AKBP Yon Edi Winara Tegas Soal Sengketa Lahan di Paluta, Minta Penyelesaian Terukur dan Sesuai Hukum

Baca Juga:

• Ketua JMSI Sumut Apresiasi Kapolrestabes Medan Jaga Kondusivitas Kamtibmas
• Kapolres AKBP Wira Prayatna Pimpin Deklarasi Anti Narkoba, Padangsidimpuan Gaungkan Perang Melawan Narkoba
• Sentuhan Kehangatan Kapolres Samosir di SDN 22 Sigaol Marbun

Paluta | Sumut24.co

Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) harus dilakukan secara terukur, sesuai aturan hukum, dan mengedepankan kolaborasi lintas sektor.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar di Aula Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Selasa (28/4/2026) pagi.

Rapat penting itu membahas sejumlah konflik agraria antara masyarakat dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Paluta.

Dalam forum tersebut, beberapa perusahaan yang dibahas antara lain, PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Hutan Barumun Perkasa (HBP), PT Putra Lika Perkasa (PLP), PT Hexasawita.

Diketahui, sejumlah perusahaan tersebut telah mengalami pencabutan izin operasional berdasarkan keputusan pemerintah pusat, termasuk melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Namun demikian, di lapangan masih ditemukan persoalan tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

AKBP Yon Edi Winara menegaskan bahwa Polri siap mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menyelesaikan konflik agraria tersebut.

"Pada prinsipnya kami mendukung penuh apa yang dilaksanakan Pemda Paluta," tegas Kapolres.

Ia juga meminta pemerintah daerah aktif memfasilitasi aspirasi masyarakat melalui Gugus Tugas Reforma Agraria, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan masing-masing lembaga.

"Pemda juga harus mendukung masyarakat untuk mencari solusi permasalahan yang ada, karena masih ada langkah-langkah yang memiliki batas kewenangan," lanjutnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait proses pencabutan izin perusahaan yang dilakukan pemerintah pusat.

Menurutnya, pemahaman yang utuh akan membantu mencegah konflik baru di tengah masyarakat.

"Pencabutan perizinan oleh Satgas PKH, masyarakat harus memahami semua proses pencabutan izin," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap, memastikan Gugus Tugas Reforma Agraria akan terus bergerak menyelesaikan persoalan lahan secara bertahap dan terkoordinasi.

"Melalui rapat ini dapat menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan solusi yang terbaik," kata Bupati.

Dari unsur penegak hukum, Kajari Paluta Dadi Wahyudi mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjunjung aturan hukum dan menghormati proses yang sedang berjalan, termasuk gugatan yang masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Beberapa perusahaan sudah dicabut izinnya, kita kembali ke aturan dan menunggu proses hukum," jelasnya.

Dalam rapat itu, masyarakat dari berbagai desa juga menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status lahan, termasuk klaim atas ratusan hektare lahan yang disebut berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Forum kemudian menyepakati perlunya pembahasan lanjutan secara khusus dengan PT Hexasawita, serta tindak lanjut hasil rapat untuk diteruskan ke Gugus Tugas Provinsi dan Satgas PKH.

Langkah tegas Kapolres Tapsel dalam mendorong penyelesaian sengketa lahan secara legal dan terukur dinilai menjadi sinyal kuat bahwa konflik agraria di Paluta tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci utama agar persoalan lahan dapat selesai secara adil dan damai.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua JMSI Sumut Apresiasi Kapolrestabes Medan Jaga Kondusivitas Kamtibmas

Kapolres AKBP Wira Prayatna Pimpin Deklarasi Anti Narkoba, Padangsidimpuan Gaungkan Perang Melawan Narkoba

Sentuhan Kehangatan Kapolres Samosir di SDN 22 Sigaol Marbun

Kapolres Sergai Terima Audiensi dan Silaturahmi Pengurus Baru WMHPSB Periode 2026–2028

Bukan Main! Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna Gandeng Atlet Tinju Jadi Duta Anti Narkoba, Langkah Tegas Selamatkan Generasi Muda!

Hadiri Sosialisasi PRESTICE, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Wira Prayatna Dorong Penyelesaian Hukum Lewat Perdamaian