Panta Rhei Gelar Silaturahmi dan Perkenalan Pengurus Alumni FH USU 1970–1979
Panta Rhei Gelar Silaturahmi dan Perkenalan Pengurus Alumni FH USU 1970&ndash1979
kota
Baca Juga:
Madina | Sumut24.co -
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk lebih memahami dunia investasi dan pasar modal sebagai bagian dari penguatan literasi keuangan serta pembangunan ekonomi daerah.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi pasar modal yang digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa (19/05/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Madina bersama Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumatera Utara.
Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, menyambut positif pelaksanaan edukasi tersebut. Menurutnya, pemahaman terhadap pasar modal sangat penting di tengah perkembangan ekonomi modern yang semakin dinamis.
Ia menilai pasar modal bukan hanya menjadi tempat investasi bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu solusi dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.
"Pasar modal adalah ruang yang mempertemukan investor dengan pihak yang membutuhkan pendanaan, baik sektor swasta maupun pemerintah. Jika dipahami dengan baik, peluang ini bisa dimanfaatkan secara maksimal," ujar Saipullah.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mendorong ASN yang memiliki dana lebih agar mulai mempertimbangkan investasi di pasar modal dibanding hanya menyimpan dana di tabungan konvensional.
Menurutnya, investasi saham maupun instrumen syariah memiliki potensi keuntungan yang lebih kompetitif apabila dikelola dengan pemahaman yang baik dan terukur.
Tak hanya untuk kepentingan individu, Saipullah juga menilai pemerintah daerah dapat memanfaatkan instrumen pasar modal seperti sukuk atau obligasi syariah untuk menarik investor dalam mendukung pembangunan infrastruktur.
Ia mencontohkan, skema pembiayaan tersebut dapat digunakan apabila anggaran dari pemerintah pusat belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
"Misalnya jika usulan pembangunan fasilitas tambahan RSUD Madina belum terpenuhi dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah bisa membuka peluang kerja sama investasi melalui skema pasar modal untuk pembangunan ruang rawat inap, poliklinik, hingga ruang operasi," jelasnya.
Menurut Saipullah, pembiayaan berbasis syariah melalui sukuk berbeda dengan sistem pinjaman konvensional karena menggunakan pola bagi hasil, bukan bunga pinjaman.
Ia menyebutkan, berdasarkan penjelasan dari pihak BEI Sumut, potensi imbal hasil bagi investor diperkirakan berada pada kisaran empat hingga lima persen per tahun yang berasal dari hasil operasional fasilitas produktif yang dibangun.
Melalui kegiatan edukasi tersebut, Pemkab Madina berharap ASN semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan modern sekaligus membuka wawasan terhadap peluang investasi yang aman dan produktif.
Selain meningkatkan literasi keuangan, pemerintah daerah juga berharap kolaborasi dengan sektor finansial dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal.zal
Panta Rhei Gelar Silaturahmi dan Perkenalan Pengurus Alumni FH USU 1970&ndash1979
kota
Perang Belum Usai! Kabag Ops Polres Palas Minta Satgas Sikat Jaringan Narkoba Sampai Tuntas
kota
Nekat Konsumsi Sabu di Galanggang, Empat Pemuda Berakhir di Tangan Satresnarkoba Polres Palas
kota
Digerebek Tengah Malam! Pria di Pasar Sibuhuan Diciduk Polisi, Diduga Terlibat Sabu
kota
Nekat Edarkan Ganja di Tengah Kota, ASN Diciduk Tim Opsnal Polres Palas
kota
Operasi Kilat Satresnarkoba Polres Palas Berhasil Ringkus 4 Pria Diduga Terlibat Ganja
kota
PagiPagi Digerebek! Polres Palas Tangkap Dua Terduga Pengedar Sabu di Desa Sipagabu, Pemasok Diburu
kota
Satreskrim Polres Padangsidimpuan Ungkap Kasus Cabul Anak dan Pencurian, Pelaku Ditangkap Saat Bersembunyi
kota
Wali Kota Padangsidimpuan Percepat Pembangunan Huntap Korban Bencana, BNPB Beri Respons Positif
kota
Bupati Padang Lawas Tekankan Kejujuran Dewan Hakim MTQ ke16 Jangan Ada Keberpihakan
kota