Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar, Disebut sebagai 'Buah Tangan Senior ke Junior'
Jakarta Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengaku menerima uang sebesar USD 75 ribu atau sekitar Rp 1,3 miliar dari staf operasional bir
Hukum
Baca Juga:
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Konawe, Muhammad Randa, menilai penyidik perlu menelaah kembali ketentuan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebelum mengambil langkah hukum terhadap kerja jurnalistik.
Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers, termasuk melalui hak jawab, hak koreksi, maupun mediasi melalui Dewan Pers.
"Penyidik harus menelaah kembali Undang-Undang Pers, MoU Dewan Pers dan Polri serta Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Jika persoalannya terkait pemberitaan, maka ada mekanisme yang sudah diatur dalam UU Pers yang seharusnya menjadi rujukan," ujarnya saat dimintai tanggapan, Rabu (11/3/2026).
Ia menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut produk jurnalistik perlu ditangani dengan pendekatan yang sesuai dengan regulasi pers.
Randa menjelaskan, Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menilai apakah sebuah karya jurnalistik telah memenuhi kaidah dan kode etik jurnalistik atau tidak.
"Kalau ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, jalurnya jelas. Bisa menggunakan hak jawab atau melapor ke Dewan Pers untuk dilakukan penilaian. Itu yang diatur dalam UU Pers," katanya.
Selain itu, lanjut Randa, Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2022 telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan melindungi kemerdekaan pers sekaligus menjadi pedoman dalam penegakan hukum terkait dugaan penyalahgunaan profesi wartawan.
"PKS ini merupakan turunan dari nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers–Polri untuk meminimalisir kriminalisasi terhadap karya jurnalistik, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022," ungkapnya.
Melalui kerja sama tersebut, diharapkan setiap sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme pers sebelum menempuh jalur hukum pidana.
"Dengan ditandatanganinya PKS ini diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan," kata Randa.
Ia juga menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 atas uji materiil Pasal 8 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers, bukan langsung melalui jalur pidana maupun perdata.
Randa berharap semua pihak dapat menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang, sekaligus tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai insan pers.
"Pers tentu juga harus bekerja secara profesional, berimbang, dan sesuai kode etik. Tetapi penanganan sengketa pers juga harus mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang," tutupnya.rel
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Jakarta Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengaku menerima uang sebesar USD 75 ribu atau sekitar Rp 1,3 miliar dari staf operasional bir
Hukum
Jakarta Jadwal penukaran tiket BTS Jakarta 2026 menjadi informasi yang perlu diperhatikan penggemar menjelang konser World Tour ARIRANG
Seleb
Jakarta Presiden Prabowo Subianto disebut akan menyerahkan langsung dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming
News
sumut24.co MedanBadan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor g
Politik
sumut24.co MedanTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyepakati penambahan proy
Politik
sumut24.co MedanPerum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Utara terus memperkuat penyerapan jagung hasil panen petani sesuai ketentuan Harga Pem
Ekbis
sumut24.co ASAHAN, Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Indonesia (GERPPIN) Asahan menggelar aksi demonstrasi di depan
News
sumut24.co ASAHAN, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual guna memantau perkembangan
News
sumut24.co ASAHAN, Kabupaten Asahan mencatatkan capaian realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tambahan sebesar 68,76 persen, menempati peringk
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan terus memperkuat peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebaga
News