Diduga Gunakan Tanah Urug Ilegal dan Solar Subsidi, Proyek Tanggul Hulu Bendun D.I. Serdang Jadi Sorotan

Deli Serdang– Proyek lanjutan peninggian tanggul Hulu Bendun Daerah Irigasi (D.I.) Serdang di Kabupaten Deli Serdang yang dibiayai dari APBN senilai Rp 18,2 miliar tengah disorot. Pasalnya, proyek yang dilaksanakan oleh PT Lira Permata Cibubur dengan pengawasan dari PT Teknika Cipta Konsultan itu diduga menggunakan tanah urug hasil galian C ilegal dan BBM subsidi jenis solar untuk alat berat di lapangan.

Baca Juga:

• Perolehan Tanah Ex HGU PT. Danau Diatas Makmur di Area Convention Hall Alahan Panjang
• Proyek Breakwater BBWS Tinggalkan Masalah, Aparat Diminta Periksa Dokumen Proyek
• Polres Padangsidimpuan Ungkap Korupsi Proyek DEK Rp2,3 Miliar, AKBP Wira Prayatna: Tiga Orang Telah ditetapkan Tersangka

Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah warga dan pegiat anti-korupsi memantau langsung aktivitas proyek yang berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Kementerian PUPR itu.

"Sumber tanah urug diduga berasal dari lokasi galian C yang tidak memiliki izin resmi. Ini tentu melanggar aturan dan merusak lingkungan," ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tak hanya itu, alat berat yang beroperasi di lokasi proyek diduga kuat menggunakan BBM subsidi jenis solar, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan sektor tertentu seperti nelayan serta petani.

"Solar subsidi itu diantar pada pagi hari oleh seseorang berinisial R, ungkap sumber yang mengetahui distribusi bahan bakar di lokasi.

Sorotan terhadap Pengawasan dan Transparansi

Dengan nilai kontrak sebesar Rp 18.238.484.400, proyek ini mendapat pembiayaan dari APBN Murni Tahun Anggaran 2025. Namun dugaan penyimpangan seperti penggunaan material ilegal dan penyalahgunaan solar subsidi memunculkan pertanyaan serius terhadap pengawasan internal proyek oleh konsultan maupun pihak BBWS Sumatera II.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BBWS Sumatera II maupun kontraktor pelaksana terkait dugaan tersebut.

Desakan Investigasi

Aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil di Sumatera Utara mendesak agar Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Bareskrim Polri, serta KPK segera turun tangan menyelidiki kasus ini.

"Kalau benar ada penggunaan solar subsidi dan material ilegal, maka proyek ini patut dihentikan sementara sampai audit dan investigasi tuntas dilakukan," ujar Otty seorang aktivis anti-korupsi.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perolehan Tanah Ex HGU PT. Danau Diatas Makmur di Area Convention Hall Alahan Panjang

Proyek Breakwater BBWS Tinggalkan Masalah, Aparat Diminta Periksa Dokumen Proyek

Polres Padangsidimpuan Ungkap Korupsi Proyek DEK Rp2,3 Miliar, AKBP Wira Prayatna: Tiga Orang Telah ditetapkan Tersangka

PLN Tegaskan Bahaya Listrik Ilegal: Picu Kebakaran Dan Ancaman Keselamatan Jiwa

Soal Rencana Wisuda Mahasiswa/i Universitas Darma Agung Oleh Pihak Diduga Ilegal, Matius : Jangan Takut Mengambil Haknya Kembali

Penilaian Tanah Wisata Tor Hurung Natolu Bermasalah, Kejari Padangsidimpuan Tetapkan Tersangka Kasus Dispora