Diangkati Jadi Komisaris Bank Sumut Tuai Sorotan, Agus Fatoni "Rakus Jabatan"

Medan – Pengangkatan Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si sebagai Komisaris Non Independen PT Bank Sumut menuai sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Langkah ini dinilai menimbulkan dugaan adanya unsur balas jasa politik dan menimbulkan pertanyaan tentang proses seleksi serta pertimbangan keterwakilan daerah dalam struktur komisaris bank milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu.

Baca Juga:

• Ambisi Besar, Perencanaan Nol: Pariwisata Sumut Berjalan Tanpa Kompas
• Dinas Pariwisata Sumut Dinilai “Melawan” Instruksi Gubernur, Sekdis Akui Tak Paham Materi yang Dipresentasikan
• Edarkan Sabu - Sabu, 1 Orang Buruh Harian Lepas Ditankap Polisi

Agus Fatoni saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, menggantikan Edy Rahmayadi yang habis masa jabatannya.

Pengamat sosial juga Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara Azhari AM Sinik menilai, pengangkatan Fatoni sebagai komisaris Bank Sumut terkesan terburu-buru dan tidak memperhatikan prinsip transparansi serta akuntabilitas. "Penempatan jabatan strategis semestinya tidak menjadi ajang balas budi politik. Apalagi Bank Sumut adalah institusi keuangan yang seharusnya dikelola secara profesional," ujarnya.

Selain itu, muncul kritik terkait dominasi jabatan yang diemban oleh Agus Fatoni. Ia dinilai telah memegang terlalu banyak peran penting di tingkat nasional maupun daerah. "Kesan 'rakus jabatan' sulit dihindari. Dalam waktu bersamaan, beliau menjabat di kementerian dan kini di bank daerah. Ini bisa memunculkan konflik kepentingan," tambahnya. masa sudah pernah Jadi Pj Gubsu mau-maunya kembali Jadi Komisaris ini kan andh dan gila jabatan, ucap Ari Sinik.

Dari sisi lokalitas, sejumlah tokoh masyarakat juga mempertanyakan mengapa posisi tersebut tidak diberikan kepada figur asal Sumatera Utara yang dinilai lebih memahami kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat. "Apakah memang tak ada lagi orang Sumut yang kompeten untuk menjadi komisaris? Ini bentuk pengabaian terhadap potensi lokal,"Tegas Ari Sinik.

Penunjukan ini menambah daftar panjang sorotan terhadap praktik pengisian jabatan publik dan BUMD yang dianggap belum sepenuhnya bebas dari kepentingan politik dan patronase kekuasaan.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ambisi Besar, Perencanaan Nol: Pariwisata Sumut Berjalan Tanpa Kompas

Dinas Pariwisata Sumut Dinilai “Melawan” Instruksi Gubernur, Sekdis Akui Tak Paham Materi yang Dipresentasikan

Edarkan Sabu - Sabu, 1 Orang Buruh Harian Lepas Ditankap Polisi

Upacara Hari Jadi Paluta ke-18, Pemerintah Tegaskan Transformasi Pembangunan Berkelanjutan

Safari Kebangsaan “Polri Untuk Masyarakat dan Doa Polri Untuk Negeri” Digelar di Polres Padangsidimpuan

Hari Jadi ke-18, Paluta Pamerkan Potensi Terbaik Lewat Paluta Expo 2025