Diduga Proyek Siluman Berkeliaran di Dinas Pendidikan Tapsel, SD Negeri Panaungan Jadi Sorotan

Tapsel | Sumut24.co -

Baca Juga:

• Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp178 Miliar di PT Inalum, Kamak Desak Aparat Bertindak Tegas
• BPK RI Temukan 20 Proyek Bermasalah di Deli Serdang, Potensi Kerugian Capai Rp1,6 Miliar Barapaksi Desak Kejatisu Usut Tuntas dan Periksa Pejabat Terk
• Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka

Masyarakat Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tengah dihadapkan pada persoalan yang memunculkan banyak tanda tanya. Sebuah bangunan baru berdiri di area SD Negeri 101227, namun pembangunan itu justru menimbulkan kejanggalan karena dilakukan tanpa adanya papan informasi proyek dan tanpa kejelasan sumber pendanaan, Senin, 3 November 2025.

Padahal, di tengah keterbatasan fasilitas pendidikan yang selama ini menjadi keluhan warga, proyek pembangunan sekolah seharusnya membawa kabar baik. Sayangnya, proyek ini justru menimbulkan kekhawatiran dan dugaan transparansi yang dianggap merugikan pihak bersangkutan dari pihak terkait.

Bangunan yang kini berdiri di lingkungan SDN 101227 terlihat masih dalam tahap pengerjaan. Namun, tak satu pun informasi resmi terpampang di lokasi, baik mengenai nama pelaksana proyek, nilai anggaran, maupun sumber dana yang digunakan. Hal ini membuat masyarakat menduga adanya "proyek siluman", proyek yang ada secara fisik, tetapi samar asal-usulnya.

Ketika awak media mencoba meminta penjelasan dari pihak sekolah, Kepala Sekolah SDN 101227, Netti Sariani Nasution, memberikan keterangan yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan.

"Tidak ada urusan saya mengenai pembangunan sekolah ini. Itu urusan Dinas Pendidikan dengan rekanannya," ujarnya singkat saat ditemui di sekolah.

Pernyataan tersebut sontak memancing keheranan warga. Bagaimana mungkin seorang kepala sekolah tidak mengetahui detail pembangunan yang berlangsung di lingkungan sekolah yang ia pimpin?

Netti juga mengakui bahwa ini merupakan pembangunan pertama sejak ia menjabat sebagai kepala sekolah. Namun, pengakuan itu justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak transparan di balik proyek ini.

Beberapa warga mengaku khawatir bahwa proyek tersebut dikerjakan tanpa prosedur yang jelas. Mereka menilai, seharusnya pembangunan di bidang pendidikan menjadi contoh penerapan prinsip Good Governance yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

"Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak kalau caranya tertutup seperti ini. Kami sebagai masyarakat punya hak tahu uang negara digunakan untuk apa," ungkap salah satu warga Panaungan yang enggan disebut namanya.

Upaya media mengonfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan hingga kini belum membuahkan hasil. Tidak ada tanggapan resmi yang diberikan, baik melalui telepon maupun konfirmasi tertulis.
Diamnya pihak dinas semakin mempertegas dugaan publik bahwa ada celah dalam keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik di sektor pendidikan.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi publik merupakan hak yang dijamin undang-undang. Apalagi jika menyangkut penggunaan dana negara yang bersumber dari pajak rakyat.

Proyek pendidikan semestinya menjadi simbol kejujuran dan tanggung jawab moral. Ketika prosesnya justru tertutup dan tidak melibatkan masyarakat, maka bukan hanya kepercayaan publik yang rusak, tetapi juga nilai-nilai pendidikan itu sendiri.

Warga berharap pihak terkait segera memberikan kejelasan mengenai proyek pembangunan di SDN 101227 — mulai dari nilai kontrak, pelaksana proyek, hingga sumber pendanaan. Transparansi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Disisi lain, info yang di terima oleh awak media bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan SDN 101227 telah melewati masa kontrak, hingga berita ini di tayangkan.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp178 Miliar di PT Inalum, Kamak Desak Aparat Bertindak Tegas

BPK RI Temukan 20 Proyek Bermasalah di Deli Serdang, Potensi Kerugian Capai Rp1,6 Miliar Barapaksi Desak Kejatisu Usut Tuntas dan Periksa Pejabat Terk

Skandal Underpass HM Yamin Bukan Lagi Dugaan, Ini Korupsi Terang-terangan Harus Ada Tersangka

PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

DPC AWI Kota Medan : Usut Pengerjaan Pembangunan Gedung Kejatisu Senilai Rp 96 Miliar

GEMA CITA Soroti Dugaan Penyimpangan Pengadaan Proyek di DPMPTSP Labura, Minta Aparat Hukum Turun Tangan