KAMAK Desak Usut Dugaan Korupsi Rp 3,8 Miliar di Dinas PUTR Asahan, BPK Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Jalan

Baca Juga:

• KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M
• Sekda Asahan Hadiri Wisuda Perdana Sarjana UMMAS Tahun 2025
• Bupati Asahan Terima Kunjungan Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Asahan – Kordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan, mengusut dugaankorupsi sebesar Rp 3,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Asahan.

Desakan ini muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menemukan sejumlah kejanggalan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Asahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang dalam surat resmi Nomor 132.B/S/XVIII.MDN/05/2024 tertanggal 13 Mei 2024.

Dalam laporan tersebut, BPK mencatat adanya kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengelolaan keuangan di Dinas PUTR Asahan.

BPK menemukan:

Kekurangan volume dua paket pekerjaan gedung dan bangunan, serta denda keterlambatan yang belum dikenakan.

Kekurangan volume lima paket pekerjaan jalan yang juga belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kornas KAMAK Azmi Hadly, menilai temuan BPK tersebut memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang merugikan keuangan daerah.

"Temuan BPK menunjukkan bahwa ada potensi penyimpangan hingga Rp 3,8 miliar yang melibatkan Kepala Dinas PUTR Asahan, Agus Jaka Putra Ginting. Ini harus segera diselidiki Kejari Asahan," Kamak juga akan melakukan aksi damai di KPK, ujar Azmi, Kamis (16/10/2025).

KAMAK menegaskan, hasil audit BPK merupakan dasar kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti secara pidana, bukan hanya administrasi.

"Ini bukan sekadar kelemahan administrasi, tapi sudah mengarah pada tindak pidana korupsi. Kami minta Kejari segera memeriksa Kadis PUTR dan seluruh pejabat yang terkait," tegasnya.

Selain itu, KAMAK juga mendesak Bupati Asahan agar menonaktifkan Agus Jaka Putra Ginting selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Kalau Bupati tidak berani bersikap, kami akan bawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) dan KPK RI," pungkas Azmi Hadly.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M

Sekda Asahan Hadiri Wisuda Perdana Sarjana UMMAS Tahun 2025

Bupati Asahan Terima Kunjungan Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Pemkab Asahan Gelar Training of Trainers Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Asahan

Bupati Asahan Bersama Forkopimda Ikuti Eksibisi Menembak Executive 2025

Bupati Asahan Pimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Jelang Nataru dan Operasi Lilin