RI Bekukan Kegiatan di BoP, Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Ikut Ditunda

JAKARTA, SUMUT24.CO

Baca Juga:

• Rico Waas Ajak Golkar, Pemuda Pancasila, dan Komunitas Kickboxing Jaga Kondusivitas Medan
• Hilirisasi Mineral Jadi Fokus, DPR Kawal Proyek Smelter Inalum di Kalbar
• Mahasiswa STKIP Ahlussunnah Turun ke Nagari, Bantu Pemulihan Pascabencana Longsor di Solok

Pemerintah Indonesia membekukan sementara seluruh kegiatan dalam kerangka Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Kebijakan tersebut juga berdampak pada rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza yang sebelumnya menjadi bagian dari paket kerja sama tersebut.
Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya telah menyampaikan bahwa seluruh keterlibatan Indonesia dalam BoP saat ini berstatus on hold atau dibekukan sementara.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Mulachela mengatakan, keputusan tersebut juga berkaitan dengan rencana pengiriman pasukan TNI sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza.
"Iya, jadi itu kan terkait ya. Jadi seperti yang disampaikan itu, on hold," kata Vahd kepada Republika di kampus Universitas Indonesia, Kamis (12/3/2026).
Pembekuan kegiatan di BoP sebelumnya dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan tersebut memicu desakan agar Indonesia mundur dari BoP yang diketuai Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Banyak pihak menilai dewan perdamaian tersebut tidak lagi relevan setelah dua anggotanya melakukan serangan yang dianggap ilegal terhadap Iran.
Terkait rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Vahd menjelaskan sejak awal pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan sebelum keterlibatan Indonesia dilaksanakan.
"Jadi sebelum keadaan on hold, kita memang mengkondisikan keterlibatan itu," ujarnya.
Beberapa ketentuan tersebut antara lain Indonesia menentukan lokasi penempatan pasukan di Gaza, mandat operasi yang jelas, serta adanya persetujuan dari pihak Palestina.
Saat ditanya apakah pemerintah telah menyampaikan secara resmi penundaan pengiriman pasukan tersebut, Vahd mengatakan pihaknya masih perlu mengecek format penyampaian dalam forum terkait.
"Kalau format penyampaiannya saya harus cek lagi apakah itu ada forum untuk menyampaikan. Tapi posisi tersebut sudah disampaikan oleh Pak Menlu," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keputusan penundaan tersebut merupakan keputusan pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza saat ini masih sangat dinamis.
"Jadi dinamika BoP ini juga sangat tinggi sekarang," ujar Sjafrie di Kementerian Pertahanan, Kamis.
Ia menjelaskan, salah satu dinamika yang berkembang adalah terkait jumlah personel yang akan dikirimkan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat mengumumkan bahwa Indonesia siap mengirimkan hingga 20.000 pasukan untuk bertugas dalam ISF di Gaza. Namun, menurut Sjafrie, negara-negara lain hanya mengirim ratusan personel.
"Tetapi ternyata negara-negara lain itu cuma ngirim berapa ratus. Jadi kita siap 8.000, ya. Tapi yang paling penting bahwa kalau situasi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, kita lakukan pekerjaan," ujarnya.
Sjafrie menegaskan bahwa pasukan TNI tetap dalam kondisi siap siaga jika sewaktu-waktu diperintahkan berangkat.
"Ini dinamika geopolitik sangat tinggi. Jadi kita selalu menunggu setiap saat," katanya. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rico Waas Ajak Golkar, Pemuda Pancasila, dan Komunitas Kickboxing Jaga Kondusivitas Medan

Hilirisasi Mineral Jadi Fokus, DPR Kawal Proyek Smelter Inalum di Kalbar

Mahasiswa STKIP Ahlussunnah Turun ke Nagari, Bantu Pemulihan Pascabencana Longsor di Solok

PLN Pastikan Kesiapsiagaan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara Selama Ramadan Hingga Idulfitri 1447 H

Bupati Didampingi Wakil Bupati Asahan Hadiri Santunan Anak Yatim dan Buka Puasa Bersama Dinas Kesehatan

Pj Sekdaprov Sumut Kukuhkan Pengurus Korpri Karo 2025–2030