KAMAK Desak Usut Dugaan Korupsi Rp 3,8 Miliar di Dinas PUTR Asahan, BPK Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Jalan

Baca Juga:

• Jaga Marwah Minta Jaksa Agung dan Jampidsus Jangan Kalah dari Koruptor Hendry Lie Dalam Kasasi Kasus Timah
• KAMAK Desak Kejatisu Panggil Mantan Bupati Deliserdang Terkait Kasus Penjualan Aset PTPN I
• TP. PKK Asahan Lakukan Evaluasi Lomba UP2K di Desa Bunut Sebrang

Asahan – Kordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan, mengusut dugaankorupsi sebesar Rp 3,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Asahan.

Desakan ini muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menemukan sejumlah kejanggalan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Asahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang dalam surat resmi Nomor 132.B/S/XVIII.MDN/05/2024 tertanggal 13 Mei 2024.

Dalam laporan tersebut, BPK mencatat adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengelolaan keuangan di Dinas PUTR Asahan.

BPK menemukan:

Kekurangan volume dua paket pekerjaan gedung dan bangunan, serta denda keterlambatan yang belum dikenakan.

Kekurangan volume lima paket pekerjaan jalan yang juga belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kornas KAMAK Azmi Hadly, menilai temuan BPK tersebut memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang merugikan keuangan daerah.

"Temuan BPK menunjukkan bahwa ada potensi penyimpangan hingga Rp 3,8 miliar yang melibatkan Kepala Dinas PUTR Asahan, Agus Jaka Putra Ginting. Ini harus segera diselidiki Kejari Asahan," Kamak juga akan melakukan aksi damai di KPK, ujar Azmi, Kamis (16/10/2025).

KAMAK menegaskan, hasil audit BPK merupakan dasar kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti secara pidana, bukan hanya administrasi.

"Ini bukan sekadar kelemahan administrasi, tapi sudah mengarah pada tindak pidana korupsi. Kami minta Kejari segera memeriksa Kadis PUTR dan seluruh pejabat yang terkait," tegasnya.

Selain itu, KAMAK juga mendesak Bupati Asahan agar menonaktifkan Agus Jaka Putra Ginting selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Kalau Bupati tidak berani bersikap, kami akan bawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan KPK RI," pungkas Azmi Hadly.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jaga Marwah Minta Jaksa Agung dan Jampidsus Jangan Kalah dari Koruptor Hendry Lie Dalam Kasasi Kasus Timah

KAMAK Desak Kejatisu Panggil Mantan Bupati Deliserdang Terkait Kasus Penjualan Aset PTPN I

TP. PKK Asahan Lakukan Evaluasi Lomba UP2K di Desa Bunut Sebrang

Wabup Asahan Tegaskan PPID Harus Berfungsi Nyata dan Jadikan Medsos Sebagai Sarana Pelayanan Publik

Sumut Foundation : Kinerja Kadis PUTR Asahan Sudah Sesuai Prosedur dan Berorientasi pada Pembangunan Daerah

Pemkab Asahan Perkuat Industri Lokal Lewat Bantuan Sarana dan Prasarana