Hendra Dermawan Siregar Dinilai Tak Layak Didefinitifkan Jadi Kadis PUPR Sumut

Medan – Penunjukan Hendra Dermawan Siregar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara menuai kritik tajam dari kalangan internal dan publik. Kekhawatiran semakin menguat bahwa jika Gubernur Sumut Bobby Nasution kelak melantiknya secara definitif, maka ada indikasi kepentingan tertentu yang akan menyusup dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur besar di Sumut.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dinilai Gagal Antisipasi Inflasi, Pengamat: Kebijakan Terlambat
• Kadis PUPR Sumut Melawan Gubsu, Bobby dan Hendra Beda Versi Soal Proyek Jalan Hutaimbaru Sipiongot
• Kabar Gembira! Pemprov Sumut Gelar Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor 2025 Mulai 1 Oktober

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PUPR Sumut angkat bicara, meskipun memilih identitasnya dirahasiakan. Mereka menyoroti bahwa Hendra Dermawan tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil, yang menjadi dasar utama dalam tata kelola dan perencanaan pembangunan infrastruktur.

> "Kami susah payah menempuh pendidikan teknik sipil, dari S1 hingga S3. Tapi ternyata gelar dan kompetensi kami diabaikan," ungkap beberapa ASN kepada media, Rabu (8/8).

Para ASN ini menyayangkan sistem penunjukan jabatan yang dinilai tidak mempertimbangkan keahlian teknis, padahal instansi seperti PUPR sangat membutuhkan kepemimpinan yang menguasai bidang konstruksi dan perencanaan teknis.

> "Untuk apa kami sekolah tinggi-tinggi, kalau pada akhirnya karier kami dibatasi oleh penunjukan yang tidak berdasar keilmuan. Kami berharap ada seleksi terbuka yang adil dan proporsional," lanjut mereka.

Publik pun mulai menaruh perhatian terhadap potensi praktik non-meritokratis di tubuh Pemprov Sumut. Sorotan mengarah pada kemungkinan adanya konsolidasi kekuasaan melalui penempatan pejabat strategis demi memuluskan pengelolaan anggaran infrastruktur.

Jika kekhawatiran ini diabaikan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan terhadap reformasi birokrasi di Pemprov Sumut akan runtuh.

Sementara Hendra Dermawan berulangkali dihubungi untuk konfirmasi melalui ponselnya tak merespon panggilan. Meskipun panggilan telepon berdering.

Sayangnya hingga berita ini, Hendra Dermawan yang juga sekretaris Badan Kesbangpol Pemprov Sumut ini tetap tak menyahuti panggilan telepon

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Dinilai Gagal Antisipasi Inflasi, Pengamat: Kebijakan Terlambat

Kadis PUPR Sumut Melawan Gubsu, Bobby dan Hendra Beda Versi Soal Proyek Jalan Hutaimbaru Sipiongot

Kabar Gembira! Pemprov Sumut Gelar Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor 2025 Mulai 1 Oktober

Rekening ASN Pemprovsu 'Nyangkut' Judi Online, Hampir Semua OPD Tercemar

Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, Pemprov Sumut Permudah Masyarakat dapat Rumah Layak Huni

Skandal Baru di Pemprov Sumut: LSM Kalibrasi Desak Audit Forensik APBD 2025, Soroti Maladministrasi Hukuman Pejabat