Kasus Pengusiran Siswa SD, Pemerhati Sosial Politik UMSU Dorong Sidang Rakyat untuk Wali Kota Medan

Medan – Pemerhati sosial politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang juga Direktur Nbasis, Shohibul Anshor Siregar, menilai kasus pengusiran puluhan siswa sekolah dasar di Medan karena alasan "kuota penuh" menunjukkan buruknya tata kelola pendidikan di kota tersebut.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Tekankan Pentingnya Satu Niat dan Tujuan Dalam Berorganisasi
• Warga Medan Selayang Ngadu ke Rico Waas Persoalan Narkoba dan Infrastruktur
• Senam Germas Bersama Rico Waas di Medan Amplas Meriah

Ia menyebut, pengusiran setelah sebulan belajar di sekolah tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis pada anak-anak dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.

"Alasan kuota penuh seharusnya selesai di tahap penerimaan murid baru, bukan setelah anak-anak sudah diterima. Inilah yang saya sebut defisit akuntabilitas dari pejabat publik," ujar Shohibul di Medan, Sabtu (23/8).

Menurutnya, karena Wali Kota Medan belum memberikan klarifikasi terkait masalah ini, maka wacana Sidang Peradilan Rakyat di Lapangan Merdeka menjadi relevan sebagai bentuk ekspresi politik dan protes moral masyarakat.

"Sidang rakyat adalah simbol kedaulatan rakyat. Meski tidak punya kekuatan hukum positif, ia punya kekuatan moral dan politik. Fungsinya memberi tekanan publik agar pejabat yang lalai segera sadar atau mundur," katanya.

Shohibul menegaskan, sidang rakyat akan menjaga agar isu ini tetap hidup di ruang publik, tidak bisa ditutup dengan alasan birokrasi. "Pesannya jelas, kalau pejabat tidak punya kepekaan terhadap pendidikan, sebaiknya tahu diri. Jangan malah menganggap dirinya sekadar mandor," ucapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sidang rakyat harus ditempatkan dalam kerangka moral dan simbolis. "Karena tidak formal, sidang rakyat bisa saja dituding provokatif. Maka harus ditekankan ini arena demokratis, bukan untuk menggantikan hukum. Lebih tepat dipahami sebagai gerakan sosial," tutur Shohibul.

Ia menilai, wacana sidang rakyat di Lapangan Merdeka merupakan pukulan simbolik terhadap birokrasi yang dinilai abai pada hak dasar warga, khususnya dalam bidang pendidikan.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Zakiyuddin Tekankan Pentingnya Satu Niat dan Tujuan Dalam Berorganisasi

Warga Medan Selayang Ngadu ke Rico Waas Persoalan Narkoba dan Infrastruktur

Senam Germas Bersama Rico Waas di Medan Amplas Meriah

Saharuddin Koordinator GERBRAK didampingi sejumlah Aktivis Silaturahmi ke LBH Medan

Lengkap ! Empat Anggota DPRD Medan Tidak Penuhi Panggilan Kejatisu

Wali Kota Medan Lantik Sembilan Pejabat Eselon II Pemko Medan