UI Luruskan Rencana Sekolah Rakyat, Tegaskan Lahan 8 Hektare Bukan di Hutan Kota
JAKARTA Universitas Indonesia (UI) menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan kampus tidak akan menggunakan lahan di dalam
News
Baca Juga:
Medan -Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam (26/6), menjadi titik awal terungkapnya dugaan korupsi yang sistemik di tubuh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.red2
Merespons OTT tersebut, Korps Rakyat Bersatu (KORSA) mendesak agar KPK tidak hanya berhenti pada aktor lapangan yang tertangkap tangan, tetapi juga memperluas penyelidikan hingga ke tingkat struktural atas, khususnya terhadap Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumut Non Aktif Stanley C.H Tuapattinaja, S.T., M.T, serta Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut Non Aktif Dicky Erlangga, ST., M.Si.
"Kami meminta agar KPK segera memeriksa seluruh jajaran pimpinan struktural, termasuk Kepala BBPJN Sumut, Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut, dan semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada di bawah Satker PJN I. Jangan hanya Heliyanto saja yang diperiksa — bila perlu, seluruh PPK ditetapkan sebagai tersangka jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi," tegas Ketua Umum KORSA, A. Ardiansyah Hrp, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (08/7).
KORSA juga meminta KPK untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap semua proyek yang dikelola Satker PJN I Sumut pada Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025 di bawah kepemimpinan Dicky Erlangga.
"Proyek-proyek jalan nasional, khususnya dari Kota Pinang (Labuhanbatu Selatan) hingga Simpang Parsabolas (Tapanuli Selatan) perlu ditelusuri. Banyak jalan yang dibangun telah rusak, bergelombang, dan berlubang. Beberapa hanya di-hotmix beberapa meter, bahkan separuh badan jalan saja. Ini menunjukkan dugaan kuat adanya penyimpangan," jelas Ardiansyah.
KORSA menduga bahwa proyek-proyek tersebut dikerjakan dengan kualitas buruk karena adanya pemotongan anggaran atau 'fee proyek' yang harus dibayarkan pelaksana kegiatan kepada oknum-oknum di dalam struktur Satker PJN I.
"Kami memperoleh informasi bahwa PPK memberikan setoran ke Kepala Satker, dan bahkan ke Kepala BBPJN Sumut. Jika ini benar, maka aliran dana korupsi harus ditelusuri dengan serius. Tidak bisa ada kompromi," tambahnya.
KORSA menegaskan bahwa dugaan "fee proyek" yang menjadi syarat mendapatkan pekerjaan bukan hanya pelanggaran etik, melainkan bentuk kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
"KPK harus mengusut praktik setoran dari pelaksana kepada PPK, dari PPK ke Kepala Satker, dan dari Kepala Satker ke Kepala BBPJN Sumut. Jangan biarkan sistem ini tetap berdiri. Kalau ada yang bersih, silakan buktikan di depan hukum," ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik, pada hari Senin 14 Juli mendatang KORSA akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta. Aksi ini bertujuan mendesak KPK untuk Memeriksa semua PPK di bawah Satker PJN I Sumut serta Menetapkan tersangka baru dari kalangan struktural.
"Kami tidak menuduh, tetapi menuntut transparansi. Bila para pejabat tersebut tidak bersalah, mereka tidak perlu takut diperiksa. Namun bila terbukti bersalah, jabatan tidak boleh dijadikan tameng," tutup Ardiansyah.
KORSA menegaskan, publik berhak tahu, dan pejabat wajib terbuka. Jangan ada yang kebal hukum hanya karena duduk di kursi tinggi.
JAKARTA Universitas Indonesia (UI) menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan kampus tidak akan menggunakan lahan di dalam
News
Jakarta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan sekitar 200 saksi di persidangan mantan W
Hukum
Jakarta Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu satwa paling langka di dunia yang keberadaannya menjadi perhatian
Wisata
Jakarta Formasi CPNS Kemenkeu 2026 disiapkan sebanyak 1.915 posisi untuk pelamar umum, termasuk lulusan SMA/SMK, D3, dan S1. Informasi t
Info
Jakarta, Mencari ide untuk menghabiskan waktu berdua tidak selalu harus denganperjalanan jauh. Menikmati suasana berbeda, mencoba aktivi
Info
MEDAN Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming
Politik
Bandung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya penguasaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligenc
News
Jakarta, Pembicaraan mengenai poligami kerap berpusat pada hubungan suami dan istri, tetapi bagaimana dengan anakanak dan keluarga yang
Cinema
Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha meny
News
Jakarta Hanya dalam empat hari, kabar mundurnya Wakil Presiden GibranRakabuming Raka menyedot perhatian luas, baik di ruang pemberitaan
Umum