LANGKAT | SUMUT24
Seratusan warga Dusun C3A,C3B dan C1,Desa Pir ADB Besitang Kec Besitang Kab Langkat, Rabu (18/5) pagi, mendatangi Kantor Camat Besitang. Kedatangan warga ini untuk menpertanyakan bantuan pemerintah yang selama ini tidak pernah didapat.
Warga meminta penjelasan dari aparatur desa dan pihak kecamatan,yang mana selama ini bantuan dari pemerintah yang telah dikucurkan diduga tidak tepat sasaran, dan disalahgunakan oleh aparatur desa setempat.
” Dari kemarin kami sudah mendatangi kantor Desa PIR ADB Besitang,dan hari ini kami minta kepastian dari pihak kecamatan untuk menyelesaikan masalah ini,harapan kami agar bantuan yang telah diberikan pemerintah dapat kami rasakan,” ucap warga saat ditemui di halaman Kantor Camat Besitang.
Camat Besitang Nuriadi SSos melalui Seketaris Kecamatan M Idris S Sos yang menerima perwakilan warga di ruang kerjanya, mengatakan masalah ini nanti akan dibicarakan kembali kepada dinas sosial.
“Semoga apa yang disampaikan warga saat ini dapat tindak lanjuti,dan kedepannya semua warga mendapatkan bantuan,” ucap Sekcam.
Kepada wartawan, warga mengatakan,selama ini warga yang tinggal di Desa PIR ADB Besitang tidak pernah mendapatkan bantuan, baik Kartu Askes,Jamkesmas,BLSM,KIS dan bantuan lainnya, sehingga warga mempertanyakannya ke pihak desa dan kecamatan.
” Pernah dulu sekali kami mendapat kartu BLSM, begitu sekali kami gunakan kartu tersebut sudah ditarik kembali oleh pihak desa melalui kepala dusun, dengan alasan kami tidak layak. Namun kenyataannya orang yang lebih kaya dari kami dan memiliki rumah serta kebun yang dapat. Kami curiga kalau data dan kartu kami yang ditarik kemarin masih ada dan disalah gunakan oleh orang-orang tertentu,makanya bang kami warga Desa Pir ini mendatangi kantor Camat ini,” ucap warga.
Kepala Desa PIR ADB Besitang Ilham Bakti mengatakan,keluhan warga adalah tidak mendapatkan bantuan,seperti kartu Sehat,PKH,KIS dan lainnya untuk kartu BLSM yang ditarik kembali oleh para kepala dusun.
“Saya juga tidak tau,karena itu sebelum masa saya menjabat sebagai kepala desa,” terangnya. Zuham SE selaku TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) saat dikonfirmasi terkait masalah ini menjelaskan, kalau tentang ada warga yang dapat atau tidak itu bukan urusannya.
“Itu yang mendata adalah Kadus dan Kepling,jadi saya tidak tau menahu,”terangnya. Jika ada kartu BLSM atau lainnya yang ditarik pihak kadus atau kepala desa, itu seharusnya ada bukti pertinggalnya yang bisa dipertanggung jawabkan,dan dikemanakan kartunya.
Mekanisme penarikan kartu BLSM dari tangan sipenerima dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh kepala desa, dan disaksikan oleh aparatur desa,tokoh masyarakat dan dinas sosial, bukan seenaknya saja diambil.
“Siapa yang mau bertanggung jawab, dan kita tidak mengetahui kalau ada kartu bantuan dari pemerintah yang sudah didistribusikan ke masyarakat ditarik kembali,”ucap Zulham SE.
Dani Sitepu (53) warga C3 Desa PIR ADB Besitang mengatakan,mereka kemari meminta penjelasan dari pihak kecamatan, bagaimana nasib warga yang tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali. Bahkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) warga juga tidak dapat,padahal ini sangat membantu untuk biaya sekolah.
Berdasarkan data 2015 pihak Kecamatan Besitang, jumlah keluarga yang menerima kartu BLSM sebanyak 5.059 Kepala Keluarga,namun sekarang kartu KKS pengganti kartu BLSM yang dibagikan kepada masyarakat Besitang sekitar 4.408.
Dari ribuan jiwa dan ratusan Kepala Keluarga di Desa Pir ADB Besitang,sebanyak 601 warga yang didata, namun sebanyak 182 KK yang mendapat kartu KKS
Untuk itu warga berharap ada tindak lanjut dari dinas sosial melalui pihak kecamatan untuk mendata ulang dan menyelidiki kartu BLSM yang sudah ditarik, karena warga meyakini ada permainan yang dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi dari bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat selama ini. (tra)
Foto:
Seratusan warga berkumpul di halaman Kantor Camat Besitang saat melakukan unjuk rasa. SUMUT24 | Januar Putra
