Gubernur Aceh Jajaki Investasi UEA, Bahas Penerbangan Langsung hingga Tol
JAKARTA Muzakir Manaf melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Obaid Salem Al Dhaheri,
News
Baca Juga:
YOGYAKARTA — Universitas Gadjah Mada (UGM), salah satu perguruan tinggi tertua dan paling terpandang di Indonesia, kini kembali berada dalam sorotan publik. Sebagai institusi yang selama ini dijunjung sebagai benteng moral, kampus seharusnya berdiri sebagai penjaga kejujuran dan terang benderang dalam mengungkap setiap persoalan, terutama jika persoalan itu bersentuhan langsung dengan nama baik dunia akademik.
Namun, rangkaian penjelasan yang disampaikan Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, justru menimbulkan gelombang ketidakpercayaan baru dari masyarakat. Meski sang rektor berulang kali memberikan klarifikasi terkait isu yang mengemuka, publik tetap menilai ada yang tidak beres dan merasa penjelasan tersebut jauh dari memuaskan.
Publik Tidak Percaya Penjelasan Rektor
"UGM menyembunyikan kebenaran." Demikian suara yang kini banyak bergema. Ketidakpercayaan publik bukan tanpa alasan. Penjelasan demi penjelasan dianggap tidak mampu menjawab inti persoalan. Lebih jauh, masyarakat menilai pernyataan yang diberikan tidak selaras dengan logika, tidak masuk akal sehat, dan terkesan mengaburkan substansi masalah.
Hal ini menciptakan persepsi kuat bahwa ada sesuatu yang tidak diungkapkan secara jujur. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menjunjung nilai-nilai integritas, UGM mestinya tidak membiarkan celah keraguan itu terus menganga.
Integritas Kampus Dipertaruhkan
Seorang rektor, betapapun tingginya jabatan akademik yang disandang, bukanlah jaminan kebenaran ketika telah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Publik melihat fenomena ini bukan hanya di UGM, tetapi juga di perguruan tinggi besar lain—termasuk Universitas Sumatera Utara (USU)—di mana jabatan akademik dilibatkan dalam struktur pemerintahan hingga menimbulkan konflik kepentingan.
Di mata masyarakat, kondisi inilah yang mengikis kepercayaan terhadap setiap pernyataan resmi yang dikeluarkan kampus. Alih-alih dianggap sebagai suara akademis yang objektif, pernyataan tersebut dicurigai sebagai bentuk pembelaan institusi atau kepentingan tertentu.
Benteng Moral Harus Kembali Bangkit
Jika UGM ingin mengembalikan kepercayaan publik, hanya ada satu jalan: membuka seluruh fakta secara apa adanya. Kampus harus kembali ke posisi hakikinya sebagai lembaga penjaga moral, bukan sebagai institusi yang membentengi kepentingan kelompok atau kekuasaan mana pun.
Transparansi penuh, audit independen, serta keberanian mengungkap segala bentuk penyimpangan adalah satu-satunya cara memulihkan marwah UGM. Publik menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan formal yang tak mencerminkan kejujuran.
Saat ini, semua mata tertuju ke UGM. Pertanyaannya: beranikah kampus yang dahulu menjadi simbol kecerdasan bangsa ini menegakkan kebenaran? Atau justru membiarkan keraguan publik terus menjadi noda dalam sejarahnya?.***
JAKARTA Muzakir Manaf melakukan pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Obaid Salem Al Dhaheri,
News
sumut24.co ASAHAN, Suasana khidmat dan penuh semangat mewarnai acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul
News
Patroli Gabungan 3 Pilar Polsek Medan Area Tekan Gangguan Kamtibmas
kota
Investor Tiongkok dan Koperasi Jasa Keluarga Pers Bahas Pengadaan Mesin Pengering Gabah
kota
Bos Ponsel Pancur Batu pelaku penganiaya Temui Babak Baru, Leo Sembiring Masih DPO, Putra Persadaan Sudah P21 di Kajari
kota
dr H Asri Ludin Tambunan Sampaikan Persoalan Tanah Hingga Infrastruktur ke Pusat
kota
Keren Abis! SMPN 1 Panyabungan Sapu Bersih 4 Trofi di FLS2N 2026 Madina
kota
AKBP Yon Edi Winara Tegas Soal Sengketa Lahan di Paluta, Minta Penyelesaian Terukur dan Sesuai Hukum
kota
Medan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggelar acara pelepasan dan perpisahan bagi Harli Siregar yang akan mengemban tugas baru di Kejaksa
News
Perkuat Sinergi Strategis di Kawasan Ekonomi Unggulan, Bank Sumut Hadir Lebih Dekat di Batam untuk Dorong Pertumbuhan Inklusif
kota