
BPPH MPW Pemuda Pancasila Sumut Konsolidasi, Fokus Isu Internal dan Pembelaan Rakyat Kecil
MEDAN Sumut24.co Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPW Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara menggelar rapat konsolidasi di Ho
HukumBaca Juga:
- KAMAK Minta Copot Plt Kabag Protokol Pemko Medan Fitrah Ritonga karena Diduga Minta Uang Pelicin
- KAMAK Kepung KPK: Desak Bobby Nasution, Rektor USU, Suib Labura dan Sekda Langkat Amril Diseret ke Meja Hukum
- Aksi Damai KAMAK Sumut Guncang Jakarta: Tuntut KPK, Polri, dan Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pejabat Langkat
Koordinator KAMAK Azmi Hadly menyebut angka tersebut tidak wajar dan sulit dipercaya, mengingat posisi strategis serta tanggung jawab besar seorang kepala daerah di kota metropolitan seperti Medan.
> "Kami menilai laporan tersebut tidak masuk akal. Seorang Wali Kota Medan dengan beban kerja dan fasilitas yang besar, hanya memiliki kekayaan ratusan juta rupiah? Ini justru menimbulkan tanda tanya besar," kata Azmi, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, KPK perlu menelusuri lebih jauh laporan tersebut, karena bisa jadi ada ketidaksesuaian antara gaya hidup, penghasilan, dan kekayaan yang dilaporkan.
> "KPK jangan hanya berhenti di status verifikasi administrasi lengkap. Publik butuh kepastian dan transparansi, apakah angka itu benar mencerminkan kondisi riil kekayaan penyelenggara negara," tegas Azmi.
Ia menambahkan, integritas pejabat publik diukur bukan hanya dari jumlah kekayaan yang dilaporkan, tetapi juga dari kejujuran dalam menyampaikan data sebenarnya.
KAMAK juga mengingatkan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan lanjutan terhadap laporan yang menimbulkan kejanggalan.
> "Kalau laporan ini benar, maka Wali Kota Medan hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Tapi kalau tidak, KPK wajib membuka tabirnya," ujar Azmi.
Diketahui, berdasarkan dokumen resmi KPK yang diunggah melalui situs elhkpn.kpk.go.id, Rico Tri Putra Bayu Waas melaporkan total kekayaan sebesar Rp253.988.530, seluruhnya berasal dari kas dan setara kas, tanpa kepemilikan tanah, bangunan, kendaraan, maupun surat berharga.rel
MEDAN Sumut24.co Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPW Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara menggelar rapat konsolidasi di Ho
HukumSIDANG KASUS KORUPSI DANA DESA BERUJUNG RICUH EKS KADIS PMD PADANGSIDIMPUAN MAKI HAKIM, RUANG SIDANG PANAS!
kotaInflasi Sumut Tertinggi Nasional, Warisan Edy Rahmayadi Dirusak Bobby Nasution
kotaJumat Berkah Polda Sumut Polri Turun Langsung Bantu Masyarakat Lewat Gerakan Pangan Murah
kotaMedan Kabar menggembirakan datang bagi para dosen yang tengah berjuang menaikkan jabatan akademik. Dalam acara Webinar 1 on 1 Coaching A
ProfilKAMAK Minta Copot Plt Kabag Protokol Pemko Medan Fitrah Ritonga karena Diduga Minta Uang Pelicin
kotaKasubbid Penmas Polda Sumut Bersilaturahmi ke Kantor Sumut24, Pererat Sinergi dengan Media
kotaRatusan Pasar Murah Digelar, Inflasi Sumut Justru Tertinggi di Indonesia
kotaInflasi Melejit Capai 5,25 Persen, Pemprov Sumut Pilih Beli Cabe Jember
kotasumut24.co TANJUNGBALAI, Sebanyak 201 orang pekerja rentan di Kota Tanjung balai mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan.Keseluruhannya mere
News