Akankah Karir Surya Terus Moncer di Sumut? Tergantung KPK?

Baca Juga:

• Oknum Polisi yang Melakukan Intimidasi dan Coba Sita Mobil Ketua Kongres Advokat Indonesia Deli Serdang Dilaporkan Ke Propam Poldasu
• Diduga Oknum Polisi Lakukan Kekerasan Fisik dan Intimidasi Mental di Parkiran Polrestabes Medan Terhadap Advokat Indra Surya Nasution SH
• Wagub Sumut Surya Ingatkan OPD, Target PAD Harus Rasional dan Berbasis Kajian

Oleh: Ismail Nasution

Karir politik H. Surya, mantan Bupati Asahan, tampaknya terus menanjak tajam. Berawal dari seorang guru di Batubara, kini ia telah menduduki posisi Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) mendampingi Bobby Nasution. Perjalanan karirnya cukup dinamis; ia sempat menjadi Wakil Bupati mendampingi Taufan Gama Simatupang, dan setelah Taufan berpulang, Surya otomatis naik menjadi Bupati. Tak berhenti di situ, Surya kemudian berhasil memenangkan kembali Pilkada Asahan, mengukuhkan posisinya di mata kawan dan lawan politiknya. Puncaknya, pada Pilgubsu 2024, Surya dipinang oleh Bobby Nasution atau partai politik pengusung untuk menjadi wakilnya dalam kontestasi melawan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Segala. Pasangan Bobby-Surya akhirnya memenangkan pertarungan tersebut, meskipun santer beredar dugaan intervensi oknum aparat yang turut memuluskan kemenangan mereka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara pun akhirnya menetapkan pasangan "Bobby Milenial, Surya Manula" sebagai pemenang.

Namun, saat ini sedang ramai dibicarakan keterlibatan Bobby Nasution dalam pusaran dugaan korupsi pembangunan jalan di Sipiongot Paluta, menyusul tertangkapnya Topan Ginting, yang disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur. Pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah Bobby Nasution akan aman dari jerat hukum? Jawabannya, sangat tergantung pada keseriusan dan kesungguhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendalami apakah ada keterlibatan langsung Bobby dalam kasus korupsi tersebut.

Masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada KPK untuk membongkar tuntas aroma busuk korupsi, baik di lingkungan Pemerintah Kota Medan sewaktu dipimpin Bobby maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Yang jelas, KPK telah berjanji akan memanggil dan memeriksa Bobby Nasution terkait pusaran korupsi di Sumatera Utara. Ini akan menjadi momen krusial yang tidak hanya menentukan nasib Bobby Nasution, tetapi juga bisa secara tidak langsung memengaruhi jalannya karir politik H. Surya sebagai Wakil Gubernur. Jika Bobby terlibat, tentu akan ada riak politik yang besar, dan posisi Surya bisa menjadi sorotan atau bahkan menghadapi tantangan baru dalam perjalanannya memimpin Sumatera Utara.

Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Jika investigasi KPK menunjukkan adanya keterlibatan atau indikasi kuat korupsi di lingkaran terdekat Gubernur, hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Bobby Nasution dan H. Surya. Masyarakat yang telah menaruh harapan pada pemerintahan baru untuk memberantas korupsi akan merasa kecewa, terutama mengingat janji-janji kampanye terkait tata kelola pemerintahan yang bersih. Penurunan kepercayaan publik bisa berujung pada menurunnya dukungan terhadap kebijakan pemerintah, bahkan memicu gelombang kritik dan tuntutan akuntabilitas yang lebih besar.

Stabilitas Politik dan Administrasi
Pemeriksaan atau penetapan status hukum terhadap Bobby Nasution tentu akan mengguncang stabilitas politik di Sumut. Fokus pemerintahan bisa terpecah; energi dan sumber daya akan lebih banyak terserap untuk menghadapi proses hukum ketimbang menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Ini berpotensi memperlambat implementasi program-program kerja dan janji-janji kampanye yang telah disusun, karena pejabat dan birokrasi mungkin menjadi lebih berhati-hati atau bahkan terpengaruh oleh iklim ketidakpastian politik.

Posisi dan Peran H. Surya
Meskipun karir H. Surya yang moncer, posisinya sebagai Wakil Gubernur akan sangat terdampak. Jika Bobby Nasution terlibat atau dinonaktifkan karena proses hukum.

H. Surya bisa saja otomatis menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. Ini berarti ia harus mengambil alih kepemimpinan penuh di tengah situasi yang genting, dengan beban ekspektasi publik yang tinggi untuk membersihkan nama pemerintahan dan menjaga stabilitas.

Citra politik H. Surya bisa terpengaruh. Meskipun tidak terlibat langsung dalam kasus yang dituduhkan, ia adalah bagian dari pasangan kepemimpinan yang sedang disorot. Masyarakat mungkin akan melihatnya sebagai bagian dari "pemerintahan yang bermasalah", sehingga ia harus bekerja ekstra keras untuk membangun citra independen dan bersih.

Hubungan dengan partai politik dan DPRD Dinamika politik di DPRD Sumut kemungkinan akan semakin intens. H. Surya perlu membangun konsensus dan dukungan yang kuat dari berbagai fraksi untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lancar, terutama jika ada upaya-upaya politis untuk memanfaatkan situasi ini. ***

Penulis Adalah Wartawan Madya Sumut24/Sumut24.co

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Oknum Polisi yang Melakukan Intimidasi dan Coba Sita Mobil Ketua Kongres Advokat Indonesia Deli Serdang Dilaporkan Ke Propam Poldasu

Diduga Oknum Polisi Lakukan Kekerasan Fisik dan Intimidasi Mental di Parkiran Polrestabes Medan Terhadap Advokat Indra Surya Nasution SH

Wagub Sumut Surya Ingatkan OPD, Target PAD Harus Rasional dan Berbasis Kajian

UHC Bobby Nasution Digaungkan, Pasien Kecelakaan di Medan Dipaksa Bayar Umum

Bantu Biaya Pendidikan Korban Bencana Banjir dan Longsor, Gubernur Bobby Nasution Perluas Sekolah Gratis Tahap Pertama dan Relaksasi Biaya Kuliah

Wagub Surya Pantau Gudang Logistik Bantuan Korban Bencana Sumut