Operasional PTAR dan 2 Perusahaan lainnya di Hulu DAS Batang Toru Resmi Dihentikan: Pemerintah Tegaskan Audit Lingkungan Wajib Dilakukan

Baca Juga:

• Saipullah Nasution Pimpin Mediasi Plasma PT DIS dengan Masyarakat Tabuyung Madina Belum Capai Kesepakatan
• Bersama Aparat Gabungan, Polda Sumut Terus Fokuskan Pemulihan Nyata di Batang Toru
• Kades Batang Onang Baru Bongkar Dugaan Aliran Dana Desa ke Camat: “Bukan Saya Saja, Camat Juga Terima”

Tapsel | Sumut24.co

Pemerintah pusat mengambil langkah tegas terkait bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru pada akhir November 2025. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, resmi menghentikan sementara operasional tiga perusahaan yang beraktivitas di wilayah hulu sungai tersebut.

Keputusan ini diambil setelah Hanif melakukan inspeksi menyeluruh, baik melalui jalur udara maupun darat, untuk memverifikasi penyebab bencana dan menilai apakah aktivitas usaha di wilayah itu berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan fungsi ekologis DAS tidak dapat dikompromikan.

Dalam kunjungannya, Menteri Hanif mendatangi tiga perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu DAS Batang Toru, yakni:

1. PT Agincourt Resources
2. PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)
3. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru

Berdasarkan temuan di lapangan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas perusahaan tersebut mulai 6 Desember 2025, sembari mewajibkan audit lingkungan secara menyeluruh.

"Seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan," ujar Menteri Hanif dalam keterangan resmi, Jumat (5/12).

Pemerintah juga menjadwalkan pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta guna memastikan kepatuhan seluruh perusahaan terhadap regulasi lingkungan hidup.

Hanif menyebut kawasan Batang Toru dan Garoga memiliki fungsi ekologis dan sosial yang sangat vital. Dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari, risiko bencana kian meningkat sehingga dibutuhkan evaluasi total terhadap semua aktivitas usaha.

"Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan proses pidana jika ditemukan pelanggaran," tegas Hanif.

KLH memastikan proses verifikasi lapangan akan terus berlanjut. Pemerintah juga memperketat persetujuan lingkungan dan peninjauan tata ruang terutama untuk kegiatan di lereng curam dan kawasan hulu DAS.

Menteri Hanif menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran yang memperburuk risiko bencana.

"Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah," tutupnya.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan ekologis di kawasan tersebut.

"Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit," ujar Rizal.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut ikut memicu turunnya material kayu serta erosi dalam jumlah besar ke aliran sungai. Pengawasan akan diperluas ke kawasan Garoga dan DAS lainnya di Sumatra Utara.

Sebelumnya, KLH mengumumkan bahwa terdapat delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah bencana banjir di Sumatra Utara. Perusahaan tersebut berasal dari sektor tanaman industri, tambang emas, hingga perkebunan sawit.

Pemeriksaan mendalam dilakukan untuk menelusuri asal gelondongan kayu yang terseret banjir dan memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Saipullah Nasution Pimpin Mediasi Plasma PT DIS dengan Masyarakat Tabuyung Madina Belum Capai Kesepakatan

Bersama Aparat Gabungan, Polda Sumut Terus Fokuskan Pemulihan Nyata di Batang Toru

Kades Batang Onang Baru Bongkar Dugaan Aliran Dana Desa ke Camat: “Bukan Saya Saja, Camat Juga Terima”

Polsek Batang Kuis Klarifikasi Pemberitaan Dugaan Pemerasan, Ketua PAC PP Tegaskan Tidak Pernah Terjadi

Energi Hijau segera hadir di Sumatera, Direktur Pembangkitan Tinjau Progres PLTA Batang Toru

Pesan Presiden RI saat Tahun Baru di Pengungsian Bareng Masyarakat Tapanuli Selatan, Prabowo : Kita Gotong Royong, Jaga dan Hormati Alam