Shohibul Anshor Siregar: LKPJ Medan 2025 Ungkap Kegagalan Struktural, Proyek Drainase Hanya Jadi "Pemborosan Negara"

Baca Juga:

• Momentum Hari Kartini, DPRD Rekomendasikan LKPJ Bupati Pakpak Bharat Tahun 2025
• Sidang Paripurna DPRD, Bupati Pakpak Bharat Sampaikan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2025
• DPRD Padangsidimpuan Tuntaskan LKPJ 2025, Srifitrah Munawaroh Serahkan Rekomendasi Penting ke Wali Kota

MEDAN – Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik dari FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, memberikan bedah kritis terhadap dokumen Rekomendasi DPRD Kota Medan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Siregar menilai, potret pembangunan Medan setahun terakhir menunjukkan adanya disorientasi perencanaan, terutama dalam penanganan banjir dan pengelolaan aset daerah.

Skandal Perencanaan: Proyek Drainase Tanpa Konsep
Sorotan paling tajam diarahkan pada carut-marut infrastruktur penanggulangan banjir. Siregar menggarisbawahi temuan legislatif yang meminta penghentian proyek drainase jika tidak disertai konsep perencanaan dan kanalisasi yang tuntas.

"Sangat memprihatinkan ketika pengerjaan fisik dilakukan tanpa blue print yang integratif. Rekomendasi DPRD untuk menunda proyek drainase yang tidak jelas ujungnya adalah sinyal kuat adanya skandal perencanaan. Tanpa kanalisasi yang benar, proyek tersebut hanya menjadi ajang pemborosan anggaran negara yang tidak menjawab penderitaan rakyat akibat banjir," tegas Siregar.

Ia juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi yang hanya menyentuh angka 68,81%. "Anggaran tersedia dalam jumlah besar, namun daya serap rendah di tengah kondisi kota yang terus terendam banjir. Ini adalah bentuk inefisiensi yang sangat merugikan," tambahnya.

BUMD: Menjadi Benalu ketimbang Mesin PAD
Selain infrastruktur, Siregar menguliti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya gagal total dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menunjuk PUD Rumah Potong Hewan yang justru mencatatkan kerugian riil sebesar Rp 1,38 Miliar di saat aktivitas operasional diklaim meningkat.

"Ini anomali manajemen. Begitu juga dengan PUD Pasar yang terus merugi hingga memicu kegaduhan publik. BUMD di Medan saat ini tampak seperti benalu fiskal yang membebani APBD. Perlu ada audit investigatif independen dan evaluasi total terhadap jajaran direksi yang tidak kompeten," ujar Siregar secara lugas.

Kebocoran Pendapatan dan Disiplin Birokrasi
Dalam perspektif birokrasi, Siregar menyoroti lemahnya inovasi dalam mendulang pendapatan daerah. Realisasi pendapatan Badan Pendapatan Daerah yang hanya 82,26% dianggap sebagai dampak dari masih diberlakukannya sistem self-assessment yang rentan kebocoran.

"Digitalisasi retribusi, seperti penggunaan tapping box, seharusnya sudah mutlak dilakukan. Selain itu, kedisiplinan ASN juga harus diawasi ketat, terutama efektivitas kinerja selama penerapan kebijakan WFH di hari Jumat agar pelayanan publik tidak melambat," jelasnya.

Rekomendasi Strategis untuk Wali Kota
Sebagai akademisi, Siregar mendesak Pemerintah Kota Medan untuk segera mengambil langkah radikal:

Revisi Total Masterplan Drainase: Fokus pada normalisasi sungai dan pembangunan drainase primer yang terkoneksi, bukan sekadar proyek parsial di lingkungan warga.

Reformasi BUMD dan Evaluasi Pejabat: Mengganti pimpinan OPD dan direksi BUMD yang memiliki rapor merah dalam penyerapan anggaran maupun perolehan laba.

Pemerataan Infrastruktur Sosial: Memastikan pembangunan sekolah dan layanan kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) tersebar merata di seluruh kecamatan agar tidak terjadi penumpukan akses di pusat kota.

"Rekomendasi DPRD ini adalah alarm keras bagi Wali Kota. Jika tidak dijawab dengan perbaikan nyata pada sisa masa jabatan, maka dokumen LKPJ ini hanya akan menjadi tumpukan kertas administratif yang gagal mengubah wajah Kota Medan menjadi lebih baik," pungkas Siregar.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Momentum Hari Kartini, DPRD Rekomendasikan LKPJ Bupati Pakpak Bharat Tahun 2025

Sidang Paripurna DPRD, Bupati Pakpak Bharat Sampaikan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2025

DPRD Padangsidimpuan Tuntaskan LKPJ 2025, Srifitrah Munawaroh Serahkan Rekomendasi Penting ke Wali Kota

Wali Kota Tanjungbalai Sampaikan LKPJ 2025 di Rapat Paripurna DPRD

Bupati Darma Wijaya Sampaikan LKPJ 2025, IPM Sergai Meningkat Signifikan

Rakor Penyusunan LKPJ Tahun 2025 di Buka Walikota Tanjungbalai