Gerai Koperasi Merah Putih Madina Dimulai di Desa Rumbio, Bupati Saipullah Nasution Tekankan Penyelesaian 93 Hari
Gerai Koperasi Merah Putih Madina Dimulai di Desa Rumbio, Bupati Saipullah Nasution Tekankan Penyelesaian 93 Hari
kota
Baca Juga:
- Polrestabes Medan Ungkap Kasus Pembakaran Rumah Hakim, 3 Pelaku dan 1 Penadah Diamankan
- Wakil Bupati Simalungun Bersama Forkopimda Hadiri Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025
- Semangat Nggak Kendor: Lapas Padangsidimpuan Gelar Hari Bhakti Kemenimipas ke-1 Meski Diguyur Hujan
Medan – Akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik, Syahrir Nasution, menilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dipungut pemerintah bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurutnya, bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia tanpa pungutan biaya.
"Bumi ini diciptakan Allah untuk umat-Nya yang benar-benar mengabdi kepada-Nya, diberikan secara gratis. Tidak ada satu pun ayat yang menyatakan harus dibayar kepada pemerintah berupa PBB," ujar Syahrir dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8/2025) malam.
Ia merujuk pada Al-Qur'an surah Adz-Zariyat ayat 56 yang menegaskan penciptaan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. "Sudah barang tentu bumi dan langit ini ciptaan-Nya sebagai tempat mengabdi, bukan untuk dipungut bayaran," katanya.
Syahrir mengkritik kebijakan pemerintah yang menetapkan besaran PBB secara sepihak. Menurutnya, alasan pajak sebagai pendapatan negara demi pembangunan adalah ilusi apabila pada saat yang sama praktik korupsi masih marak. "Bagaimana jika uang negara justru digerogoti koruptor? Mengapa mereka tidak dihukum berat, bahkan disita habis-habisan atau dihukum mati?" ujarnya.
Ia menambahkan, sistem hukum bernegara selama ini tidak konsisten menerapkan hukum Allah, padahal para pejabat disumpah dengan Al-Qur'an. "Sayangnya, nilai-nilai dalam kitab suci itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya," kata Syahrir.
Syahrir menegaskan pandangannya selaras dengan gagasan Prof. Dr. Anies Baswedan yang menyebut bahwa hak atas hunian adalah hak asasi manusia yang tidak boleh digugat siapapun.red2
Gerai Koperasi Merah Putih Madina Dimulai di Desa Rumbio, Bupati Saipullah Nasution Tekankan Penyelesaian 93 Hari
kota
Wali Kota Letnan Dalimunthe Ungkap 9 Prioritas Pembangunan Padangsidimpuan Dalam RKUAPPAS Tahun 2026
kota
PGRI Siapkan Perayaan Akbar HUT ke80,Letnan Dalimunthe Pemerintah Padangsidimpuan Pastikan Dukungan Tingkatkan Kualitas Pendidikan
kota
Pemkab Madina Dorong Eliminasi TB dan Penurunan Stunting Lewat Kolaborasi Terpadu,Atika Nasution Kita Tidak Bisa Jalan Sendiri
kota
Aksi Tegas! Kodim 0212/Tapsel Lumpuhkan Pengedar Sabu yang Resahkan Warga
kota
Peringati HUT ke18, Pemkab Paluta Gelar Tabligh Akbar dan Salurkan Zakat untuk Masyarakat
kota
HUT ke18 Kabupaten Paluta Diperingati Lewat Paripurna Istimewa, Bupati Reski Basyah Paparkan Capaian dan Tantangan Daerah
kota
Peringati Harlah ke97, Pemuda Muslimin Indonesia Padangsidimpuan Gelar Donor Darah Bersama PMI
kota
PWI dan JMSI Tabagsel Sepakat Perkuat Ekosistem Media Digital Melalui Silaturahmi Strategis
kota
MPR Desak Evaluasi Kepala Sekolah dan Pemeriksaan Penggunaan Dana BOS SDN 0209 Bahal Batu
kota