Jejak Rp 1,6 Miliar “Hilang” di Dinas P2KB Labura: Laporan LPPN Beberkan Dugaan SPPD Fiktif & Mark-Up

Baca Juga:

• Pastikan Pelayanan Publik Prima, Bupati Darma Wijaya Tinjau Progres Gedung Bapenda dan Sidak Kantor Bapperida
• Akselerasi Konektivitas dan Bahas Kualitas SDM, Audiensi Bupati–Wabup Sergai Perkuat Sinergi Lintas Sektor
• Pemkab Sergai Terbaik se-Sumut, Raih IPP 4,58 Kategori A

Labuhanbatu Utara – Aroma busuk dugaan korupsi kian menyengat di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN) mengungkap adanya kejanggalan serius dalam penggunaan anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) tahun anggaran 2019. Hasil kajian dokumen menunjukkan, sedikitnya Rp 1,6 miliar anggaran publik diduga raib tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

SPPD Fiktif Jadi Sorotan

Dalam laporan yang ditujukan ke Kapolda Sumatera Utara, LPPN menuding kuat adanya praktik SPPD fiktif dan mark-up kegiatan. Modus ini disebut kerap digunakan untuk "menguras" anggaran belanja tidak langsung.

"Dari total anggaran Rp 8,239 miliar, hanya Rp 6,631 miliar yang bisa dipertanggungjawabkan. Selisih Rp 1,607 miliar tidak jelas peruntukannya, dana tersebut kami duga raib," demikian kutipan laporan resmi LPPN.

Kegiatan Janggal & Angka Fantastis

Rincian anggaran memperlihatkan pola yang mencurigakan:

Administrasi kantor & program KB menghabiskan Rp 3,954 miliar atau 95% dari anggaran Rp 4,152 miliar. Besarnya realisasi dengan angka hampir penuh ini dinilai janggal.

Pemasangan kontrasepsi terealisasi Rp 297,2 juta dari Rp 343 juta (86,66%).

Pembinaan pelayanan KB/KR hanya Rp 34,4 juta dari Rp 40,5 juta (85,03%), namun diduga "dibengkakkan" dengan angka fiktif.

Pengembangan pusat informasi & konseling remaja (KKR) menyedot Rp 128,1 juta dari Rp 128,7 juta (99,54%). Kegiatan ini dinilai tidak masuk akal, bahkan sebagian disebut fiktif.

"Beberapa kegiatan kami nilai hanya formalitas. Anggarannya nyaris habis, tapi dampaknya minim di lapangan. Ini indikasi mark-up bahkan fiktif," sebut LPPN.

Nama Kadis Terseret, Kini Menjabat di Pemprovsu

Dokumen itu juga menyinggung nama Muhammad Suib, yang kala itu menjabat Kepala Dinas P2KB sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dialah yang bertanggung jawab penuh atas realisasi program.

Ironisnya, meski LKPJ mencatat sejumlah kejanggalan, karier Suib justru terus menanjak. Usai menjabat Kadis P2KB Labura, ia kini dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Asisten Administrasi Umum di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprov Sumut).

Sumber internal birokrasi menyebut, lonjakan karier tersebut tak lepas dari peran pentingnya dalam mengawal sukses Pilgubsu yang diduga ikut melapangkan jalannya untuk pindah ke level provinsi.

"Kasus ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik. Ada indikasi reward politik yang membuat pejabat dengan rekam jejak janggal justru naik kelas ke provinsi," ujar sumber tersebut.

Ujian Serius Bagi Penegak Hukum

LPPN mendesak aparat hukum tidak diam. "Kapolda Sumut melalui Dirreskrimsus wajib segera mengusut kasus ini. Supremasi hukum dipertaruhkan. Jangan biarkan uang rakyat Rp 1,6 miliar lenyap tanpa jejak," tegas laporan itu.

Bagi publik, kasus ini bukan sekadar soal administrasi anggaran. Jika benar terbukti, dugaan korupsi Dinas P2KB Labura adalah potret buram bagaimana birokrasi daerah kerap dijadikan alat politik dan jalan pintas bagi karier pejabat tertentu.

Kini, semua mata tertuju ke aparat penegak hukum: beranikah mereka mengusut kasus yang bukan hanya melibatkan uang rakyat, tetapi juga beririsan dengan kepentingan politik lokal dan provinsi?.

Sementara itu Asisten Administrasi Umum di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprov Sumut).M Suib dikonfirmasi belum memberikan jawaban soal kasus tersebut.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pastikan Pelayanan Publik Prima, Bupati Darma Wijaya Tinjau Progres Gedung Bapenda dan Sidak Kantor Bapperida

Akselerasi Konektivitas dan Bahas Kualitas SDM, Audiensi Bupati–Wabup Sergai Perkuat Sinergi Lintas Sektor

Pemkab Sergai Terbaik se-Sumut, Raih IPP 4,58 Kategori A

Wabup Pakpak Bharat Meninjau Pelaksanaan Posyandu Bulanan

Bupati: BUMD Bhineka Perkasa Jaya Harus Dikelola Secara Profesional

Di Masa Kepemimpinan Rico-Zaki Pelayanan Publik Kota Medan Raih Nilai A, Tertinggi di Sumatera Utara