Kamis, 20 Agustus 2026

Ahmad Afandi Apresiasi Pemko Medan Raih Peringkat II Arsip ASN, Sebut Bukti Birokrasi Mulai Berbenah

Administrator - Minggu, 09 Agustus 2026 09:52 WIB
Ahmad Afandi Apresiasi Pemko Medan Raih Peringkat II Arsip ASN, Sebut Bukti Birokrasi Mulai Berbenah
sumut24.co - Medan

Baca Juga:

Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atas capaian tata kelola administrasi kepegawaian yang mendapat pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).


BKN memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Medan atas *Pencapaian Skor Arsip ASN Peringkat II di Wilayah Kantor Regional VI BKN pada Periode Semester I Tahun 2026*.


Piagam penghargaan tersebut tertanggal 7 Juli 2026 dan diterbitkan atas nama Kepala BKN melalui Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN.

Ahmad Afandi Harahap menilai penghargaan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kemajuan dalam pembenahan tata kelola administrasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan.


Menurutnya, pengelolaan arsip ASN bukan sekadar persoalan administrasi dan penyimpanan dokumen kepegawaian. Lebih dari itu, arsip ASN merupakan bagian penting dari sistem manajemen pemerintahan karena menyangkut rekam jejak, kompetensi, karier, hingga penempatan seorang aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik.


"Ini patut kita apresiasi. Penghargaan dari BKN menunjukkan bahwa ada proses pembenahan dalam tata kelola arsip ASN di Pemko Medan. Kita berharap capaian ini tidak berhenti hanya sebagai penghargaan, tetapi menjadi momentum untuk terus membangun birokrasi yang semakin tertib, profesional dan berbasis digital," ujar Ahmad Afandi.


Politisi Partai tersebut menilai, di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan transparan, pembenahan manajemen ASN merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar.


Sistem administrasi kepegawaian yang tertib akan memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan, terutama berkaitan dengan penempatan pegawai, pengembangan karier, kebutuhan sumber daya manusia, hingga evaluasi kinerja aparatur.


Karena itu, menurut Ahmad Afandi, capaian peringkat II Arsip ASN Regional VI BKN harus dilihat sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi yang lebih besar.


"Kalau data ASN tertib, akurat dan mutakhir, pemerintah akan lebih mudah mengambil kebijakan. Jangan sampai ada data yang tidak sinkron, dokumen tidak lengkap atau informasi kepegawaian yang tidak diperbarui. Digitalisasi harus membuat birokrasi lebih efektif, bukan sekadar memindahkan arsip manual ke sistem digital," tegasnya.


Ahmad Afandi juga mengingatkan Pemko Medan agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan dari BKN harus menjadi pemacu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN.


Ia berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas data dan arsip kepegawaian.


Sebab, pengelolaan arsip ASN yang baik akan berpengaruh terhadap banyak aspek pemerintahan, termasuk akurasi data pegawai, pelayanan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, serta pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah.


"Jangan berhenti di peringkat II. Kalau tahun ini sudah mendapatkan pengakuan dari BKN, tahun berikutnya harus ada target untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut. Ini harus menjadi budaya kerja, bukan hanya program sesaat," katanya.


Menurutnya, keberhasilan tersebut juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebab, tujuan akhir dari pembenahan birokrasi bukan sekadar memperoleh penghargaan, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan dan profesional. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Sumber
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis
Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan
DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas
Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027
DPRD Medan Gelar Paripurna Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden
Setelah 9 Tahun Diperjuangkan, RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
komentar
beritaTerbaru