Diduga Gunakan Tanah Urug Ilegal dan Solar Subsidi, Proyek Tanggul Hulu Bendun D.I. Serdang Jadi Sorotan

Deli Serdang– Proyek lanjutan peninggian tanggul Hulu Bendun Daerah Irigasi (D.I.) Serdang di Kabupaten Deli Serdang yang dibiayai dari APBN senilai Rp 18,2 miliar tengah disorot. Pasalnya, proyek yang dilaksanakan oleh PT Lira Permata Cibubur dengan pengawasan dari PT Teknika Cipta Konsultan itu diduga menggunakan tanah urug hasil galian C ilegal dan BBM subsidi jenis solar untuk alat berat di lapangan.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang & Badan Bank Tanah Jalin Kerja Sama, Upaya Bupati Maksimalkan Pengelolaan Tanah & Tuntaskan Konflik Agraria
• Diduga Terlibat Penebangan Pohon Mahoni, Pemerhati Lingkungan Minta Camat Medan Marelan Pecat Kepling 8 Tanah Enam Ratus
• Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp178 Miliar di PT Inalum, Kamak Desak Aparat Bertindak Tegas

Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah warga dan pegiat anti-korupsi memantau langsung aktivitas proyek yang berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Kementerian PUPR itu.

"Sumber tanah urug diduga berasal dari lokasi galian C yang tidak memiliki izin resmi. Ini tentu melanggar aturan dan merusak lingkungan," ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tak hanya itu, alat berat yang beroperasi di lokasi proyek diduga kuat menggunakan BBM subsidi jenis solar, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan sektor tertentu seperti nelayan serta petani.

"Solar subsidi itu diantar pada pagi hari oleh seseorang berinisial R, ungkap sumber yang mengetahui distribusi bahan bakar di lokasi.

Sorotan terhadap Pengawasan dan Transparansi

Dengan nilai kontrak sebesar Rp 18.238.484.400, proyek ini mendapat pembiayaan dari APBN Murni Tahun Anggaran 2025. Namun dugaan penyimpangan seperti penggunaan material ilegal dan penyalahgunaan solar subsidi memunculkan pertanyaan serius terhadap pengawasan internal proyek oleh konsultan maupun pihak BBWS Sumatera II.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BBWS Sumatera II maupun kontraktor pelaksana terkait dugaan tersebut.

Desakan Investigasi

Aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil di Sumatera Utara mendesak agar Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Bareskrim Polri, serta KPK segera turun tangan menyelidiki kasus ini.

"Kalau benar ada penggunaan solar subsidi dan material ilegal, maka proyek ini patut dihentikan sementara sampai audit dan investigasi tuntas dilakukan," ujar Otty seorang aktivis anti-korupsi.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Deli Serdang & Badan Bank Tanah Jalin Kerja Sama, Upaya Bupati Maksimalkan Pengelolaan Tanah & Tuntaskan Konflik Agraria

Diduga Terlibat Penebangan Pohon Mahoni, Pemerhati Lingkungan Minta Camat Medan Marelan Pecat Kepling 8 Tanah Enam Ratus

Usut Dugaan Korupsi Proyek Rp178 Miliar di PT Inalum, Kamak Desak Aparat Bertindak Tegas

OPD Se Kab.Pakpak Bharat Ikut Serta Membersihkan Tanah Longsor Kejalan

OPD Se Kab.Pakpak Bharat Ikut Serta Membersihkan Tanah Longsor Kejalan

Bupati Pakpak Bharat Bersama Sejumlah OPD Turun Tangan Pembersihan Tanah Songsor Lagan -Pagindar