AMPD Sumut Demo di Kejatisu, Tuntut Pencopotan 42 SK PPPK Labura yang Diduga Cacat Administrasi

Baca Juga:

• Kejati Sumut Tahan PPK Proyek Waterfront City Danau Toba
• Gemppar Kembali Lakukan Demo di Kantor Bupati, Kejari dan DPRD Asahan Meminta Copot Sekda Asahan
• Proyek Gedung Kejati Sumut Molor: Kontrak Berakhir, Pekerjaan Dibayar 95 Persen

Medan – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Demokrasi (AMPD) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin (27/10/2025). Massa mendesak Kejatisu untuk memeriksa dugaan penyimpangan dalam penerbitan 42 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang dinilai cacat administrasi.

Dalam aksi yang dikawal aparat kepolisian tersebut, para demonstran membawa spanduk bertuliskan "Labura Darurat KKN" serta sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Mencopot 42 SK PPPK yang cacat administrasi.

2. Menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi data seleksi PPPK.

3. Meminta Kejatisu dan Ombudsman Sumut turun tangan mengusut dugaan pelanggaran prosedur.

Koordinator aksi, Duga Munte, dalam orasinya menyebut penerbitan SK PPPK di Labura sarat kepentingan dan terindikasi adanya praktik kolusi.

> "Kami menemukan adanya pelanggaran prosedural dan dugaan permainan dalam proses administrasi. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan peserta seleksi yang sah," tegas Duga.

AMPD Sumut juga menilai Pemerintah Kabupaten Labura gagal menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi PPPK. Mereka meminta Kejatisu segera membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan keterlibatan pejabat daerah.

Aksi berlangsung damai dan mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Setelah menyampaikan orasi, massa menyerahkan berkas laporan resmi kepada petugas Kejatisu.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kejati Sumut Tahan PPK Proyek Waterfront City Danau Toba

Gemppar Kembali Lakukan Demo di Kantor Bupati, Kejari dan DPRD Asahan Meminta Copot Sekda Asahan

Proyek Gedung Kejati Sumut Molor: Kontrak Berakhir, Pekerjaan Dibayar 95 Persen

FORSOMAKAR Kembali Demo Kantor Gubsu dan Dinas PUPR Sumut, Soroti Bobroknya Tata Kelola Perizinan Tambang Galian C di Sumut

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Tahan Direktur Utama PT. Prima Alloy Steel Universal (PASU)

AKSI UNJUK RASA BEM UMN Al-Washliyah Diwarnai Keributan dengan Satpam Kanwil BRI Regional Medan