Pemkot Padangsidimpuan Tuntaskan Penanganan Darurat Pasca Bencana

Baca Juga:

• Penyusunan Draf Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
• Pemko Gelar Pasar murah mendapat antusias dari masyarakat dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat di saat menjelang Natal dan Tahun Baru 2026
• Rico Waas Ajak Warga Perkuat Silaturahmi dan Kendalikan Penggunaan Ponsel dalam Keluarga

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada 25 November 2025.

Rapat yang digelar di aula utama kantor Wali Kota pada Kamis (4/12) ini juga menjadi penegasan bahwa status penanganan kini beralih dari Tanggap Darurat menuju tahap Pemulihan Darurat.

Plt. Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, SH, MH, CGCAE, memimpin langsung jalannya rapat yang turut dihadiri jajaran OPD, camat, serta unsur terkait lainnya. Dalam penyampaiannya, ia memberi apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang bergerak cepat dalam penanganan darurat di lapangan.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada OPD, TNI–Polri, relawan, dan masyarakat yang turun langsung. Respons cepat dan koordinasi yang solid menjadi faktor penting dalam mencegah dampak lanjutan dari bencana ini," ujar Rahmat Marzuki.

Ia menegaskan bahwa percepatan penyusunan dokumen transisi pemulihan menjadi prioritas agar seluruh langkah rehabilitasi memiliki dasar hukum yang jelas.

"Saya meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait, termasuk Bagian Hukum, untuk segera menyiapkan dan menerbitkan SK Transisi Pemulihan Tanggap Darurat. Dokumen ini krusial agar pemulihan berjalan terukur, tepat sasaran, dan selaras dengan regulasi kebencanaan," tegasnya.

Kepala Pelaksana BPBD sekaligus Pusdalops Kota Padangsidimpuan, Dedi Iriansyah, menyampaikan laporan lengkap mengenai titik banjir dan longsor, jumlah korban terdampak, serta kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur.

Total 489 kepala keluarga dengan 1.702 jiwa terdampak bencana di lima kecamatan, Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Tenggara, Hutaimbaru, Angkola Julu.

BPBD juga mencatat satu korban meninggal dunia, kerusakan rumah warga, fasilitas ibadah, jembatan, bendungan, badan jalan, serta ratusan hektare lahan pertanian.

Dedi menjelaskan bahwa seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Pembersihan lingkungan, material longsor, rumah warga, hingga pohon tumbang hampir semuanya rampung berkat kerja bersama tim gabungan BPBD, PUPR, TNI–Polri, Damkar, pemerintah kecamatan, dan masyarakat.

"Penanganan darurat berjalan optimal. Kini kita masuk fase pemulihan, sehingga pendataan kerusakan menjadi dasar untuk menentukan langkah rehabilitasi selanjutnya," jelasnya.

Hasil evaluasi rapat memutuskan sejumlah langkah prioritas dalam tahap pemulihan, di antaranya:

-Penyusunan SK Transisi Pemulihan Darurat
-Pendataan ulang kebutuhan prioritas pemulihan
-Perbaikan darurat pada infrastruktur dan fasilitas terdampak
-Pendampingan bagi warga terdampak
-Koordinasi lintas OPD untuk proses rehabilitasi jangka panjang

Pemerintah Kota memastikan komitmen penuh untuk mempercepat pemulihan sekaligus menjamin seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi, demi keamanan dan kenyamanan masyarakat di seluruh wilayah yang terdampak.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Penyusunan Draf Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Pemko Gelar Pasar murah mendapat antusias dari masyarakat dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat di saat menjelang Natal dan Tahun Baru 2026

Rico Waas Ajak Warga Perkuat Silaturahmi dan Kendalikan Penggunaan Ponsel dalam Keluarga

Hujan Deras dan Angin Kencang Landa Medan, Rico Waas Gerak Cepat Pastikan Keselamatan Warga

Wali Kota Medan Dorong Penguatan Financial Daerah Melalui Opsen PKB dan Aplikasi Smart Tax

Wali Kota Medan Tuntut ASN Berintegritas & Profesional Guna Wujudkan Good Governance