Anggota DPRD Medan Minta Wali Kota Tindak Kepling 27 Belawan II

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan
• PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box
• Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, meminta Wali Kota Medan memberi tindakan kepada Kepala Lingkungan (Kepling) 27, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, karena di nilai menghambat program Pemkot Medan di wilayahnya.

Permintaan itu disampaikan, Saipul Bahri, usai mendengar penjelasan dari berbagai pihak saat mengkonfrontir terkait adanya laporan oknum Kepling meminta "kompensasi" kepada pihak Perumda Tirtanadi atas pekerjaan pemasangan pipa di wilayah Simpang Kampung Salam, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Senin (26/5/2025).

Saipul menyebutkan, pekerjaan pemasangan pipa itu merupakan atensi Wali Kota Medan saat meninjau wilayah Belawan II tepatnya di Paluh Perta beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, kata Saipul, masyarakat meminta kepada Wali Kota Medan agar wilayah Paluh Perta dimasukkan sarana air bersih. Sebab, sudah puluhan tahun masyarakat tidak menikmati air bersih dari Perumda Tirtanadi.

Mendengar keluhan itu, tambah Saipul, Wali Kota Medan meminta pihak Perumda Tirtanadi untuk dapat menyelesaikan keluhan warga tersebut. "Oleh Perumda Tirtanadi, keluhan itu di tindaklanjuti," katanya.

Saat pengerjaan pemasangan pipa, sambung Saipul, masyarakat mendatangi pihak Tirtanadi karena wilayah mereka tergenang akibat dari pengerjaan tersebut. "Setelah mendapat penjelasan dari pihak Tirtanadi, masyarakat dapat mengerti. Anehnya, oknum Kepling justru mendatangi pihak Tirtanadi dan meminta "kompensasi" dari pekerjaan tersebut," sebut Saipul.

Sekretaris Fraksi NasDem itu, mengaku kecewa atas sikap Kepling tersebut. "Sebagai garda terdepan perpanjangan tangan Pemkot Medan di tingkat bawah, harusnya Kepling itu membantu menyelesaikan percepatan program pembangunan Wali Kota Medan, bukan menghambat. Apalagi, pekerjaan pemasangan pipa ini atensi dari Wali Kota Medan langsung untuk di selesaikan, harusnya tidak diganggu," ungkapnya.

Saipul meminta, Wali Kota Medan melalui perangkat daerah terkait untuk memberikan tindakan terhadap oknum Kepling tersebut. "Penindakan ini perlu, untuk membuat efek jera serta pembelajaran kepada Kepling-Kepling lainnya di Kota Medan. Terkait mekanismenya, kita serahkan kepada pihak yang terkait," ungkapnya.

Sebelumnya dalam pengkonfrontiran itu Kepala Perumda Tirtanadi Cabang Belawan, Hafiz Batubara, menyampaikan pasca kunjungan Wali Kota Medan ke Paluh Perta beberapa waktu lalu, pihaknya langsung bekerja melakukan pergantian pipa persisnya di Simpang Kampung Salam.

"Kita menggantinya dengan pipa besar. Ini di lakukan untuk menambah debit air agar bisa dialirkan hingga ke Paluh Perta sesuai permintaan Wali Kota Medan," kata Hafiz.

Saat di lakukan pengerjaan, sebut Hafiz, otomatis air akan menggenangi badan jalan di wilayah Lingkungan 27. "Ketika masyarakat datang, kita beri penjelasan dan mereka faham. Namun, oknum Kepling meminta "kompensasi" untuk warga. Karena permintaan itu, kami tidak jadi melanjutkan pekerjaan di lokasi lain, takut nanti ada gangguan. Padahal, kita masih akan melakukan pemasangan pipa lagi di depan Jalan Selebes," jelas Hafiz.

Sementara Lurah Belawan II, Saut Sitorus, meminta maaf atas kejadian tersebut. "Saya minta maaf atas kejadian ini. Jujur, ini akibat kurangnya pengawasan saya terhadap anggota di bawah. Ini menjadi catatan bagi kami untuk di tindaklanjuti," katanya.

Sedangkan Kepling 27, Kelurahan Belawan II, Hadirin, membantah dirinya meminta "kompensasi" dari pengerjaan pemasangan pipa oleh Perumda Tirtanadi. "Saya tidak ada meminta, saya cuma bilang bagaimana solusinya, itu saja," katanya. ( Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Peringatan HUT ke-436 Kota Medan, Hadi Suhendra : Pemko Medan Harus Mampu Wujudkan "Maju untuk Semua"

Anggota DPRD Medan Kritik Penataan Kota Jelang APEKSI, Jangan Bersih Hanya Karena Ada Tamu, Rakyat Jadi Korban

Refleksi HUT ke-436 Kota Medan 2026 Ahmad Afandi Harahap: Medan Harus Tumbuh Bukan Hanya Secara Fisik, Tapi Juga Meningkatkan Kualitas Hidup Warga