Kisruh Birokrasi di Pemprovsu, Antony Sinaga: Presiden Prabowo dan Mendagri Tito Harus Intervensi Bobby Nasution

Baca Juga:

• Pj Sekdaprov Harapkan MTQ Sumut 2026 Lahirkan Generasi Qurani Berkarakter
• Sengketa Lahan Padang Halaban dan PT SMART Berakhir, Tuntas pada Era Kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution
• Menang Dua Laga Beruntun, Bobby Nasution Pacu Semangat Timnas U19 Hadapi Vietnam di Piala AFF 2026

Medan – Kisruh birokrasi yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menuai sorotan tajam publik. Tokoh masyarakat yang juga Ketua LSM Kalibrasi, Antony Sinaga, menilai persoalan ini muncul akibat kesalahan kebijakan Gubernur Sumut Bobby Nasution sejak awal kepemimpinannya.

Menurut Antony, belasan pejabat eselon 2, 3, dan 4 menjadi korban kepentingan politik. "Ada yang nonaktif, ada pula yang turun pangkat. Sekira 10 pejabat eselon 2 dan 7 eselon 3 dinonaktifkan. Ditambah lagi kisruh pergeseran APBD 2025 yang berujung OTT KPK terhadap Kepala OPD PUPR Sumut Topan Ginting," ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (20/9/2025).

Antony menilai kondisi ini memperlihatkan Bobby Nasution tidak memahami sistem birokrasi. Padahal, kata dia, APBD 2025 yang disahkan oleh Pj Gubsu Agus Fatoni sudah sangat baik, termasuk untuk menutup defisit Rp1,5 triliun dan membayar utang proyek multiyears jalan serta jembatan senilai Rp2,7 triliun.

"Pergeseran APBD dan penonaktifan pejabat eselon ini bukti nyata Bobby tidak paham birokrasi," tegas Antony.

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto bersama Mendagri Tito Karnavian segera turun tangan memperbaiki keadaan di Sumut. Jika tidak, ia khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintahan pusat akan tergerus.

"Kalau kisruh ini terus dibiarkan, rakyat bisa menilai Presiden Prabowo tidak mampu membina Bobby Nasution. Apa istimewanya Bobby sampai kebijakan ugal-ugalan ini dibiarkan?," kata Antony.

Lebih jauh, Antony juga menyoroti dugaan kekebalan hukum yang melekat pada Bobby Nasution. Menurutnya, meski KPK telah melakukan OTT terhadap pejabat PUPR Sumut, posisi Bobby seakan tak tersentuh.

"Bahkan lingkaran dekat Bobby yang bermasalah pun tidak disentuh aparat penegak hukum. Inspektorat malah berubah menjadi super power melebihi kewenangan APH. Kalau sudah ramai di publik begini, seharusnya inspektorat bertindak, bukan diam," ujarnya.

Ia menilai kondisi birokrasi di Sumut saat ini seolah dijadikan "bahan percobaan" untuk menguji kepemimpinan Bobby. "Jangan Sumut ini dijadikan ajang belajar yang meresahkan. Presiden dan Mendagri harus bertanggung jawab. Ayo kita perbaiki Sumut ini yang sudah porak-poranda dibuat Bobby Nasution," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pj Sekdaprov Harapkan MTQ Sumut 2026 Lahirkan Generasi Qurani Berkarakter

Sengketa Lahan Padang Halaban dan PT SMART Berakhir, Tuntas pada Era Kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution

Menang Dua Laga Beruntun, Bobby Nasution Pacu Semangat Timnas U19 Hadapi Vietnam di Piala AFF 2026

Dukung Swasembada Energi Nasional, Bobby Nasution Dorong Percepatan Legalisasi Sumur Minyak Rakyat di Sumut

Dukung Program Tiga Juta Rumah, Bobby Nasution Minta OJK Perkuat Sinergi di Sumut

Tingkatkan Layanan Kesehatan Mata, Gubernur Bobby Nasution Gandeng RS Mata Cicendo