Akademisi UMSU Bongkar Neo-Feodalisme Politik: “Oligarki Memangsa Demokrasi”

Medan– Politik Indonesia dinilai telah mengalami kemunduran serius dengan lahirnya kembali praktik feodalisme dalam bentuk baru. Hal itu ditegaskan Dr. Mujahiddin, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dalam Diskusi Politik Bulanan yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Sumut di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Medan, Sabtu (12/7).

Baca Juga:

• Politik Uang Ancam Legitimasi Demokrasi, Akademis UINSU: "46,9% Masyarakat Masih Toleran!"
• Politik Kepartaian Jadi Sorotan di Diskusi Bulanan LHKP-PWMSU: Menuju Muktamar Muhammadiyah 2027
• LHKP Muhammadiyah Sumut Gelar Diskusi Politik Kepartaian, Soroti Masa Depan Demokrasi Indonesia

Mengusung tema besar tentang neo-feodalisme politik, diskusi ini juga menghadirkan narasumber lain seperti Dr. Faisal Riza (UINSU), Dr. Warjio, dan Dr. Amsal Nasution, serta dimoderatori Dr. Sahran Saputra.

Oligarki dan Politik Uang: Warisan Feodal yang Diperbarui

Dalam paparannya, Dr. Mujahiddin menjelaskan bahwa politik uang yang marak terjadi saat ini merupakan warisan sistem patron-klien feodal, di mana kekuasaan ditentukan oleh kendali atas sumber daya. "Oligarki adalah manifestasi neo-feodalisme! Kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite yang membatasi mobilitas sosial rakyat," ujarnya.

Ia menyebut kelompok oligarki sebagai "tuan tanah modern" yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik lewat jaringan eksklusif. Mengutip data ketimpangan, Dr. Mujahiddin mengungkapkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya Indonesia setara dengan harta 50 juta penduduk biasa, atau sekitar 15 persen dari PDB nasional.

Lebih lanjut, ia menyebut politik dinasti dan eksploitasi simbol kekuasaan sebagai bentuk mutakhir feodalisme yang melahirkan "pemerintahan boneka".

Politik Klientelistik: Dari Pilpres 2009 hingga 2024

Dr. Mujahiddin turut mengutip riset Aspinall dan Berenschot yang mencatat tujuh bentuk transaksi politik kekuasaan: mulai dari kontrak proyek, pemberian jabatan, distribusi bansos, hingga uang tunai. "Demokrasi kita berubah menjadi pasar politik," katanya.

Praktik serupa disebut terus berlanjut pada Pemilu 2024, di mana aliran dana kampanye kerap disamarkan melalui proyek fiktif dan bantuan sosial politis.

Usul Radikal: Audit Parpol hingga Sistem Proporsional Tertutup

Untuk memutus mata rantai neo-feodalisme, ia menyarankan:

Audit publik terhadap partai politik. Partai yang melanggar transparansi dan integritas harus dibubarkan.

Revisi sistem pemilu menjadi proporsional tertutup dan pengembalian pilkada ke DPRD guna mengurangi politik uang individu.

Kritik terhadap MK No.135/2023, yang memungkinkan penunjukan penjabat (PJ) kepala daerah oleh pusat, dianggap membuka ruang besar bagi "pemerintahan boneka".

Penguatan lembaga legislatif dengan menghidupkan kembali sistem keterwakilan golongan.

Muhammadiyah Sebagai Garda Terdepan

Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut, Shohibul Anshor Siregar, menegaskan pentingnya posisi Muhammadiyah dalam mengawal demokrasi yang sehat. "Kita harus jadi benteng melawan politik transaksional yang merusak martabat bangsa. Partisipasi warga Muhammadiyah dalam politik sehat adalah jihad konstitusional," tegasnya.

Deklarasi Anti-Feodalisme dan Langkah Lanjutan

Diskusi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk:

Melakukan riset lanjutan terkait sistem proporsional tertutup.

Mendorong revisi UU Pemilu dan penguatan pengawasan dana kampanye.

Mengembangkan pendidikan politik kritis, melalui kaderisasi pemilih di pesantren dan kampus Muhammadiyah.

LHKP Muhammadiyah ditegaskan akan tetap menjalankan peran strategisnya dalam advokasi kebijakan publik, penguatan partisipasi politik warga, dan menjaga netralitas institusi dalam pusaran politik nasional.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Politik Uang Ancam Legitimasi Demokrasi, Akademis UINSU: "46,9% Masyarakat Masih Toleran!"

Politik Kepartaian Jadi Sorotan di Diskusi Bulanan LHKP-PWMSU: Menuju Muktamar Muhammadiyah 2027

LHKP Muhammadiyah Sumut Gelar Diskusi Politik Kepartaian, Soroti Masa Depan Demokrasi Indonesia

Dugaan 'Politik Balas Budi' Bayangi Pelantikan Pejabat Pemprov Sumut

27 Tahun Reformasi, Ini 11 Sikap Politik Perhimpunan Pergerakan 98

JNE Creative Workshop Bertajuk Inspirasi Tanpa Batas Vol 1 Digelar di UMSU