KORSA Desak Penuntasan Kasus Korupsi Dana COVID-19 di Dinkes Sumut, Sebut Ada Aktor Besar Belum Tersentuh

Baca Juga:

• Modesta Marpaung SKM Minta Dinkes Medan Gencar Lakukan Penyuluhan Kesehatan di Tengah Masyarakat
• Mahkamah Agung Tegaskan dr. Aris Hanya Pelaksana Teknis, Bukan Pengambil Keputusan dalam Kasus APD Covid-19 Sumut
• Terbukti Tidak Menerima Aliran Uang, ex jubir gugus tugas COVID 19 Prov. Sumatera Utara Dapat Keadilan di Mahkamah Agung.

Medan — Korps Rakyat Bersatu (KORSA) mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ketua Umum KORSA, A. Ardiansyah Harahap, menilai bahwa kasus yang telah menyeret beberapa nama besar itu tidak mungkin dilakukan secara individual, melainkan merupakan praktik korupsi berjamaah yang sistemik.

Kasus tersebut telah menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp24 miliar, khususnya dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) pada tahun 2020. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, telah divonis 10 tahun penjara, denda Rp400 juta, serta uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar.

Selain Alwi, tiga orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan, yakni:

Aris Yudhariansyah, Sekretaris Dinkes Sumut

Ferdinand Hamzah Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK)

Robby Messa Nura, pengusaha rekanan, diduga perantara dalam pengadaan fiktif

Namun demikian, menurut Ardiansyah, masih ada aktor besar lain yang belum tersentuh hukum. Salah satu nama yang mencuat adalah sosok berinisial DL, yang disebut-sebut memiliki peran sentral dalam pengaturan proyek dan distribusi dana haram tersebut.

> "Ini bukan perkara individu. Ini adalah jaringan yang rapi dan sistemik. Alwi tidak mungkin bekerja sendiri. Penegak hukum wajib menangkap semua pelaku, termasuk DL yang diduga menjadi otak di balik skandal ini," tegas Ardiansyah.

KORSA juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum pengawas dari Inspektorat Sumut yang disebut turut menerima aliran dana. Ardiansyah memperingatkan bahwa bila proses hukum hanya berhenti pada empat orang tersebut, maka hal itu akan mencederai keadilan dan memperparah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

> "Penerima aliran dana yang dikorupsi itu juga harus merasakan dinginnya sel penjara. Jangan sudah terima uang, lalu hidup tenang bersama keluarga, sementara nyawa rakyat jadi taruhan," tegasnya.

Untuk itu, KORSA mendesak Kejaksaan Tinggi Sumut, Kejaksaan Agung RI, serta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) agar membuka kembali penyelidikan dan menyeret para aktor intelektual ke pengadilan. Bila perlu, KORSA juga akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi atau mengambil alih penanganan kasus.

> "Dana COVID-19 adalah dana kemanusiaan. Mengkorupsinya sama saja dengan mengorbankan nyawa rakyat. Kami tidak akan tinggal diam," tutup Ardiansyah.

KORSA pun mengajak masyarakat sipil untuk terus mengawasi proses hukum ini dan menolak segala bentuk tebang pilih dalam penegakan hukum. Menurut mereka, kasus ini menjadi cerminan lemahnya pengawasan birokrasi dan kuatnya dugaan kolusi antara pejabat dan swasta dalam proyek pengadaan pemerintah.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Modesta Marpaung SKM Minta Dinkes Medan Gencar Lakukan Penyuluhan Kesehatan di Tengah Masyarakat

Mahkamah Agung Tegaskan dr. Aris Hanya Pelaksana Teknis, Bukan Pengambil Keputusan dalam Kasus APD Covid-19 Sumut

Terbukti Tidak Menerima Aliran Uang, ex jubir gugus tugas COVID 19 Prov. Sumatera Utara Dapat Keadilan di Mahkamah Agung.

Program Enam PHTC Berbiaya Rp300- 400 miliar, Diduga Hanya Orientasi Proyek Guna Menutupi Perkara Pidana Korupsi

Mantan PJ Bupati Langkat "Ngacir" Dihadiahi Pertanyaan Wartawan di Pemprov Sumut

Emirsyah Diduga Terima Rp400 Juta Proyek APD Covid-19, Publik Desak Gubernur Bobby Nonaktifkan