SKKNI di Bidang SPAM
Presiden Prabowo Gunakan Kereta Cepat Whoosh Menuju Jawa Barat
Bupati Solok Ikuti Rakor Pemerintahan se Provinsi Sumatera Barat
Pemkab.Pakpak Bharat Mengikuti Zoom Meeting Tindak Lanjut Verifikasi Kabupaten Sehat 2025
DPW LSM LIRA Sumut Nilai PT Agincourt Resources Gagal Penuhi Komitmen Lingkungan
komentar
beritaTerbaru