Pertumbuhan Ekonomi Semu

Baca Juga:

• TRI SULA EKONOMI: RUPIAH MEROSOT, BURSA SAHAM RONTOK, DAN HARGA MINYAK NAIK – Tantangan Ekonomi di Ambang Idul Fitri 1446 H
• Wali Kota Tanjungbalai di Musrenbang Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 6,3 Persen
• Wali Kota Tanjungbalai Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026, BPS Minta Surat Imbauan Resmi

Oleh: H. Syahrir Nasution

Kinerja ekonomi Sumatera Utara saat ini berada dalam kondisi paradoksal. Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim adanya pertumbuhan ekonomi yang positif; namun di sisi lain, kesejahteraan masyarakat justru mengalami tekanan. Fenomena ini layak disebut sebagai pertumbuhan ekonomi semu — di mana angka pertumbuhan makro tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup rakyat.

Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Pemprov Sumut tidak dibangun di atas perencanaan yang matang. Banyak kebijakan bersifat reaktif, bukan strategis, sehingga menimbulkan kekacauan di lapangan. Padahal, kebijakan publik yang tidak ditopang oleh kesiapan struktural, kelembagaan, dan sosial-ekonomi masyarakat hanya akan menjadi beban baru bagi rakyat.

Data menunjukkan, pengeluaran masyarakat meningkat sekitar 5,32%, sementara pendapatan hanya naik 4,69%. Artinya, daya beli masyarakat terus tergerus. Dalam istilah sederhana, pendapatan warga tidak mampu mengejar laju kenaikan harga kebutuhan pokok. Akibatnya, masyarakat terpaksa mengorbankan sebagian kebutuhan dasar hanya untuk bertahan hidup.

Tingginya inflasi tanpa diimbangi kebijakan proteksi sosial dan pengendalian harga membuktikan bahwa Pemprov Sumut gagal mengantisipasi dampak ekonomi terhadap kelompok rentan. Pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai penyangga kesejahteraan, bukan sekadar penonton yang menunggu angka pertumbuhan naik dalam laporan statistik.

Kegagalan ini berakar pada lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola pemerintahan dan ekonomi. Fungsi utama pemerintah bukan hanya mengatur birokrasi, tetapi memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Tanpa visi dan arah pembangunan yang jelas, ekonomi daerah hanya akan menimbulkan disparitas sosial yang semakin lebar.

Sudah saatnya Sumatera Utara berbenah. Kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya pada kepentingan politik dan proyek jangka pendek. Pembangunan sejati adalah yang mengangkat kesejahteraan masyarakat bawah, bukan sekadar memperindah angka statistik di meja pejabat.

Karena pertumbuhan tanpa kesejahteraan bukanlah kemajuan, melainkan ilusi pembangunan.

H. Syahrir Nasution
Managing Director – Political & Economic Consulting Institute, Indonesia

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

TRI SULA EKONOMI: RUPIAH MEROSOT, BURSA SAHAM RONTOK, DAN HARGA MINYAK NAIK – Tantangan Ekonomi di Ambang Idul Fitri 1446 H

Wali Kota Tanjungbalai di Musrenbang Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 6,3 Persen

Wali Kota Tanjungbalai Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026, BPS Minta Surat Imbauan Resmi

Adira Expo Berkah Ramadan, Dekatkan Akses Pembiayaan Syariah bagi Masyarakat Sumatera Utara

Pasar Modal Syariah, Investasi Produktif, Bukan Ajang Spekulasi

Ekonomi Biru Mandek di Daerah, JMSI Dorong Media Lokal Jadi Pengungkit