Hendra Dermawan Siregar Dinilai Tak Layak Didefinitifkan Jadi Kadis PUPR Sumut

Medan – Penunjukan Hendra Dermawan Siregar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara menuai kritik tajam dari kalangan internal dan publik. Kekhawatiran semakin menguat bahwa jika Gubernur Sumut Bobby Nasution kelak melantiknya secara definitif, maka ada indikasi kepentingan tertentu yang akan menyusup dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur besar di Sumut.

Baca Juga:

• Latar Belakang Non-Teknik, Plt Kepala Dinas PUPR Sumut Hendra Dermawan Tak Layak
• PRDB Gelar Aksi Jilid II di Depan Gedung KPK RI, Resmi Laporkan Edi Suparjan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Rehabilitasi Pos AWLR TA 2024
• Program Bersih-bersih Birokrasi Terancam Mandek Usai OTT Kadis PUPR Sumut

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PUPR Sumut angkat bicara, meskipun memilih identitasnya dirahasiakan. Mereka menyoroti bahwa Hendra Dermawan tidak memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil, yang menjadi dasar utama dalam tata kelola dan perencanaan pembangunan infrastruktur.

> "Kami susah payah menempuh pendidikan teknik sipil, dari S1 hingga S3. Tapi ternyata gelar dan kompetensi kami diabaikan," ungkap beberapa ASN kepada media, Rabu (8/8).

Para ASN ini menyayangkan sistem penunjukan jabatan yang dinilai tidak mempertimbangkan keahlian teknis, padahal instansi seperti PUPR sangat membutuhkan kepemimpinan yang menguasai bidang konstruksi dan perencanaan teknis.

> "Untuk apa kami sekolah tinggi-tinggi, kalau pada akhirnya karier kami dibatasi oleh penunjukan yang tidak berdasar keilmuan. Kami berharap ada seleksi terbuka yang adil dan proporsional," lanjut mereka.

Publik pun mulai menaruh perhatian terhadap potensi praktik non-meritokratis di tubuh Pemprov Sumut. Sorotan mengarah pada kemungkinan adanya konsolidasi kekuasaan melalui penempatan pejabat strategis demi memuluskan pengelolaan anggaran infrastruktur.

Jika kekhawatiran ini diabaikan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan terhadap reformasi birokrasi di Pemprov Sumut akan runtuh.

Sementara Hendra Dermawan berulangkali dihubungi untuk konfirmasi melalui ponselnya tak merespon panggilan. Meskipun panggilan telepon berdering.

Sayangnya hingga berita ini, Hendra Dermawan yang juga sekretaris Badan Kesbangpol Pemprov Sumut ini tetap tak menyahuti panggilan telepon

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Latar Belakang Non-Teknik, Plt Kepala Dinas PUPR Sumut Hendra Dermawan Tak Layak

PRDB Gelar Aksi Jilid II di Depan Gedung KPK RI, Resmi Laporkan Edi Suparjan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Rehabilitasi Pos AWLR TA 2024

Program Bersih-bersih Birokrasi Terancam Mandek Usai OTT Kadis PUPR Sumut

Program Bersih-bersih Birokrasi Terancam Mandek Usai OTT Kadis PUPR Sumut

Kinerja Kepala Biro PBJ Sumut Disorot, Dinilai Lemah dan Tak Sejalan dengan Visi Gubernur Bobby

Gubernur Harus Pilih Orang Berpengalaman Dalam Mengisi Jabatan Eselon II