Dilantik Zulkifli Hasan, Bang Ondim Siap Perkuat PAN Sumut dan Kolaborasi Bersama Bobby Nasution
DELISERDANG , SUMUT24.CO Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus baru DPW Partai
News
Baca Juga:
Medan - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Kominfo, Devis Karmoy mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa seluruh Anggota Komisi XI DPR RI Periode 2019-2024.
Pasalnya, seluruh Anggota Komisi XI DPR RI Periode tersebut diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) dari tahun 2020-2023.
"KPK kita minta agar jangan hanya sebatas menetapkan HG dan ST sebagai tersangka kasus Gratifikasi dan TPPU. Usut tuntas hingga seluruh mantan Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024," kata Devis Karmoy dalam keterangannya kepada media, Senin (11/8/2025).
KPK juga diminta transparan dan tidak tumpang tindih dalam menyelidiki kasus yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar.
"KPK harus tegas, jujur dan adil dalam menangani perkara ini, sebab publik Tanah air sedang menanti sikap fair KPK dalam menintas perkara TPPU ini," ujarnya.
KPK, sebut Devis, sebagai lembaga independen yang dipercaya publik harus mampu menunjukan integritas dalam menuntaskan kasus ini.
"KPK harus segera memanggil Gubernur Bank Indonesia dan Kepala OJK untuk diminta pertanggungjawabannya," tegasnya.
Sebelumnya KPK menyebut telah dalam berbagai pemberitaan di media massa menyebut Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan dana program sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada setiap anggota Komisi XI DPR RI.
Dalam keterangan pers, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK telah menetapkan HG dan ST sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan Gratifikasi dan TPPU terkait penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) dari tahun 2020-2023.
Tersangka HG dan ST merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024, masing masing dari Partai Gerindra dan partai Nasdem.
"Di mana perkara ini bermula dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dan pengaduan masyarakat. Bahwa setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 7 Agustus 2025. (*)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
DELISERDANG , SUMUT24.CO Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus baru DPW Partai
News
Polda Sumut Sulap Car Free Day Jadi Pesta Rakyat HUT Bhayangkara ke80, Ribuan Warga Padati Lapangan Merdeka
kota
Medan sumut24.co Kapolrestabes Medan menerima penghargaan MUI Award dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan atas keberhasilannya me
kota
DELI SERDANG Sumut24.coKetua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, menyatakan pelantikan dan deklarasi pengurus DPW serta DPD PAN seSumatera Utar
Politik
DELI SERDANG Sumut24.coKetua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pelantikan dan deklarasi DPW serta DPD PAN seSumatera Utara
Politik
&lrmPawai Khatam AlQur&039an ke38 dan Wisuda RA Tahun 2026 di Nagari Selayo di Hadiri Bupati SolokKabupaten Solok Sumut24.co
kota
Pembukaan Turnamen Sepak Bola Supayang Legend Cup U40di di Hadiri &lrmBupati Solok
kota
PW IPQAH Sumut Apresiasi Kesungguhan Pemprov Sumut Sukseskan MTQ ke40
kota
Patroli Blue Light Brimob Sumut, Respons Cepat Laporan Warga dan Cegah Balap Liar di Kota Medan
kota
SapiPisang di Garis Batas Ketika Kedaulatan Bertemu Kemanusiaan Oleh Abdullah RasyidStaf Khusus Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanMaha
Politik
