Harun Masiku Dicari, Muryanto Amin Dinanti

Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, bukan pengalihan isu dari dugaan keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Terima Kunjungan Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
• USU Award 2025 Jadi Momentum Prestasi Dan Solidaritas Kemanusiaan
• Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp178 Miliar di PT Inalum, Kamak Desak Aparat Bertindak Tegas

Pernyataan itu disampaikan Setyo dalam konferensi pers penetapan Noel sebagai tersangka pemerasan terhadap perusahaan pengurus sertifikasi K3, Jumat (22/8/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Tidak ada target tertentu, KPK bekerja berdasarkan bukti. Tidak bisa ditekan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu," tegas Setyo.

Sebelumnya, KPK menangkap Topan Obaja Putra Ginting (TOP), pejabat di Dinas PUPR Sumut sekaligus orang dekat Bobby Nasution, pada OTT Kamis (26/6/2025). Namun, meski sudah memeriksa 42 saksi, kasus tersebut belum berkembang signifikan.

Nama Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, dan sepupu Bobby, Dedy Rangkuti, sempat disebut bagian dari lingkaran kasus tersebut. Keduanya mangkir dari panggilan KPK, namun hingga kini lembaga antirasuah belum berani mengumumkan jadwal pemeriksaan ulang.

Situasi itu memunculkan kritik keras. Sejumlah kasus besar, seperti korupsi jalan di Sumut, hibah Pemprov Jatim, hingga kasus tambang Maluku Utara, dinilai mengecil dan terpinggirkan. Sementara kasus lama seperti ocehan Setya Novanto kembali diangkat.

"KPK sekarang lebih reaktif ketimbang proaktif, seperti infotainment, hanya mengikuti arus isu," ujar Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Presidium Semangat Rakyat Anti Korupsi (Semarak), Sabtu (6/9/2025).

Menurutnya, lemahnya kinerja KPK telah memicu aksi massa dengan tuntutan pemerintahan bersih. Bahkan, bentrokan dalam aksi terakhir menelan 10 korban jiwa.

Sutrisno menilai Presiden Prabowo harus turun langsung memimpin pemberantasan korupsi dengan langkah radikal, termasuk mengganti pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung.

"Jika pelaku korupsi tidak berani ditangkap, maka pimpinan lembaganya yang harus dicopot. Presiden harus meniru ketegasan Xi Jinping maupun Kim Jong Un dalam memberantas korupsi," tegasnya.Red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Terima Kunjungan Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

USU Award 2025 Jadi Momentum Prestasi Dan Solidaritas Kemanusiaan

Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp178 Miliar di PT Inalum, Kamak Desak Aparat Bertindak Tegas

UGM Diduga Menyembunyikan Kebenaran: Publik Terus Ragukan Penjelasan Rektor

Kemendiktisaintek Apresiasi Posko USU Peduli, Siapkan Dukungan Pendanaan Hingga Rp50 Miliar

Fakultas Keperawatan Dan Kedokteran USU Salurkan Bantuan Dan Beri Layanan Kesehatan Masyarakat Terdampak Bencana