Warga Medan Tembung Keluhkan Banjir, Modesta Marpaung Minta Jaga Kebersihan Drainase
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb dorong Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi
kota
Baca Juga:
Oleh: H. Syahrir Nasution
Kinerja ekonomi Sumatera Utara saat ini berada dalam kondisi paradoksal. Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim adanya pertumbuhan ekonomi yang positif; namun di sisi lain, kesejahteraan masyarakat justru mengalami tekanan. Fenomena ini layak disebut sebagai pertumbuhan ekonomi semu — di mana angka pertumbuhan makro tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat.
Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Pemprov Sumut tidak dibangun di atas perencanaan yang matang. Banyak kebijakan bersifat reaktif, bukan strategis, sehingga menimbulkan kekacauan di lapangan. Padahal, kebijakan publik yang tidak ditopang oleh kesiapan struktural, kelembagaan, dan sosial-ekonomi masyarakat hanya akan menjadi beban baru bagi rakyat.
Data menunjukkan, pengeluaran masyarakat meningkat sekitar 5,32%, sementara pendapatan hanya naik 4,69%. Artinya, daya beli masyarakat terus tergerus. Dalam istilah sederhana, pendapatan warga tidak mampu mengejar laju kenaikan harga kebutuhan pokok. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengorbankan sebagian kebutuhan dasar hanya untuk bertahan hidup.
Tingginya inflasi tanpa diimbangi kebijakan proteksi sosial dan pengendalian harga membuktikan bahwa Pemprov Sumut gagal mengantisipasi dampak ekonomi terhadap kelompok rentan. Pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai penyangga kesejahteraan, bukan sekadar penonton yang menunggu angka pertumbuhan naik dalam laporan statistik.
Kegagalan ini berakar pada lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola pemerintahan dan ekonomi. Fungsi utama pemerintah bukan hanya mengatur birokrasi, tetapi memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Tanpa visi dan arah pembangunan yang jelas, ekonomi daerah hanya akan menimbulkan disparitas sosial yang semakin lebar.
Sudah saatnya Sumatera Utara berbenah. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya pada kepentingan politik dan proyek jangka pendek. Pembangunan sejati adalah yang mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah, bukan sekadar memperindah angka statistik di meja pejabat.
Karena pertumbuhan tanpa kesejahteraan bukanlah kemajuan, melainkan ilusi pembangunan.
H. Syahrir Nasution
Managing Director – Political & Economic Consulting Institute, Indonesia
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb dorong Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi
kota
37 Peserta Ikuti Seleksi JPTP Pemkab Deli Serdang,Bupati Kami Memilih OrangOrang Terbaik untuk Membangun Deli Serdang
kota
BPK Bongkar Dugaan Korupsi Disdikbud Medan, Salah Kelola Anggaran Nyaris Rp70 Miliar
kota
Kapolres Palas Pimpin Apel Penyerahan Bingkisan Nataru 20252026,AKBP Dodik Yulianto Semoga Bermanfaat dan Selamat Hari Natal
kota
Antisipasi Lonjakan Harga, Satreskrim Polres Padangsidimpuan Pantau Pangan di Pasar Sagumpal Bonang
kota
Satlantas Polres Padangsidimpuan Sigap Atur Lalu Lintas Akibat Pohon Tumbang di Jalan Imam Bonjol
kota
PB ALAMP AKSI Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi di PT Inalum dan Perumda Tirtanadi
kota
Pertamina EP Rantau Dirikan Posko Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Aceh Tamiang
News
sumut24.co MedanDirektorat Jenderal Pajak (DJP) telah mulai mengimplementasikan sistem Coretax DJP sejak Januari 2025 sebagai satu sistem
Ekbis
AnakAnak Muda Kabupaten Langkat Deklarasikan Diri Jadi Kader PKB
kota