Hadapi Audit BPK 2025, Bupati PMA Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Pemkab Palas

Baca Juga:

• BPKB Mobil Korban Penggelapan Dikembalikan ke Leasing, Mobil Malah Dirampas Debt Collector
• BPK Serahkan LHP Semester II 2025, Bobby Nasution Harapkan Sinkronisasi Program dengan Kebutuhan Masyarakat
• BPK Serahkan LHP Semester II 2025, Bobby Nasution Harapkan Sinkronisasi Program dan Kebutuhan Masyarakat

Padang Lawas | Sumut24.co -

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) menunjukkan keseriusannya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pada Kamis (19/02/26), Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, mengikuti Zoom Meeting Entry Meeting pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas dan merupakan bagian dari agenda serentak seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara.

Entry meeting ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dari Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan. Turut mendampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Hendri Simatupang, menjelaskan bahwa setiap kepala daerah wajib menyerahkan LKPD kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan dan pelaporan keuangan daerah mengacu pada ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berbasis akrual dan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan SAL, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruhnya wajib disajikan secara transparan dan akuntabel sebelum diserahkan kepada BPK.

BPK RI telah memulai pemeriksaan interim LKPD Tahun 2025 sejak 18 Februari 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026. Pemeriksaan ini bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Pemeriksa Kabupaten Padang Lawas, E. Gultom, beserta tim pemeriksa lainnya.

Dalam kesempatan itu, Putra Mahkota Alam Hasibuan menegaskan kepada seluruh Kepala OPD dan Camat agar bersikap kooperatif dan proaktif dalam melengkapi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2025.

Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang berkualitas.

"Komitmen kami jelas, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan terus menjalankan roda pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Panguhum Nasution, serta para pimpinan OPD terkait lainnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

BPKB Mobil Korban Penggelapan Dikembalikan ke Leasing, Mobil Malah Dirampas Debt Collector

BPK Serahkan LHP Semester II 2025, Bobby Nasution Harapkan Sinkronisasi Program dengan Kebutuhan Masyarakat

BPK Serahkan LHP Semester II 2025, Bobby Nasution Harapkan Sinkronisasi Program dan Kebutuhan Masyarakat

Dukung Operasional Perkantoran, PLN Serahkan Genset ke BPKH Banda Aceh

Hutan Batang Toru Diambang Kehancuran, WALHI Ungkap Hilangnya 5,4 Juta Pohon Pasca Banjir Bandang, Pemerintah Diminta Audit Total Izin Perusahaan

Polda Sumut Bentuk Tim Audit Terkait Informasi Viral, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas