Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
Baca Juga:
Narasumber pada kegiatan tersebut yaitu dari Kantor Pusat PT Bank Sumut Muhammad Farid, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kota Pematangsiantar Gabriel Pandiangan dengan moderator Kabid Perumahan Dinas PKP Kota Pematangsiantar Eva Imelda Sihombing.
Di acara tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemko Pematangsiantar, PT Bank Sumut, dan pihak pengembang.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi diwakili Plt Asisten Administrasi Umum Rosion Julietta Hutauruk mengatakan rumah termasuk kebutuhan primer karena merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia selain pangan (makanan) dan sandang (pakaian). Kebutuhan primer ini bersifat mendasar dan mutlak untuk kelangsungan hidup dan perlindungan diri.
"Kebutuhan dasar tempat berlindung, beristirahat, dan tempat keluarga bernaung. Tanpa tempat tinggal yang layak, kebutuhan dasar manusia dianggap belum terpenuhi. Berdasarkan data BPS terdapat 9,9 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah, sehingga pemerintah pusat saat ini mencangkan suatu program yang disebut Program 3 Juta Rumah," terangnya.
Dalam hal memenuhi Program 3 Juta R rumah, lanjutnya, maka Kementerian PKP bekerjasama dengan pengembang dan bank, masing-masing rumah akan mendapatkan subsidi dan beberapa keringanan yang akan dikelola dan disalurkan oleh bank yang bekerjasama dengan pemerintah dan pengembang.
"Adapun program yang dicanangkan saat ini adalah FLPP. Target FLPP adalah masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk ASN dan PPPK. Dari data yang diambil oleh BKPSDM, terdapat lebih kurang 800 ASN dan PPPPK yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi perhatian kita bersama. Bertepatan dengan program pemerintah melalui FLPP, maka 800 orang tersebut segera dapat memiliki rumah," jelasnya.
Dilanjutkannya, FLPP adalah Fasilitasi Likuiditas pembiayaan perumahan, sebuah program subsidi dari pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Program ini memberikan kemudahan berupa suku bunga tetap yang rendah, cicilan tetap, uang muka ringan, serta dukungan lainnya seperti bantuan uang muka.
"Program ini nantinya akan dijelaskan dan disosialisasikan oleh perbankan dan pihak pengembang. Diharapkan seluruh ASH dan PPPK yang hadir dapat menyimak dan memahami hal-hal apa yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan program ini," tukasnya.
Sebelumnya, Kadis PKP Kota Pematangsiantar Ir Christina Risfani Sidauruk dalam laporannya mengatakan, Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah. Di mana, berdasarkan data BPS terdapat 9,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah.
Dalam hal memenuhi Program 3 Juta Rumah, diharapkan pemerintah bekerjasama dengan pengembang dan bank di seluruh Indonesia untuk memenuhi target tersebut. Di mana, salah satu sasaran yang dapat dengan mudah diakses adalah ASN dan PPPK.
Pada sosialisasi tersebut, peserta/para undangan yang hadir adalah ASN dan PPPK di lingkungan Pemko Pematangsiantar yang telah memasukkan data belum memiliki rumah dan berminat dalam hal kepemilikan rumah.
Masih kata Risfani, maksud dan tujuan kegiatan ini untuk menyosialisasikan Program Kredit Kepemilikan Rumah melalui FLPP yang akan disampaikan pihak bank dan pengembang perumahan. Sehingga Program 3 Juta Rumah oleh pemerintah dalam hal memenuhi backlog perumahan dapat tercapai.
"Sasaran awal dalam hal ini adalah ASN dan PPPK yang belum memiliki rumah," tuturnya.
Usai kegiatan, Pimpinan Bank Sumut Cabang Pematangsiantar Subhan Pardosi mengatakan, dalam program tersebut pihaknya memprioritaskan bagi ASN dan PPPK.
"Ini adalah tahap pertama dan target Bapak Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi harus memprioritaskan ASN dan PPPK. Kami perbankan akan terus mengawal dan memfasilitasi," jelasnya. (LP)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
WAROPEN Pemekaran di Tanah Papua bukan sematamata sebagai kebijakan administratif. Tetapi harus dipahami dengan baik bahwa pemekaran meru
News
sumut24.co MedanKomisaris dan Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) kompak bicara tentang transformasi perusahaan yang diharapkan dapat menduk
Ekbis
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Kantor Camat T
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim membahas program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) b
News
Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
kota
Momentum HPN ke80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan
kota
Bupati Putra Mahkota Alam Pimpin Rapat Penting, Palas Ramadhan Fair 2026 Siap Digelar
kota
HPN ke80, Pemkab Palas Gelar Ramah Tamah Bersama Insan Pers Bupati PMA Tekankan Peran Pers Sehat untuk Bangsa Kuat
kota
Bupati Saipullah Resmikan Lopo Tepsun, Ekonomi Desa Padang Laru Diproyeksi Meningkat
kota
Pemkab Padang Lawas Utara Tes Urine Pejabat, Bupati Tegaskan Perang Total Lawan Narkoba
kota