Hendra Dermawan Siregar Dinilai Tak Layak Didefinitifkan Jadi Kadis PUPR Sumut

Medan – Penunjukan Hendra Dermawan Siregar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara menuai kritik tajam dari kalangan internal dan publik. Kekhawatiran semakin menguat bahwa jika Gubernur Sumut Bobby Nasution kelak melantiknya secara definitif, maka ada indikasi kepentingan tertentu yang akan menyusup dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur besar di Sumut.

Baca Juga:

• KAMAK Desak Penetapan Tersangka: Kasus Suap Rp 1,1 Miliar yang Seret Mantan Kadis PUPR Sumut Mulyono Mandek
• Rekomendasi SDA Pertambangan Tak Kunjung Terbit, Kadis PUPR Sumut Dituding Jadi Penghambat Investasi dan Biang Gagalnya PAD
• Lapor Pak Bobby, Rekomendasi Sungai Tak Kunjung Terbit, Pelaku Usaha Pertambangan Mengeluh: Ada Apa dengan PUPR Sumut?

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PUPR Sumut angkat bicara, meskipun memilih identitasnya dirahasiakan. Mereka menyoroti bahwa Hendra Dermawan tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil, yang menjadi dasar utama dalam tata kelola dan perencanaan pembangunan infrastruktur.

> "Kami susah payah menempuh pendidikan teknik sipil, dari S1 hingga S3. Tapi ternyata gelar dan kompetensi kami diabaikan," ungkap beberapa ASN kepada media, Rabu (8/8).

Para ASN ini menyayangkan sistem penunjukan jabatan yang dinilai tidak mempertimbangkan keahlian teknis, padahal instansi seperti PUPR sangat membutuhkan kepemimpinan yang menguasai bidang konstruksi dan perencanaan teknis.

> "Untuk apa kami sekolah tinggi-tinggi, kalau pada akhirnya karier kami dibatasi oleh penunjukan yang tidak berdasar keilmuan. Kami berharap ada seleksi terbuka yang adil dan proporsional," lanjut mereka.

Publik pun mulai menaruh perhatian terhadap potensi praktik non-meritokratis di tubuh Pemprov Sumut. Sorotan mengarah pada kemungkinan adanya konsolidasi kekuasaan melalui penempatan pejabat strategis demi memuluskan pengelolaan anggaran infrastruktur.

Jika kekhawatiran ini diabaikan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan terhadap reformasi birokrasi di Pemprov Sumut akan runtuh.

Sementara Hendra Dermawan berulangkali dihubungi untuk konfirmasi melalui ponselnya tak merespon panggilan. Meskipun panggilan telepon berdering.

Sayangnya hingga berita ini, Hendra Dermawan yang juga sekretaris Badan Kesbangpol Pemprov Sumut ini tetap tak menyahuti panggilan telepon

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KAMAK Desak Penetapan Tersangka: Kasus Suap Rp 1,1 Miliar yang Seret Mantan Kadis PUPR Sumut Mulyono Mandek

Rekomendasi SDA Pertambangan Tak Kunjung Terbit, Kadis PUPR Sumut Dituding Jadi Penghambat Investasi dan Biang Gagalnya PAD

Lapor Pak Bobby, Rekomendasi Sungai Tak Kunjung Terbit, Pelaku Usaha Pertambangan Mengeluh: Ada Apa dengan PUPR Sumut?

Perbaikan Jalan Tersendat, Kadis PUPR Sumut Ngeles Sebut Dana Kita Tidak Mumpuni

Pemprov Sumut Putuskan Pembangunan Jalan Sipiongot Lanjut Tahun Depan

Dugaan Jual-Beli Jabatan di Dinas PUPR Sumut Kian Terstruktur, Aktivis Soroti Warisan Praktik Korup di Era Topan Ginting