Sarat KKN, Bobby Nasution Bawa Orang Dekat ke Pemprovsu, Harus Dibatalkan

Baca Juga:

• Seribuan Buruh Akan Demo Gubsu Tanggal 28 Agustus Ini, Tuntut Kenaikan Upah 10,5 % dan Perumahan Murah Bagi Buruh
• Bobby Nasution Siapkan 20 Hektare Lahan di Sport Centre untuk Olahraga Berkuda
• Harapkan Informasi Pembangunan Sampai ke Masyarakat, Bobby Nasution Minta OPD Senantiasa Terbuka dengan Wartawan

Medan – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menuai sorotan. Sejak dilantik beberapa waktu lalu, Bobby disebut melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Sedikitnya delapan pejabat eselon II dilaporkan telah dinonaktifkan tanpa alasan resmi yang jelas, dan posisinya digantikan oleh orang-orang yang disebut sebagai "gerbong dekat" Bobby.

Dalam gelombang mutasi tersebut, sejumlah nama baru muncul dan langsung menduduki posisi strategis. Di antaranya adalah Alexander Sinulingga yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Sulaiman Harahap sebagai Kepala Inspektorat, Kusnul Fanani Sitorus sebagai Kabiro Umum, dan Sutan Tolang sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Tak berhenti sampai di situ, informasi terbaru menyebutkan bahwa Bobby tengah menyiapkan sederet nama tambahan yang juga berasal dari lingkaran dekatnya. Yuda, dari Pemko Medan akan menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Sumut, dikabarkan akan digeser. Ali Sipahutar disebut akan dilantik menjadi Sekretaris DPRD Sumut (Sekwan), sementara Camat Medan Labuhan akan mengisi posisi Kabiro strategis. Ardian Surbakti diplot untuk memimpin PDAM Tirtanadi. Nama lain, Benny Sinombah, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat fungsional di Dinas Pendidikan, disebut "dipaksakan" untuk menduduki posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan.

Langkah-langkah Bobby ini memunculkan kecurigaan publik terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengisian jabatan. Apalagi, hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dasar pencopotan para pejabat lama, maupun argumentasi penempatan pejabat baru.

"Kalau ini dibiarkan, birokrasi Sumut akan hancur. Orang yang sudah bekerja dengan integritas dipinggirkan, lalu diganti dengan orang-orang yang loyal secara politik. Ini bukan reformasi birokrasi, tapi justru kemunduran," ujar salah satu ASN senior yang enggan disebut namanya.

Sejumlah pihak mendesak agar Bobby Nasution membuka proses mutasi secara transparan, termasuk alasan evaluasi, mekanisme seleksi, dan kompetensi para pejabat baru. Lembaga seperti Ombudsman RI dan KPK didorong untuk turun tangan memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Seribuan Buruh Akan Demo Gubsu Tanggal 28 Agustus Ini, Tuntut Kenaikan Upah 10,5 % dan Perumahan Murah Bagi Buruh

Bobby Nasution Siapkan 20 Hektare Lahan di Sport Centre untuk Olahraga Berkuda

Harapkan Informasi Pembangunan Sampai ke Masyarakat, Bobby Nasution Minta OPD Senantiasa Terbuka dengan Wartawan

Gubernur Sumut Ajak Media Perkuat Sinergi Bangun Daerah

Silaturahmi Dengan Pimred Media, Bobby Nasution: Sumut Butuh “Super Team”

Nama Gubernur Bobby Nasution kembali Tersorot saat Konfrensi Pers OTT Wamenaker di KPK, Ini Keterangan Setyo Budiyanto.