Keresahan di Pemko Medan Menguat, Dugaan Intervensi Oknum Pimpinan DPRD Sumut soal Proyek dan Jabatan Jadi Sorotan

Baca Juga:

• Rico Waas Tawarkan Kerja Sama Pendidikan dan Pengolahan Sampah Jadi Energi kepada Qingyuan
• Tak Kalah Saing, Wali Kota Medan Optimis Galeri Dekranasda Jadi Ekosistem Baru UMKM Unggulan Medan
• Luncurkan Digitalisasi Pasar Petisah, Wali Kota Medan Wujudkan Pasar Tradisional Lebih Modern, Transparan dan Bebas Dari Kebocoran Anggaran

MEDAN | Keresahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dikabarkan semakin menguat. Sejumlah sumber menyebut adanya dugaan intervensi dari oknum salah satu pimpinan DPRD Sumatera Utara terhadap penempatan pejabat strategis hingga pengelolaan proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bahkan, sumber yang enggan disebutkan namanya itu menilai pengaruh oknum tersebut disebut-sebut sangat kuat hingga memunculkan anggapan bahwa kewenangannya melebihi pejabat eksekutif di lingkungan Pemko Medan.

"Kalau orang yang direkomendasikan tidak ditempatkan di jabatan strategis atau yang dianggap 'jabatan basah', pasti ada tekanan. Ini sudah menjadi pembicaraan di internal," ujar sumber kepada Sumut24 Group, Jumat (26/6/2026).

Beberapa OPD yang disebut-sebut menjadi perhatian dalam dugaan tersebut di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

Selain penempatan jabatan, dugaan pengaturan proyek pada dinas-dinas tersebut juga dikabarkan menjadi perbincangan di kalangan kontraktor dan pelaku jasa konstruksi di Kota Medan.
Menanggapi informasi tersebut, Tokoh Muda Gen Z Sumatera Utara, Rudi Hutabarat, mengaku turut menerima informasi yang sama. Menurutnya, dugaan campur tangan itu harus menjadi perhatian serius agar birokrasi di Kota Medan tetap berjalan profesional.
"Kabarnya inisial RA," ujar Rudi Hutabarat kepada wartawan saat ditemui, Medan.

Rudi meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan seluruh proses penempatan pejabat maupun pelaksanaan proyek pemerintah dilakukan sesuai aturan serta bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi monopoli proyek di OPD strategis yang dapat merusak iklim persaingan usaha di kalangan kontraktor.

"Kontraktor juga ingin mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti proyek-proyek pemerintah. Jangan sampai hanya kelompok tertentu yang menguasai pekerjaan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri maupun kelompok," tegasnya.
Rudi memastikan dirinya bersama elemen masyarakat akan terus mengawasi jalannya pemerintahan di Kota Medan.

"Kami akan terus menyuarakan kritik dan melakukan pengawasan. Jika memang ada praktik-praktik yang tidak sesuai aturan, maka harus dibuka secara terang-benderang demi kepentingan masyarakat Kota Medan," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut dalam pemberitaan ini belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi. Red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rico Waas Tawarkan Kerja Sama Pendidikan dan Pengolahan Sampah Jadi Energi kepada Qingyuan

Tak Kalah Saing, Wali Kota Medan Optimis Galeri Dekranasda Jadi Ekosistem Baru UMKM Unggulan Medan

Luncurkan Digitalisasi Pasar Petisah, Wali Kota Medan Wujudkan Pasar Tradisional Lebih Modern, Transparan dan Bebas Dari Kebocoran Anggaran

Rico Waas Dinilai Pemimpin untuk Semua, Tandatangani Prasasti Revitalisasi Gereja St. Antonius

Dorong Peran Kampus, Pemko Medan Ajak Mahasiswa Jadi Garda Edukasi Lingkungan dan Antinarkoba

Urus Bansos Jadi Gampang, Dinsos Kota Medan Dorong Warga Manfaatkan Portal Perlinsos Digital