Bupati Madina Targetkan Reformasi Birokrasi Naik ke Predikat B, Saipullah: Pelayanan Harus Lebih Prima

Baca Juga:

• Sayur Madina Masuk Era AI, dari Kebun Lokal hingga Ekosistem NVIDIA dan Telkomsel
• Pesan Bupati Madina Saipullah Nasution di Maulid Nabi: Jangan Terpecah karena Perbedaan
• Bupati Saipullah Nasution Hidupkan Kembali Pisang Kepok Madina, 5 Hektare Lahan Mulai Digarap

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus mendorong percepatan reformasi birokrasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, menargetkan nilai reformasi birokrasi pemerintah daerah meningkat menjadi kategori B pada tahun 2026.

Target tersebut disampaikan Saipullah saat membuka Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Saipullah, capaian reformasi birokrasi Pemkab Madina pada tahun sebelumnya masih berada di kategori C. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta serius melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh agar target peningkatan nilai dapat tercapai.

"Tahun 2025 Pemda Madina masih memperoleh nilai C. Dengan berbagai perbaikan yang dilakukan, saya berharap tahun ini bisa meningkat menjadi nilai B. Ini penting agar masyarakat melihat bahwa pemerintah daerah benar-benar melakukan perubahan," ujar Saipullah.

Ia menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari administrasi semata, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur pemerintahan.

Menurutnya, ada dua poin utama yang harus menjadi perhatian seluruh OPD, yakni memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

"Evaluasi jangan hanya dianggap formalitas laporan. Jadikan ini sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki sistem kerja dan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, menyoroti pentingnya kesamaan langkah antar seluruh OPD dalam menjalankan program reformasi birokrasi.

Atika meminta seluruh perangkat daerah memahami posisi dan tugas masing-masing agar pelaksanaan program berjalan searah dengan target reformasi birokrasi nasional.

"Kami ingin semua OPD berjalan dalam satu irama. Banyak aturan dan indikator yang harus dipenuhi dalam reformasi birokrasi. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memahami posisi dan tupoksinya masing-masing," kata Atika.

Ia menjelaskan, rapat koordinasi tersebut digelar untuk memastikan seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan tepat sasaran serta mampu menjawab indikator penilaian reformasi birokrasi.

Selain itu, Atika juga meminta setiap OPD terbuka menyampaikan kendala yang dihadapi agar solusi dapat dicari bersama demi mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan di Madina.

"Rapat evaluasi ini bertujuan untuk mencapai target bersama. Jika ada hal yang belum dipahami atau kendala di lapangan, silakan disampaikan supaya kita bisa bergerak bersama melakukan perbaikan," pungkasnya.

Langkah pembenahan birokrasi yang terus didorong Pemkab Madina diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sayur Madina Masuk Era AI, dari Kebun Lokal hingga Ekosistem NVIDIA dan Telkomsel

Pesan Bupati Madina Saipullah Nasution di Maulid Nabi: Jangan Terpecah karena Perbedaan

Bupati Saipullah Nasution Hidupkan Kembali Pisang Kepok Madina, 5 Hektare Lahan Mulai Digarap

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Bupati Saipullah: Kesamaan Visi Jadi Modal Bangun Madina

Tancap Gas! Saipullah Nasution Lantik 9 Pejabat Eselon II Pemkab Madina

Bawa Nama Madina ke Panggung Nasional, Bupati Saipullah Nasution Raih Penghargaan IIGCE 2026