Menuju Tapsel Bangkit, Bupati Gus Irawan Tekankan Persatuan dan Kolaborasi di RPP Pemuda Pancasila Zona III

Baca Juga:

• Bupati Gus Irawan Desak Huntap Tapsel Dipercepat: Jangan Biarkan Warga Korban Bencana Terus Menunggu!
• Bravo! 5 Kasus Kejahatan Dibongkar Satreskrim Polres Tapsel, 7 Tersangka Masuk Jerat Hukum
• Pesan Tegas Wakapolres Tapsel di Hari Kesaktian Pancasila: Hidupkan Nilai Persatuan

Tapsel | Sumut24.co

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu mendorong jajaran Pemuda Pancasila untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan konsolidasi organisasi, serta memperluas kontribusi nyata kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Gus Irawan saat menghadiri Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Zona III Kabupaten Tapanuli Selatan Masa Bakti 2026–2029 di Sopo Daganak, Kecamatan Batang Toru, Sabtu (23/8/2026).

RPP Zona III tersebut mencakup empat kecamatan, yakni Batang Toru, Marancar, Angkola Barat, dan Angkola Sangkunur. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses konsolidasi organisasi sekaligus penataan kepengurusan Pemuda Pancasila untuk periode 2026–2029.

Mengusung tema "Merawat Persatuan, Memperkuat Organisasi, Meneguhkan Pengabdian untuk Tapanuli Selatan Bangkit", kegiatan tersebut juga membawa semangat "Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang."

Dalam sambutannya, Gus Irawan mengapresiasi terselenggaranya RPP Zona III. Ia juga menyampaikan penghargaan atas kehadiran jajaran Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Tapanuli Selatan, para pimpinan PAC, Forkopimcam, serta seluruh keluarga besar Pemuda Pancasila.

Menurut Gus Irawan, konsolidasi organisasi tidak hanya penting untuk memastikan keberlangsungan kepengurusan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat peran organisasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ia berharap proses pemilihan pengurus di empat PAC tersebut berlangsung secara tertib, demokratis, dan menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa organisasi semakin aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Bupati Tapanuli Selatan itu juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama antara Pemuda Pancasila dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Gus Irawan berharap kepengurusan yang terbentuk nantinya dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan serta membantu menciptakan kondisi masyarakat yang semakin solid.

"Kami berharap kepengurusan yang nanti terbentuk dapat bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan," ujar Gus Irawan.

Ia menilai organisasi kepemudaan memiliki posisi penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Karena itu, keberadaan Pemuda Pancasila diharapkan tidak sebatas menjalankan kegiatan internal organisasi, tetapi juga hadir memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

RPP PAC Pemuda Pancasila Zona III juga menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat pengabdian di tengah proses pemulihan dan pembangunan Tapanuli Selatan pascabencana.

Melalui kepengurusan baru periode 2026–2029, Pemuda Pancasila diharapkan dapat mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung pemerintah dalam mempercepat pemulihan daerah.

Konsolidasi organisasi di tingkat kecamatan dinilai penting agar koordinasi antaranggota semakin kuat dan program pengabdian dapat berjalan lebih terarah.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Gus Irawan Desak Huntap Tapsel Dipercepat: Jangan Biarkan Warga Korban Bencana Terus Menunggu!

Bravo! 5 Kasus Kejahatan Dibongkar Satreskrim Polres Tapsel, 7 Tersangka Masuk Jerat Hukum

Pesan Tegas Wakapolres Tapsel di Hari Kesaktian Pancasila: Hidupkan Nilai Persatuan

Turun ke Desa, Kapolres Tapsel Bongkar Persoalan Warga yang Perlu Segera Ditangani

Disambut Penuh Antusias, Wapres Gibran Turun Langsung ke Huntara Tapsel, Warga: Orangnya Baik dan Ramah

HUT Kejaksaan ke-81, Kapolres Tapsel: Sinergi Polri dan Jaksa Modal Penegakan Hukum