Jalan Tengah Prabowo Cerminan Sosialisme Kerakyatan Bung Syahrir, Bukan Anti-Pasar tapi Pro-Rakyat

Jakarta — Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut memilih "jalan tengah" dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak pada kapitalisme pasar bebas, namun juga tidak menolak peran pasar sepenuhnya.

Baca Juga:

• Reshuffel kabinet "Hargai hak prerogatif Presiden"
• Presiden Prabowo: Aspirasi Rakyat Didengar, Hukum Tetap Tegak
• Libatkan Warga Lokal, IAS Berharap F1 Powerboat 2025 Tumbuhkan Perkonomian Warga Lokal

Menurut Managing Director Political & Economic Consulting Institute (PECI), H. Syahrir Nasution, arah kebijakan ekonomi Prabowo itu justru mencerminkan nilai-nilai sosialisme kerakyatan yang pernah diajarkan oleh tokoh pergerakan nasional Bung Syahrir.

"Kapitalisme telah membuat distribusi ekonomi kita tidak merata. Pasar tidak selalu menjamin keadilan. Itulah mengapa Bung Syahrir jauh hari telah mengingatkan: negara harus hadir untuk mengatur dan mengendalikan pasar demi kemakmuran rakyat," ujar Syahrir Nasution, Kamis (11/7).

Ia menegaskan, sosialisme kerakyatan Bung Syahrir bukan anti terhadap kapitalisme atau pasar, melainkan menekankan perlunya kontrol negara untuk memastikan bahwa rakyat merasakan manfaat dari mekanisme pasar tersebut.

"Indonesia memang membutuhkan pasar, tetapi negara tidak boleh lepas tangan. Negara harus menjadi pengendali yang memastikan bahwa rakyat tidak hanya menjadi penonton atau korban dari dinamika pasar bebas," tambahnya.

Syahrir menilai bahwa pendekatan ekonomi jalan tengah Prabowo bisa menjadi solusi atas stagnasi ekonomi kerakyatan yang selama ini tidak menunjukkan hasil signifikan, bahkan semakin mendekati titik nadir.

"Jalan tengah ini bukan sekadar kompromi, tapi strategi yang berakar dari ideologi kerakyatan kita. Ini sejalan dengan ajaran Bung Syahrir yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan ekonomi," ungkap Syahrir.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak pada dikotomi kapitalisme vs sosialisme secara sempit, tetapi menilai kebijakan ekonomi dari keberpihakan dan manfaatnya bagi rakyat.

"Yang harus ditanyakan adalah: apakah ekonomi ini pro rakyat atau hanya pro pasar semata? Negara harus menjawabnya dengan tindakan nyata," tutup Syahrir.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Reshuffel kabinet "Hargai hak prerogatif Presiden"

Presiden Prabowo: Aspirasi Rakyat Didengar, Hukum Tetap Tegak

Libatkan Warga Lokal, IAS Berharap F1 Powerboat 2025 Tumbuhkan Perkonomian Warga Lokal

Kehadiran Bupati Asahan di Rakor Ekonomi Makro Sumut Jadi Komitmen Konkret Pembangunan Daerah

Presiden Prabowo Gelar Rapat Maraton di Hambalang, Bahas Pertanian, Pertambangan, hingga Investasi Nasional

Reuni 5 Tahun KAMI, Prabowo Perlu Diberi Kesempatan Walau Hampir Setahun Tidak Ada Perubahan