Terkait Anggaran dan Administrasi Gebyar Pajak 2026 Sumut, Ini Kata Kepala Bapenda
sumut24.co MedanKepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) Sutan Tolang Lubis memastika
kota
Baca Juga:
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Kepala BPKP Paula Henry Simatupang, S.E, M.Si dan diterima Bupati H. Saipullah Nasution dan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis di Auditorium BPKP Sumut, Medan, pada Senin, 26 Mei 2025.
Dalam penyerahan itu, bupati didampingi Plh. Sekda Sahnan Pasaribu, Asisten II Ahmad Meinul Lubis, Sekretaris Dewan Afrizal, Inspektur Rahmad Daulay, Kepala BPKAD Yaz Adu Syakirin, Kepala Bapenda Ahmad Yasir Lubis, dan sejumlah pegawai di BPKAD dan Bapenda.
Paula mengatakan, opini yang diberikan oleh BPK dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dia mengungkapkan, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, ada beberapa temuan yang menjadi perhatian penting karena terjadi hampir di tujuh kabupaten/kota yang hari ini menerima LHP LKPD.
"Antara lain, kekurangan volume bangunan, pencatatan aset yang belum efektif, perjalanan dinas yang masih sering jadi temuan," kata dia.
Dia pun meminta para kepala daerah untuk menjalankan rekomendasi BPKP terhadap LHP yang diterima.
Bupati Saipullah mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Namun, dia mengingatkan bahwa opini itu harus dilihat secara konprehensif, terlebih ada catatan yang diberikan oleh BPKP.
"Banyak catatan yang harus diperbaiki dan kami melihat itu adalah sebagai bentuk koreksi atas laporan keuangan yang kami serahkan," sebut dia.
Terhadap catatan dan rekomendasi dari BPKP, Bupati Saipullah menerangkan, pihaknya akan menindaklanjutinya dalam kurun waktu dua bulan. "Selanjutnya kami akan melakukan capacity building kepada pegawai atau pejabat yang langsung menangani kegiatan laporan keuangan di semua OPD yang ada di Madina," lanjut dia.
Bupati berharap tahun mendatang Pemkab Madina bisa mempertahankan opini tersebut dengan catatan yang jauh lebih sedikit.
Sementara itu, Ketua DPRD Erwin mengatakan keberhasilan Pemkab Madina meraih Opini WTP tiga kali berturut kemungkinan akan mendapatkan tambahan anggaran yang bisa diperuntukkan bagi pembangunan.
"Tapi, sebagai ketua DPRD, saya berterima kasih kepada Pemkab Madina. Mudah-mudahan ke depan WTP ini dapat kita pertahankan dengan WTP murni karena tadi saat pengumuman ada dua yang ada penekanan sesuatu hal," sebut ketua DPC Gerindra Madina ini.
Dia menilai, opini ini harus terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, terlebih tahun ini WTP yang diraih adalah murni atau tanpa ada PSH (Penekanan Suatu Hal).
"Alhamdulillah, kita, kan, WTP-nya, WTP murni, di tahun pertama pemerintahan Saipullah-Atika mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan," pungkas Erwin.
Untuk diketahui, Pemkab Madina pertama kali meraih Opini WTP pada 2022 lalu. Sejak saat itu, laporan LKPD selalu meraih opini serupa. Tahun ini pun menjadi tahun ketiga secara beruntun hal tersebut dicapai.zal
sumut24.co MedanKepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) Sutan Tolang Lubis memastika
kota
sumut24.co ASAHAN, Sebuah langkah nyata dalam pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja ditandai dengan peresmian Rumah Tahfi
News
sumut24.co MedanPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memusatkan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di G
kota
Pemkab.Pakpak Bharat Peringati Hari Otonomi Daerah Ke XXX
kota
Bupati Pakpak Bharat Hadiri Forum Akselerator Di Palembang
kota
Tim Supervisi TP PKK Sumut Kunjungi Kab.Pakpak Bharat
kota
Bupati Pakpak Bharat Menghadi Musrenbang RKPD Propinsi Sumut Tahun 2027
kota
Sinergi "Kartini" di Kepingan Surga Komnas PA Anugerahkan Penghargaan kepada Kapolres Samosir dan Aktivis Hotria Gurning
kota
Bunda Salma Raih AMKI Kartini Award 2026, Harumkan Nama Aceh di Tingkat Nasional
kota
DPRK Aceh Utara Rekomendasikan LKPJ Bupati tahun Anggaran 2025 pada paripurna ke 3 Tahun 2026.
News