KPK Didesak Usut Lingkaran Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Topan Ginting

Baca Juga:

• Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan
• Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif
• Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

Jakarta – Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, terus melebar. Kini, sorotan publik mengarah pada lingkaran dekat Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang diduga ikut terlibat dalam pusaran kasus tersebut.

Azmi Hadli, Koordinator Komite Aksi Mahasiswa Anti-Korupsi (KAMAK), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar serius menelusuri keterlibatan lima sosok yang disebut-sebut sebagai bagian dari "circle" Bobby. Mereka adalah Dedi Rangkuti, Muryanto Amin, Ardian Surbakti, Firsal Dudi Mutyara, dan Samuel Nababan.

"Publik menduga ada pola sistematis dalam proyek-proyek PUPR di Sumut. KPK jangan berhenti di Topan Ginting, tapi harus berani membuka keterlibatan lingkaran dekat Bobby Nasution," ujar Azmi Hadli, yang juga Ketua Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) sekaligus Kornas KAMAK, di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Lima Nama dalam Sorotan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelima nama yang diduga masuk lingkaran Bobby memiliki peran strategis di pemerintahan maupun BUMD:

Dedi Rangkuti: sudah diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus Topan Ginting.

Muryanto Amin: Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), dipanggil KPK namun mangkir dari pemeriksaan.

Ardian Surbakti: Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, BUMD strategis daerah.

Firsal Dudi Mutyara: Komisaris Utama Bank Sumut, lembaga keuangan daerah yang kerap jadi sorotan.

Samuel Nababan: disebut-sebut sebagai "pemegang kas" Bobby Nasution yang mengelola urusan keuangan non-formal lingkaran dekat gubernur.

Desakan Investigasi Mendalam

Menurut Azmi, penetapan Topan Ginting sebagai tersangka hanyalah "puncak gunung es". Ia menilai kasus ini memiliki pola yang lebih besar terkait dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran APBD Sumut, terutama di proyek-proyek PUPR.

"Para pejabat yang diangkat diduga ikut andil dalam pemenangan Bobby pada Pilgubsu, dan muncul sebagai bentuk balas jasa politik. Ini harus dibuka tuntas oleh KPK," tegas Azmi.

Hingga kini, Gubernur Sumut Bobby Nasution maupun kelima nama yang disebut sebagai bagian dari "circle" tersebut belum tersentuh proses hukum.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan

Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Bobby Nasution Pastikan Jalan Helvetia Pasar 9 Mulai Dibeton Agustus 2026, Lebar Jalan Ditambah hingga 14 Meter

Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027