Zulbadri Peringatkan Pemerintah: Indonesia Harus Konsisten pada Konstitusi, Palestina Adalah Mandat Sejarah dan Moral

Medan– Zulbadri, Presidium Koalisi Aksi MenyelamatkanI ndonesia (KAMI) Sumatera Utara, memberikan pernyataan tegas menanggapi dinamika

Baca Juga:

• Sejarah Pemekaran Tabagsel, Asa Lama untuk Provinsi Sumatera Tenggara yang Belum Terwujud
• DPD II Kota Medan Serahkan Mandat SK PAC PKN Medan Barat Pimpinan Erly Jaka Perkasa Piliang
• Masyarakat Patungan Dirikan Fakultas Kedokteran USU, Arsip 1952 Jadi Bukti Sejarah

geopolitik terkini, khususnya terkait eskalasi konflik di Timur Tengah dan posisi Indonesia dalam tatanan global yang beralih menuju dunia multipolar.
Menurut Zulbadri, Indonesia tidak boleh gamang dalam menyikapi konflik Israel-Palestina.
"Konstitusi kita, pembukaan UUD 1945, secara eksplisit menolak segala bentuk penjajahan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Tidak ada ruang abu-abu di sini.
Palestina bukan sekadar isu luar negeri—ini adalah mandat sejarah dan moral," tegasnya. Ia
mengingatkan, Indonesia berdiri di atas enam doktrin konstitusional yang fundamental: (1)
keniscayaan kedaulatan Tuhan, (2) penghapusan penjajahan, (3) perlindungan bagi segenap
bangsa dan tumpah darah Indonesia, (4) pemajuan kesejahteraan umum, (5) pencerdasan
kehidupan bangsa, dan (6) partisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, harus diingatkan. Posisi Indonesia tidak bisa netral jika netralitas itu berarti diam terhadap ketidakadilan. Dunia boleh multipolar, tapi
konstitusi kita tetap biner dalam membedakan antara penjajahan dan kemerdekaan," ujarnya.
Zulbadri juga mengangkat relevansi Dasa Sila Bandung 1955, yang menjadi warisan penting
politik luar negeri Indonesia. "Dasa Sila Bandung tidak bicara tentang posisi politik kekuasaan,
tapi tentang prinsip: keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas Asia-Afrika. Ini bukan pilihan
ideologis sempit, ini adalah kompas moral bangsa," jelasnya.
Menanggapi wacana keanggotaan Indonesia dalam BRICS dan pernyataan Prabowo yang
memuji Rusia dan Tiongkok sebagai negara "tanpa standar ganda", Zulbadri memberikan
catatan kritis: "BRICS, G7, G20, bahkan PBB, IMF, dan World Bank—semuanya hanyalah
instrumen. Indonesia tidak boleh kehilangan arah dalam pusaran geopolitik ini. Semua harus
diuji dari satu standar: apakah mereka memihak keadilan semesta atau tidak." Ia mengingatkan
bahwa transisi ke dunia multipolar bukan berarti melepas prinsip.
"Indonesia harus menjadi arsitek normatif dalam tatanan global baru, bukan penonton. Kita
harus aktif menyuarakan keadilan global, termasuk memimpin tekanan internasional terhadap Israel untuk menghormati hak asasi manusia dan pergi dari Palestina," katanya.
Zulbadri menutup pernyataannya dengan satu pesan jelas: "Kedaulatan Indonesia terletak
bukan hanya di batas-batas geografis, tapi pada keteguhannya menegakkan nilai-nilai dasar.
Palestina bukan sekadar simbol, ia adalah cermin dari integritas kita sebagai bangsa yang
menjunjung keadilan, kemerdekaan, dan solidaritas.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sejarah Pemekaran Tabagsel, Asa Lama untuk Provinsi Sumatera Tenggara yang Belum Terwujud

DPD II Kota Medan Serahkan Mandat SK PAC PKN Medan Barat Pimpinan Erly Jaka Perkasa Piliang

Masyarakat Patungan Dirikan Fakultas Kedokteran USU, Arsip 1952 Jadi Bukti Sejarah

TIDAK ADA YANG DAPAT LARI DARI SEJARAH

Babad Bumi Tegal: Kisah Sejarah dan Perkembangan Tanah Tegal yang Gemah Ripah

Maramuda Pemegang Mandat DPW PPPI 24 Sumut, Gelar Konsolidasi dan Pengukuhan Pengurus DPC Kota Medan