Ditreskrimum Poldasu Lakukan Penyidikan Awal SHM 509, 510, 871
sumut24.co Hans Silalahi SH selaku kuasa hukum Ny. Mimi Herlina Nasution, protes keras dan mempertanyakan kapasitas Tjong Budi Priyanto unt
kota
Baca Juga:
MEDAN-Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) melalui suratnya nomor : A.2.57.SK.L.VII.2025.M.SU, tertanggal 08 Juli 2025, lampiran 1 (satu) Set dengan Perihal : Mohon KPK Segera Menggeledah Biro PBJ dan BKAD Provinsi Sumatera Utara.
"LIPPSU surati KPK dan mendesak untuk dilakukan penggeledahan Biro PBJ Provinsi Sumatera Utara, disitu sarangnya Manipulasi dan Mafia Tender, bila biro tersebut di geledah akan banyak ditemukan manipulasi data lelang/tender, baik sebelum adanya OTT maupun sesudah itu", hal ini disampaikan Azhari A.M Sinik Direktur Eksekutif LIPPSU pada wartawan Sabtu, 12 Juli 2025
Penggeledahan Kantor PBJ Pemprov Sumut, merupakan sarana vital dalam proses pelelangan dan sangat urgent digeledah terkait kasus OTT proyek infrastruktur jalan di Sumut oleh KPK agar nantinya akan ditemukan kasus lainnya.
"Biro PBJ itu sarana vital dalam proses tender dan lelang pengadaan barang jasa Pemprovsu melalui sistem elektronik. Dan kita mendesak KPK harus menggeledah CPU dan ruangan PBJ yang berada di Kantor Gubsu dalam mencari bukti tambahan agar semakin terang modus mafia lelang dan korupsi e-catalog yang menyebabkan OTT," ungkap Azhari Sinik yang juga Ketua LPPE (Lembaga Pemerhati Pelelangan Elektronik).
Dalam surat LIPPSU juga meminta KPK untuk segera menggeledah kantor BPKAD Provsu, selain Kantor PBJ yang belum digeledah KPK, Ari Sinik juga meminta agar Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sumut ikut juga digeledah, ada kaitannya dengan dipaksanya mundur Rahmadhani sebagai Kaban BKAD, apalagi Komisi D DPRD Sumatera Utara tidak mengetahui adanya anggaran proyek jalan yang jadi OTT KPK pada Dinas PUPR Sumut.
"Kedua kantor tersebut sangat vital dalam sistem birokrasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini berkaitan langsung dengan kondisi keuangan APBD Sumut. Dan sangat mungkin bukti tambahan dapat diperoleh dari kedua kantor tersebut, terlihat dari di paksanya mundur mantan Kaban BKAD Sumut, 19 Mei 2025 Rahmadhani Lubis, kata Ari Sinik
Lanjut Ari Sinik, KPK seharusnya sudah menjerat Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pusaran kasus korupsi khusus proyek infrastruktur jalan yang dilakukan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Cs, KPK seharusnya transparan, bukti autentik untuk menjerat Bobby Nasution itu sudah ditangan KPK, kenapa KPK masih berandai dan berputar putar, hari ini masyarakat Indonesia menunggu keberanian KPK, martabat KPK hari ini dipertaruhkan di depan publik, pungkasnya.tim
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
sumut24.co Hans Silalahi SH selaku kuasa hukum Ny. Mimi Herlina Nasution, protes keras dan mempertanyakan kapasitas Tjong Budi Priyanto unt
kota
Pengadilan Negeri Suka Makmue Laksanakan Pencocokan Objek Eksekusi
News
Kejati Sumut Geledah Kantor PTPN I, Usut Dugaan Korupsi Penjualan Aset Triliunan Rupiah
kota
Palas sumut24.co Warga Desa Hapung Torop, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas (Palas) digemparkan oleh sebuah peristiwa tragis yang
Hukum
P. Sidimpuan sumut24.co Komisi Tiga DPRD Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), segera memanggil manajemen Rumah Sakit (RS) Metta Medika
kota
P. Sidimpuan sumut24.co Upaya mendukung ketahanan pangan (ketapang) terus digalakkan di berbagai daerah. Kali ini, jajaran Polsek Batunadu
kota
P. Sidimpuan sumut24.co Semangat kolaborasi pemerintah dan masyarakat kembali terlihat di Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidimpuan Tengga
kota
Madina sumut24.co Wakil Bupati (Wabup) Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menyampaikan pentingnya implementasi program P
kota
Wali Kota menghadiri rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting Aksi 3 Rembuk Stunting Tahun 2025
kota
BAKOPAM Sumut Gelar Jumat Berkah, Santuni Anak Asuh dan Duafa
kota
