Garuda Indonesia Bantah Terlibat Pengadaan Sewa Pesawat untuk Pemindahan Napi oleh Pemprov Sumut

Baca Juga:

• Garuda Pertahankan Prosedur, Aparat Main Paksa Turunkan Ketua NasDem Sumut di Kabin Pesawat
• Wajah Baru Nusakambangan, Warga Binaan Makin Berdaya Dengan FABA
• Hadiah Kemerdekaan: Ratusan WBP Lapas Siantar Terima Remisi, Puluhan Hirup Udara Bebas

MEDAN – General Manager PT Garuda Indonesia Cabang Medan, Gilang, menegaskan bahwa pihaknya belum pernah menerima ataupun mengikuti tender kegiatan pengadaan jasa sewa pengangkutan narapidana yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Hal ini disampaikan Gilang kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).

"Sampai saat ini, kami belum menerima paket kegiatan pengadaan tersebut, juga belum pernah mengajukan atau menyerahkan dokumen sebagai peserta tender," tegas Gilang.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi bahwa Pemprov Sumut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 860 juta untuk menyewa pesawat komersial milik Garuda Indonesia. Rencana sewa tersebut ditujukan untuk memindahkan 50 narapidana kasus narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta Medan ke Nusakambangan.

Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Sumut, paket kegiatan tersebut tercatat dengan nama "Sewa Pesawat Komersil" dan kode 10165374000. Pengadaan ini dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana disebut dalam dokumen spesifikasi teknis yang ditandatangani Kepala Badan Kesbangpol Sumut, Mulyono, selaku pengguna anggaran (PA).

Alasan penggunaan metode penunjukan langsung ini, menurut dokumen tersebut, karena kegiatan pemindahan narapidana dinilai sebagai pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat rahasia, yang memerlukan pengamanan dan pengawalan ketat. Karena itu, disebutkan bahwa Garuda Indonesia disewa dengan jenis pesawat Boeing 737-800 berkapasitas 162 kursi.

Rencananya, pesawat ini akan mengangkut:

50 orang narapidana,

70 personel pengamanan dari Brimob Polda Sumut,

8 petugas Lapas, dan

12 petugas pendamping lainnya.

Pelaksanaan kegiatan direncanakan berlangsung satu hari pada bulan Juni 2025.

Dikritik Tak Sejalan dengan Semangat Efisiensi Anggaran

Namun, rencana pengadaan ini menuai sorotan dari sejumlah pihak. Anggaran besar yang dialokasikan dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang sedang digalakkan pemerintah.

"Kalau memang mau efisiensi, harusnya bisa menggunakan pesawat milik TNI seperti Hercules, yang biayanya jauh lebih murah," ujar salah satu sumber internal Pemprov Sumut kepada wartawan.

Sumber tersebut juga menyebut bahwa saat ini, sejumlah unit kerja di lingkungan Pemprov Sumut tengah mengalami pemotongan anggaran, yang bahkan berdampak pada terganggunya pelaksanaan program-program prioritas yang telah dirancang sebelumnya.

Dengan belum adanya konfirmasi resmi dari pihak Garuda Indonesia mengenai keterlibatannya dalam proyek ini, publik kini menanti transparansi lebih lanjut dari pihak Kesbangpol Sumut dan Pemprov terkait dasar pengambilan keputusan serta proses pengadaan yang dilakukan.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Garuda Pertahankan Prosedur, Aparat Main Paksa Turunkan Ketua NasDem Sumut di Kabin Pesawat

Wajah Baru Nusakambangan, Warga Binaan Makin Berdaya Dengan FABA

Hadiah Kemerdekaan: Ratusan WBP Lapas Siantar Terima Remisi, Puluhan Hirup Udara Bebas

Paket Sewa Pesawat Garuda Gagal Dikerjakan, Kalapas 1 Medan: 100 Napi diterbangkan dengan pesawat Lion Air

RKIH Gelar "Pembumian Garuda" di Medan: Merayakan Pancasila dan Dorong Hilirisasi Sabut Kelapa

Viral, Kelalaian Petugas Napi Kabur Dari Lapas Kutacane