Deputi KPw BI Ibrahim: TPID se Sumut Harus Bersinergi dan Optimalkan Digitalisasi

Medan I Sumut24.CO

Baca Juga:

• KSMI Gelar Liga Sepakbola Mini Santri dan Piala Asia, Tunjuk Tundra Meliala sebagai Waketum
• Ambal Warso ke-31 Keluarga Besar DIY, Perkuat Guyub Sedulur dan Lestarikan Budaya Jawa
• Usai Bertanding, Gubsu ke-17 HT Erry Nuradi Serahkan Cenderamata kepada Gabungan Pimpong Putrajaya Malaysia

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menggelar Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Provinsi se-Sumatera Tahun 2021 secara daring melalui zoom meeting, Jumat (3/12/2021).

Rakor TPID Sumut itu dihadiri seluruh anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sumatera ini dibuka resmi Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Ibrahim bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumut Ir Arief S Trinugroho MT.

Dua narasumber (pembicara) tampil dalam Rakor TPID yakni Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Prof Dr Ir Bustanul Arifin MSc dan Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian Dr Ferry Irawan SE MSE.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Ibrahim mengatakan, “Pelaksanaan Rakorwil tahun ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi tindak lanjut beberapa kesepakatan yang dihasilkan pada kegiatan Rakorwil TPID Provinsi se-Sumatera tahun sebelumnya,” kata Ibrahim.

Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan Peta Jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 yang akan digunakan sebagai pedoman oleh seluruh TPID dalam melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.

Ibrahim menyebut dua hal yang dapat dilakukan oleh TPID untuk mengatasi  permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi meliputi pemetaan surplus – defisit  komoditas pangan untuk mendorong potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD); dan optimalisasi peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian (sisi hulu) dan perluasan distribusi komoditas pangan melalui pemanfaatan e-commerce (sisi hilir).

Selain itu, untuk mendukung sinergi dan kesinambungan pengendalian inflasi nasional dengan daerah, setiap daerah diharapkan dapat segera menyusun peta jalan pengendalian inflasi di tingkat provinsi sebagai turunan dari Peta Jalan Pengendalian Inflasi nasional tahun 2022-2024.

Dalam sambutan pembukaannya, Ibrahim juga menyampaikan

perkembangan inflasi di wilayah Sumatera secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, namun masih dalam rentang sasaran inflasi nasional.

Disebutkannya, sampai dengan November 2021, inflasi di Sumatera tercatat sebesar 2,13% (yoy), lebih tinggi dari inflasi pada akhir tahun 2020 yang sebesar 1,90%. Kedepan, tekanan inflasi dari beberapa komoditas Volatile Food (VF) seperti minyak goreng dan cabai merah, serta komoditas administered prices (AP) seperti tarif angkutan udara perlu mendapat perhatian khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Sejalan dengan paparan Bank Indonesia, Ir Arief S Trinugroho juga menyampaikan tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam strategi pengendalian inflasi di wilayah Sumatera, yaitu perlunya mengembangkan KAD untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah defisit pangan guna menekan laju inflasi.

Kedua, perlunya mempercepat pengembangan digitalisasi termasuk sistem informasi harga yang terintegrasi sebagai indikator early warning system (EWS), serta pemanfaatan teknologi sebagai media pemasaran komoditas.

Ketiga, penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 di tingkat provinsi agar terintegrasi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk tahun 2022 sehingga pengendalian inflasi bisa lebih baik kedepannya.

Rakorwil dilanjutkan dengan sesi pemaparan narasumber dan diskusi dengan seluruh peserta rapat yang dipandu oleh Dr. Naslindo Sirait, S.E., M.M, (Kepala Biro Perekonomian Setda Sumut selaku moderator.

Narasumber pertama, Prof. Bustanul menyampaikan tiga arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2021 yaitu menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Kemudian, melanjutkan stabilisasi harga dan mendorong sektor ekonomi produktif. Selanjutnya, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.

Sebagai upaya mewujudkan ketiga arahan Presiden tersebut, Prof Bustanul menyampaikan tiga hal yang perlu dilakukan oleh TPID meliputi perlunya penguatan KAD khususnya untuk komoditas kontributor utama inflasi. Kemudian, perlunya daerah untuk melakukan pertukaran informasi terkait pelaku usaha, produk, stok, maupun dinamika harga antar di daerah. Selanjutnya, perlunya  dukungan kebijakan dan sinergi percepatan pemulihan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi hulu hingga hilir, antara lain pemanfaatan aplikasi digital untuk pertanian dan perikanan tambak.

Paparan dilanjutkan oleh Dr Ferry Irawan SE MSE yang menyampaikan bahwa dalam jangka menengah-panjang, peningkatan disparitas harga antar provinsi untuk beberapa komoditas VF seperti beras, bawang putih, gula pasir, telur ayam, dan bawang merah perlu menjadi perhatian.

Disparitas harga antar daerah menjadi peluang bagi daerah untuk segera mendorong penguatan KAD antar provinsi, sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024.

Menurutnya, Rakorwil TPID Provinsi se-Sumatera menjadi sarana yang baik dalam memetakan daerah surplus dan defisit pangan untuk mendorong pelaksanaan KAD yang diharapkan akan semakin berperan penting dalam upaya pengendalian inflasi kedepan.

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada kegiatan Rakorwil TPID se-Sumatera Tahun 2021 dalam rangka pengendalian inflasi di Sumatera, yaitu: pertama, TPID perlu mendorong dan mengoptimalkan KAD sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan serta menurunkan disparitas harga antar daerah. Kedua, TPID perlu mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi dalam upaya pengendalian inflasi di daerah, antara lain untuk peningkatan produktivitas pertanian, perluasan distribusi dan pemasaran, serta ketersediaan data untuk mengurangi kesenjangan informasi pangan. Ketiga, TPID perlu segera menyusun strategi pengendalian inflasi jangka menengah berupa Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi sebagai turunan dari peta jalan pengendalian inflasi nasional 2022 – 2024.

Pada akhirnya, strategi pengendalian inflasi yang telah disusun diharapkan dapat mendukung pencapaian target inflasi nasional guna mendukung prose pemulihan ekonomi di masa yang akan datang.(R03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KSMI Gelar Liga Sepakbola Mini Santri dan Piala Asia, Tunjuk Tundra Meliala sebagai Waketum

Ambal Warso ke-31 Keluarga Besar DIY, Perkuat Guyub Sedulur dan Lestarikan Budaya Jawa

Usai Bertanding, Gubsu ke-17 HT Erry Nuradi Serahkan Cenderamata kepada Gabungan Pimpong Putrajaya Malaysia

Siswa Deli Serdang Raih Empat Medali di Ajang Olimpiade Internasional Malaysia

Kinerja Kadis PUPR Tapsel Disorot: Temuan BPK Rp1,345 Miliar, Proyek Bermasalah hingga Dipanggil KPK, Bupati Gus Irawan Diminta Segera Evaluasi

Agus Syahdeman Diminta Kawal Pembangunan hingga Kantor Nagari Sungai Gando