Sarat KKN, Bobby Nasution Bawa Orang Dekat ke Pemprovsu, Harus Dibatalkan

Baca Juga:

• Bobby Nasution Saksikan Langsung Sprint Rally Sumut 2026, Dorong Regenerasi dan Ekosistem Balap Berkelanjutan
• Bobby Nasution Berhasil Perjuangkan Kenaikan Dana Pemulihan Pascabencana Sumut dari Pusat Hingga Rp23 Triliun
• Jurnalis FC Sergai Buka Piala Gubsu 2026 dengan Kemenangan 3-1 atas PFI, Siap Duel Lawan FORWAKUM FC

Medan – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menuai sorotan. Sejak dilantik beberapa waktu lalu, Bobby disebut melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Sedikitnya delapan pejabat eselon II dilaporkan telah dinonaktifkan tanpa alasan resmi yang jelas, dan posisinya digantikan oleh orang-orang yang disebut sebagai "gerbong dekat" Bobby.

Dalam gelombang mutasi tersebut, sejumlah nama baru muncul dan langsung menduduki posisi strategis. Di antaranya adalah Alexander Sinulingga yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Sulaiman Harahap sebagai Kepala Inspektorat, Kusnul Fanani Sitorus sebagai Kabiro Umum, dan Sutan Tolang sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Tak berhenti sampai di situ, informasi terbaru menyebutkan bahwa Bobby tengah menyiapkan sederet nama tambahan yang juga berasal dari lingkaran dekatnya. Yuda, dari Pemko Medan akan menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Sumut, dikabarkan akan digeser. Ali Sipahutar disebut akan dilantik menjadi Sekretaris DPRD Sumut (Sekwan), sementara Camat Medan Labuhan akan mengisi posisi Kabiro strategis. Ardian Surbakti diplot untuk memimpin PDAM Tirtanadi. Nama lain, Benny Sinombah, yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat fungsional di Dinas Pendidikan, disebut "dipaksakan" untuk menduduki posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan.

Langkah-langkah Bobby ini memunculkan kecurigaan publik terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengisian jabatan. Apalagi, hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dasar pencopotan para pejabat lama, maupun argumentasi penempatan pejabat baru.

"Kalau ini dibiarkan, birokrasi Sumut akan hancur. Orang yang sudah bekerja dengan integritas dipinggirkan, lalu diganti dengan orang-orang yang loyal secara politik. Ini bukan reformasi birokrasi, tapi justru kemunduran," ujar salah satu ASN senior yang enggan disebut namanya.

Sejumlah pihak mendesak agar Bobby Nasution membuka proses mutasi secara transparan, termasuk alasan evaluasi, mekanisme seleksi, dan kompetensi para pejabat baru. Lembaga seperti Ombudsman RI dan KPK didorong untuk turun tangan memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bobby Nasution Saksikan Langsung Sprint Rally Sumut 2026, Dorong Regenerasi dan Ekosistem Balap Berkelanjutan

Bobby Nasution Berhasil Perjuangkan Kenaikan Dana Pemulihan Pascabencana Sumut dari Pusat Hingga Rp23 Triliun

Jurnalis FC Sergai Buka Piala Gubsu 2026 dengan Kemenangan 3-1 atas PFI, Siap Duel Lawan FORWAKUM FC

Bobby Nasution Tekankan Pembinaan dan Integritas Atlet, Targetkan Sumut Konsisten di Papan Atas PON

Petani Minta Polda Sumut Tangkap Mafia Bawang Ilegal

Pengamat Kritik Keras: Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Bukti Lemahnya Ketegasan Gubernur