Ahmad Afandi Harahap Desak Evaluasi Total Birokrasi Kota Medan

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• ISPA di Kota Medan Melonjak Hingga 42.643 Kasus di Bulan Oktober, Ini Tanggapan DPRD Medan
• DPRD Desak Dinas PKPCKTR Medan Segera SP3 Pembangunan di Lahan Eks Hotel Garuda Plaza
• Warga Paya Pasir Belum Terima Ganti Rugi Lahan, Saipul Bahri Minta BPN dan BBWS Segera Beri Solusi

Politisi muda Partai Demokrat yang juga anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Kota Medan, menyusul penetapan dua kepala dinas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Medan Fashion Festival 2024 oleh Kejaksaan Negeri Medan, Kamis (13/11/2025).

Kedua pejabat tersebut masing-masing adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan berinisial BIN, serta Kepala Dinas Perhubungan berinisial ESN. Keduanya diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran penyelenggaraan kegiatan promosi ekonomi kreatif tersebut.

Menurut Afandi, kasus ini menambah panjang daftar persoalan korupsi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, yang seharusnya tengah berbenah menuju pemerintahan yang bersih dan transparan.

> "Ini momentum bagi Wali Kota untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh OPD, mulai dari Kepling, Lurah, Camat, hingga Kepala Dinas dan jajarannya," tegas Afandi, Kamis (13/11).

Ia menilai, persoalan korupsi bukan hanya soal individu, tetapi juga soal sistem dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada integritas. Oleh sebab itu, Afandi mendorong dilakukan reposisi besar-besaran di tubuh Pemko Medan, dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan rekam jejak, bukan atas dasar kedekatan politik atau loyalitas personal.

> "Kita butuh aparatur yang bukan hanya mampu bekerja, tapi juga mampu dipercaya. Bersih itu tidak harus menunggu tertangkap, tapi dimulai dari kesadaran untuk berubah," ujarnya.

Afandi menegaskan bahwa langkah pembenahan ini penting untuk membangun pemerintahan kota yang benar-benar menerapkan prinsip Good Government, yakni pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

> "Publik sudah lelah melihat praktik korupsi yang seolah menjadi tradisi. Saatnya membalik halaman lama dan menulis babak baru pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab," tutupnya. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

ISPA di Kota Medan Melonjak Hingga 42.643 Kasus di Bulan Oktober, Ini Tanggapan DPRD Medan

DPRD Desak Dinas PKPCKTR Medan Segera SP3 Pembangunan di Lahan Eks Hotel Garuda Plaza

Warga Paya Pasir Belum Terima Ganti Rugi Lahan, Saipul Bahri Minta BPN dan BBWS Segera Beri Solusi

Ketua Komisi II DPRD Medan Sesalkan Penolakan Pasien di Puskesmas Darusalam, Minta Dinas Kesehatan Tindak Tegas

Tak Punya PBG,, Komisi IV Rekomendasikan SatPol PP Medan Segel Bangunan Eks Restoran Hanamasa

DPRD Medan Bentuk Pansus Peningkatan PAD dan Penertiban Asset